Ketua Komisi V DPRA: Kita Ingin Proses Hukum Pengelolaan Limbah di RSUD TCD On the Track

·
Ketua Komisi V DPRA: Kita Ingin Proses Hukum Pengelolaan Limbah di RSUD TCD On the Track
Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), M Rizal Fahlevi Kirani.

sinarpidie.co - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), M Rizal Fahlevi Kirani, mengatakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) infeksius di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 RSUD Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli, yang tidak memenuhi standar, mengandung unsur pidana.

“Kita ingin proses hukum terkait dugaan tindak pidana pengelolaan limbah medis di rumah sakit ini on the track. Dan sudah saatnya, teman-teman di DPRK Pidie memberi warning pada bupati agar RSUD Teungku Chik Ditiro mengelola limbah B3 sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Limbah B3 infeksius bukanlah sembarangan limbah. Dampaknya langsung ke manusia, bukan hanya ke lingkungan. Apalagi, TPS Limbah B3 tersebut sangat dekat dengan pemukiman penduduk,” kata M Rizal Fahlevi Kirani pada sinarpidie.co, Sabtu, 27 Februari 2021.

Pengelolaan limbah B3 infeksius secara serampangan bukanlah masalah yang sepele. Kata Fahlevi lagi, pengelolaan limbah B3 medis di rumah sakit diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. “Di dalam Permenkes tersebut, tertuang tata cara dan mekanisme pengelolaan limbah medis di rumah sakit. Ini adalah hal yang serius yang harus diperhatikan. Selain berdampak langsung pada manusia, pengelolaan limbah medis juga menjadi syarat akreditasi sebuah rumah sakit,” tuturnya.

Komisi V, yang membidangi kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda olahraga, dan pemberdayaan masyarakat, sebut Fahlevi, telah merekomendasikan dan menyarankan manajemen RSUD TCD pada 2020 lalu bahwa di tengah pandemi Covid-19, yang harus dikejar RSUD TCD sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Aceh, adalah ruangan isolasi, instalasi listrik, dan tata kelola limbah medis. “Jadi bukan pengadaan alat kesehatan atau Alkes yang harus dikejar. Menyelesaikan karut-marut pengelolaan limbah B3 medis lebih penting daripada pengadaan Alkes,” sebut Fahlevi.

Pengadaan Alkes tahun anggaran 2020

Target pendapatan jasa layanan pada RSUD Teungku Chik Ditiro pada tahun anggaran 2020 adalah Rp 107,6 miliar. Pada tahun anggaran 2020, dari total Rp 30,5 miliar anggaran yang bersumber dari DAK 2020, Rp 23 miliar di antaranya digunakan untuk pengadaan Alkes MRI atau Magnetic Resonance Imaging di ruang radiologi.

Pengadaan Alkes, yang bersumber dari DAK, pada tahun anggaran 2020. Dok. sinarpidie.co.

Diberitakan sebelumnya, penyimpanan sementara limbah B3 infeksius, patologis, dan tajam dilakukan di TPS limbah B3 RSUD TCD yang terbuka tanpa alat pendingin selama berhari-hari.

Praktik seperti ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan: penyimpanan limbah B3 infeksius, patologis, dan tajam paling lama 2 hari pada temperatur di atas nol derajat celcius atau 90 hari pada temperatur lebih kecil dari nol derajat celcius di ruang berpendingin.

Juru Bicara RSUD TCD, yang juga menjabat Wakil Direktur SDM, dr Ikhsan Sp OT, dalam konferensi pers yang digelar Jumat, 26 Februari 2021 kemarin, tak lagi berkilah tentang amburadulnya pengelolaan limbah B3 infeksius di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie ini.

Baca juga:

Di sisi lain, Polda Aceh saat ini sedang menangani dugaan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di RSUD Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardy, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman informasi dan pengumpulan dokumen terkait yang relevan. “Belum ada pihak yang kita klarifikasi saat ini. Penyelidik Krimsus harus memvalidkan data terlebih dahulu sebelum mengambil langkah penyelidikan dan klarifikasi pihak-pihak terkait,” katanya pada sinarpidie.co, Rabu, 24 Februari 2021. []

Loading...