Akan diserahkan dalam pekan ini

Ketua DPRK Pidie Minta TAPK Segera Rampungkan R-APBK Pidie, Sekda: SIPD harus Diisi dengan Cermat

·
Ketua DPRK Pidie Minta TAPK Segera Rampungkan R-APBK Pidie, Sekda: SIPD harus Diisi dengan Cermat
Bupati Pidie, Roni Ahmad, saat menyampaikan pidato pada pembukaan rapat paripurna masa persidangan III pembahasan Raqan Kabupaten Pidie, Senin, 24 Agustus 2020 lalu, di Gedung DPRK Pidie. (sinarpidie.co/DIky Zulkarnen).

sinarpidie.co - Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdI MAP, meminta Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie segara merampungkan dan menyerahkan R-APBK Pidie tahun 2021 pada DPRK Pidie untuk dibahas bersama Banggar DPRK lalu diqanunkan.

“Padahal dalam pembahasan KUA-PPAS 2021 sebulan yang lalu, kami sudah mempertegas bahwa tidak boleh terlalu lama penyusunan R-ABPK 2021. Sampai hari ini, sudah tanggal 4 Januari 2021 belum juga diserahkan R-APBK 2021 ke DPRK Pidie,” kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, Senin, 4 Januari 2021.

Kata dia lagi, pihaknya akan menyurati kembali Bupati Pidie, Roni Ahmad, untuk segera  mengajukan R-APBK 2021. “Seharusnya penetapan APBK paling lambat satu bulan sebelum berakhir tahun anggaran berjalan. Kalau kita melihat waktu yang tersedia memang sudah jauh di ambang batas yang ditentukan oleh regulasi,” ujarnya.

Keterlambatan tersebut, sebut Mahfuddin Ismail, akan berdampak pada proses pembangunan di tahun anggaran 2021 ini. “Coba bayangkan kalau nantinya pembahasan dan penetapan APBK Pidie 2021 di bulan Februari, kemudian proses evaluasi oleh Pemerintah Aceh kadang membutuhkan waktu 1,5 bulan? Kalau bicara risiko terlambatnya penetapan APBK, kerugian yang dialami masyarakat Pidie, antara lain terhambatnya penyaluran DAU, pemotongan DAK, dan nihilnya DID 2022,” tutupnya.

Akan diserahkan dalam pekan ini

Sekretaris Daerah (Sekda), Idhami SSos MSi, mengatakan pihaknya mesti memastikan seluruh komponen yang harus diisi di dalam aplikasi sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD benar-benar telah rampung. “SIPD ini merupakan hal yang baru. Saat ini, kami sedang melakukan finishing karena secara garis besar memang sudah rampung. Dalam minggu ini, kami akan serahkan ke DPR,” kata dia, Senin, 4 Januari 2021. “Aplikasi ini terukur dan sistematis, kita meminimalisir human error.”

Dia mencontohkan, untuk input gaji keuchik dan gaji perangkat gampong membutuhkan waktu lima hingga enam hari. “Jika tidak dilakukan dengan teliti, akan banyak kegiatan yang telah dirancang tidak tercover di dalam sistem aplikasi tersebut sehingga daerah akan mengalami kerugian.”

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan pengangaran tahun anggaran 2021, telah mengunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD Kemendagri. Hal tersebut sesuai amanat Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD. []

Loading...