UU Keterbukaan Informasi Publik

KIA Evaluasi 81 Badan Publik di Aceh, Hasilnya: 64 di antaranya tidak Informatif

·
KIA Evaluasi 81 Badan Publik di Aceh, Hasilnya: 64 di antaranya tidak Informatif
Ketua KIA, Afrizal Tjoetra. Foto Ist.

Dari 81 Badan Publik yang dinilai, 64 Badan Publik masuk kategori tidak informatif (79,01%).

sinarpidie.co-- Komisi Informasi Aceh (KIA) kembali menggelar acara penganugerahan keterbukaan informasi publik, bertempat di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Kamis, 27 Desember 2018 setelah sebelumnya, KIA juga sudah menggelar acara yang sama pada tahun 2017 lalu. Anugerah tersebut diberikan kepada badan publik yang telah dinilai kepatuhannya dalam menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ketua KIA, Afrizal Tjoetra, mengatakan, acara tersebut merupakan puncak dari serangkaian tahapan dan proses evaluasi Badan Publik (BP) 2018 di Aceh.

"Evaluasi dibagi dalam dalam kategori, yaitu 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), 19 Partai Politik, dan 15 instansi vertikal yang ada di Aceh," kata Afrizal, melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Kamis, 27 Desember 2018. "Evaluasi Badan Publik merupakan agenda tahunan Komisi Informasi untuk mengetahui lebih jauh kepatuhan BP dalam melaksanakan UU KIP. Pada tahun ini, KIA melakukan evaluasi pada 81 Badan Publik bekerjasama dengan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)."

Dari hasil akhir penilaian, kata dia, ditemukan masih banyak BP yang tidak informatif. Dari 81 BP yang dinilai, hanya lima BP yang masuk kategori menuju informatif (6,17%), cukup informatif 8 BP (9,87%), kurang informatif 4 BP (4,93%), dan tidak informatif 64 BP (79,01%).

“Hal ini menunjukkan BP di Aceh masih banyak yang tidak informatif, 79,01 persen," tegas Afrizal.

Dengan kenyataan tersebut, Afrizal berharap adanya kemauan yang tinggi serta komitmen Pemerintah Aceh dan semua Badan Publik di Aceh untuk melaksanakan UU KIP. 

“Karena pelaksanaan UU KIP masih di luar harapan. Apalagi, pelaksaaan UU KIP menjadi bagian tak terpisahkan dengan salah satu program unggulan Pemerintah Aceh 2018-2022 terutama Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu),” kata dia. []

Komentar

Loading...