KIP Pidie Usulkan Anggaran Pilkada 2022 pada TAPD

·
KIP Pidie Usulkan Anggaran Pilkada 2022 pada TAPD
Plt Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Fuadi Yusuf.

sinarpidie.co - Salah satu persiapan menghadapi Pilkada 2022 adalah penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) pada Pemerintah Daerah. Plt Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Fuadi Yusuf mengatakan pihaknya telah menyurati Bupati Pidie Roni Ahmad dan mengusulkan anggaran senilai Rp 139 miliar.

"RKA tersebut sudah kita serahkan kepada Pemkab Pidie yang diterima Sekretaris Daerah, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Pemkab Pidie, Rabu kemarin," kata Fuadi, Kamis, 23 Juli 2020.

Dikatakannya, anggaran Pilkada 2022 yang pihaknya usulkan lebih tinggi dari anggaran Pilkada 2017, yang dihibahkan Pemkab Pidie pada KIP Pidie, yakni senilai Rp 13 miliar. "Hal itu karena honorarium untuk badan ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan atau PPK, panitia pemungutan suara atau PPS, dan kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS, dan P2DP mencapai Rp 58 miliar lebih. Honorarium mereka rata-rata naik dibandingkan honor pada Pilkada sebelumnya. Mudah-mudahan honorarium badan ad hoc juga bisa ditanggung oleh KIP Aceh sehingga akan mengurangi beban Pemkab Pidie. Dalam beberapa hari ini kita akan koordinasi lagi dengan KIP Aceh terkait hal tersebut. Sekali lagi usulan anggaran Rp 139 miliar belum final karena hal itu akan berkurang signifikan jika honorarium badan ad hoc ditanggung oleh KIP Aceh melalui APBA," kata dia, menjelaskan.

Sesuai dengan Pasal 65 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kata Fuadi, anggaran pemilihan gubernur/wakil gubernur dibiayai oleh APBA, sedangkan anggaran pemilihan bupati/wakil bupati dibiayai oleh APBK masing-masing kabupaten atau kota di Aceh dan juga APBA.

"Selain itu, biaya panitia pendaftaran pemilih, pencalonan, logistik, penetapan calon, kampanye, bimbingan teknis, sosialisasi, serta biaya pemungutan, penghitungan, rekapitulasi suara juga menguras banyak anggaran. Pilkada Aceh sendiri akan dilaksanakan pada tahun 2022 karena kita merujuk pada UUPA di mana gubernur, bupati atau walikota dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali. Hal ini diperkuat dengan pasal 199 UU Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada. Ketentuan UU ini berlaku sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri," tutupnya. []

Loading...