Bincang

KIP Pidie: Begitu APBA disahkan, Kami Hanya Terima Saja Anggaran dari KIP Aceh

·
KIP Pidie: Begitu APBA disahkan, Kami Hanya Terima Saja Anggaran dari KIP Aceh
Komisioner KIP Pidie Mohammaddiah Adam. Ist.

sinarpidie.co--Tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019  terus bergulir. Untuk saat ini, tahapan Pemilu tersebut telah memasuki tahapan verifikasi faktual partai politik (15-21 Desember).   

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengambil sikap untuk menahan pencairan anggaran bagi kebutuhan verifikasi faktual partai lokal Pemilu 2019. Konon, pencairan anggaran Pemilu tersebut akan dilakukan pada saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terhadap gugatan DPRA terkait pemberlakukan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mencabut  dua pasal 57 dan 60 UU Pemerintah Aceh (UUPA).

Reporter sinarpidie.co Ayu Muliana mewawancarai salah seorang komisioner KIP Pidie Mohammadiah Adam, Rabu 13 Desember 2017, di Kantor KIP Pidie, di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, Pidie. Berikut petikan wawancaranya.

Kantor KIP Pidie, di Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, Pidie. (sinarpidie.co/Ayu Muliana).

Sejauh mana proses pendaftaran dan verifikasi partai politik yang ditangani KIP Pidie?

Jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 yang mendaftar adalah 22 partai politik. Yang menyerahkan di awal itu ada PSI, PPP, Hanura, Berkarya, PDI-P, PKS, PKB, PAN, Nasdem, dan Partai Demokrat, Garuda, Gerindra, dan Golkar. Untuk partai lokal, ada Partai PDA, PNA, PA, dan Partai SIRA. Tahap kedua, partai yang mendaftar PBB, PKPI, Partai Republik, Partai Idaman, dan Partai GRAM (parlok-red).

Bagaimana mekanisme penetapan partai yang lolos?

Untuk 17 Partai yang mendaftar pada tahap pertama, itu sudah dilakukan penelitian administrasi tingkat awal. Dan sudah ada perbaikan-perbaikan. Dan juga sudah kita lakukan perincian administrasi hasil perbaikan. Jadi untuk tahap pertama, untuk persoalan administrasi itu tidak ada persoalan lagi. Untuk memenuhi syarat atau tidak, itu ditetapkan oleh KPU RI.

Untuk anggaran Pemilu 2019 sendiri?

Berkaitan dengan anggaran, komisioner hanya urusan teknis. Untuk Pileg dan Pilpres, anggarannya berasal dari APBN, melalui KPU RI. Nah, berkaitan dengan verifikasi partai lokal, ini bersumber dari APBA. KIP Aceh sekarang sedang membahas hal itu dengan DPRA. Realisasinya dari APBA. Begitu APBA sudah disahkan, kita hanya menerima saja jumlah peruntukkan anggaran untuk KIP Pidie dari KIP Aceh. Tapi sampai sekarang belum.

Sekarang sudah memasuki tahapan verifikasi faktual. Untuk pembentukan penyelenggara di tingkat bawah akan dibentuk pada Januari 2018.

Bagaimana dengan sosialisi tentang Pemilu?

Dalam minggu depan, kita akan mengadakan sosialisasi tentang Daerah Pemilihan (Dapil-red). Tempo hari sudah kita laksanakan sosialisai tentang Pemilu 2019.

Apa hal yang mendasar yang membedakan Pilkada dengan Pilpres/Pileg?

Kalau Pilkada, anggaran dibebankan pada APBK. Kalau Pilpres dan Pileg anggarannya dibebankan pada APBN. Tentunya yang jadi persoalan sekarang, Pileg DPR kemudian presiden, dilaksanakan secara serentak pada 2019. Kalau dilihat sebelumnya, Pileg dan Pilpres ada rentang waktu. Sekarang bersamaan.

Bisa diceritakan tantangan menjadi penyelenggara Pemilu?

Yang pertama kita berhadapan dengan partai politik. Mereka selalu menggunakan perspektif politik. Sementara kita menjalankan tugas mengacu pada peraturan perundang-undangan. Saya pribadi tetap berpegang teguh pada regulasi. Godaan pasti ada. Tapi semua tergantung pada integritas kita masing-masing. []

Baca juga:

Loading...