Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Desak Pemerintah Aceh Ambil Langkah Kongkrit tangani Covid-19

·
Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Desak Pemerintah Aceh Ambil Langkah Kongkrit tangani Covid-19
Sumber ilustrasi: balipuspanews.com.

sinarpidie.co--Koalisi Masyarakat Sipil Aceh mengritik cara pemerintah yang saling lepas tangan dalam menangani Covid-19. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Banda Aceh, MaTA, Kontras Aceh, dan Katahati Institute, juga menilai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 sama sekali tidak menggambarkan langkah konkrit yang akan dilakukan Pemerintahan Aceh, termasuk soal penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat Aceh.

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, yang juga Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul SH MH mengatakan pemerintah seperti tidak memiliki peran, selain hanya mengeluarkan himbauan larangan keluar rumah dan himbauan hindari tempat keramaian.

"Mengacu pada kondisi saat ini, kami meyakini Pemerintah Pusat lepas tangan terhadap penanganan pencegahan Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya beberapa kebijakan oleh pemerintah pusat, baik kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden maupun oleh menteri-menteri yang lebih menitikberatkan pada peran pemerintah daerah, seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19, serta surat Menteri Keuangan Nomor s-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun anggaran 2020," kata Syahrul SH MH, menguraikan.

Syahrul menyebutkan, sampai saat ini, dua PDP Corona di Aceh telah meninggal dunia, 40 orang dalam status PDP dan 34 lainnya dalam status ODP. Jumlah ini, kata dia, mengalami peningkatan dari hari ke hari. "Masyarakat Aceh pasti panik, karena sampai saat ini belum ada metode pencegahan dan penanganan yang yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Belum lagi bagaimana strategi pencegahan yang akan dilakukan terhadap orang Aceh yang sedang kembali ke Aceh, terutama terhadap orang yang dari luar negeri," tutur Syahrul.

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, tutur Syahrul, masih melihat kelemahan di Aceh. Pertama, kata dia, rendahnya kemampuan deteksi yang tertular, dan yang kedua standar pelayanan yang masih belum sesuai dengan SOP.

Baca juga:

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil Aceh mendesak Gubernur Aceh dan DPRA untuk segera mengambil langkah konkrit pencegahan dan penanganan serta kesiapan terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan Covid-19, yaitu segara melakukan realokasi anggaran APBA tahun 2020 untuk fokus pada kebutuhan penanganan COVID-19, serta untuk mempersipkan anggaran yang cukup untuk meminimalisir dampak sosial ekonomi masyarakat; memastikan kecukupan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja kesehatan; memastikan fasilitas kesehatan yang memadai di Aceh, terutama lokasi khusus sebagai tempat orang-orang yang terjangkit COVID-19; mengadakan rapid test massal terhadap orang-orang yang dalam status ODP, PDP dan masyarakat rentan yang berada dalam lingkungan orang yang berstatus ODP, dan PDP.

"Mempertimbangkan untuk melakukan lockdown level provinsi, hal ini mengingat masih bebasnya keluar masuk orang baik antar provinsi maupun dari luar negeri, yang akan berdampak pada semakin meluasnya penyebaran COVID-19.   Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait untuk memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di Aceh, selama masa darurat COVID-19. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak langsung seperti buruh harian, pemilik usaha kecil, dan rumah tangga berpenghasilan rendah selama masa darurat COVID-19 dan melakukan sterilisasi di seluruh wilayah Aceh," tutup Syahrul. []

Loading...