Pansus DPRA

Ketua DPRA: Syarat Penerima Rumah Layak Huni jadi Salah Satu Alasan Penerima tak Tepat Sasaran

·
Ketua DPRA: Syarat Penerima Rumah Layak Huni jadi Salah Satu Alasan Penerima tak Tepat Sasaran
Pertemuan tim Pansus DPRA Dapil II dengan Bupati Pidie Roni Ahmad beserta jajaran SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie di Pendopo Bupati Pidie, Selasa, 7 Juli 2020. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co—Banyaknya penerima rumah layak huni, yang dibangun dengan sumber dana APBA, tidak tepat sasaran salah satunya dikarenakan persoalan regulasi yang mensyaratkan calon penerima bantuan rumah tersebut harus memiliki tanah.

Hal itu dikatakan Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin usai pertemuan tim Pansus DPRA Dapil II dengan Bupati Pidie Roni Ahmad beserta jajaran SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie di Pendopo Bupati Pidie, Selasa, 7 Juli 2020. “Di lapangan, masyarakat kita yang berada pada tingkat sosial ekonomi yang sangat miskin bahkan tidak memiliki tanah sehingga mereka tidak masuk ke dalam daftar calon penerima,” kata Dahlan.

Oleh sebab itu, sebutnya, salah satu tujuan Pansus DPRA ini ialah menindaklanjuti LHP BPK terhadap LKPD Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019 yang memuat sejumlah temuan, termasuk temuan penerima rumah layak huni yang tidak tepat sasaran, agar hasil Pansus ini dapat memberikan sejumlah rekomendasi pada Pemerintah Aceh baik dari sisi teknis maupun dari sisi pemanfaatan.

“Harus kita lihat kembali apakah regulasi terkait penerima manfaat dan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak huni sudah tepat atau belum. Ada realitas seperti saya yang sebutkan tadi: masyarakat miskin yang bahkan tidak memiliki lahan,” kata Dahlan. “Kita juga berharap tidak tepatnya penerima rumah layak huni selama ini, jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan, dilakukan pengusutan oleh aparat penegak hukum agar adanya penegakkan hukum.”

Baca juga:

Hadir dalam pertemuan tersebut anggota DPRA dari Dapil 2 Pidie dan Pidie Jaya: Dahlan Jamaluddin, Anwar Husen, Khairil Syahrial, Kartini, Reza Fahlevi Kirani, Ihsanuddin MZ, Wahyu Wahab Usman, dan Nurlelawati. Mereka diterima Bupati Pidie Roni Ahmad, Wakil Bupati Pidie Fadhullah TM Daud, dan para kepala SKPK di lingkungan Pemkab Pidie.

Pansus DPRA ini rencananya akan bekerja hingga Senin, 13 Juli 2020 baik di Pidie maupun di Pidie Jaya. []

Loading...