APBA bukan kue elite

Ketua DPRA: APBA 2021 Mesti Menyentuh Kepentingan Masyarakat Bawah

·
Ketua DPRA: APBA 2021 Mesti Menyentuh Kepentingan Masyarakat Bawah
Sidang Paripurna DPRA dengan agenda Pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap Rancangan Qanun APBA tahun 2021, Jumat, 27 November 2020 kemarin.

sinarpidie.co — Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 harus menjawab persoalan mendasar yang dialami Aceh selama ini, yaitu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin, ketika membuka Sidang Paripurna DPRA dengan agenda Pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap Rancangan Qanun APBA tahun 2021, Jumat, 27 November 2020 kemarin.

Menurutnya, angka kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi di Aceh. “APBA yang jumlahnya Rp 16 triliun lebih ini harus dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh,” kata Dahlan Jamaluddin.

Dalam penggunaannya, kata Dahlan, APBA mesti memenuhi aspek administrasi dan pelaksanaan program Pemerintah Aceh harus menjaga kualitas mutu dan tepat sasaran.

Politisi Partai Aceh ini menjelaskan filosofi keberadaan APBA, yaitu untuk dapat mengetahui perkembangan pembangunan dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya. APBA, sebutnya lagi, merupakan arah dan petunjuk untuk melaksanakan pembangunan Aceh dalam satu tahun mendatang yang telah direncanakan.

“Dengan adanya APBA kita sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan dalam satu tahun anggaran. APBA ini instrumen memelihara dan menyeimbangkan perekonomian Aceh,” kata Dahlan.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Kesenjangan pembangunan antara kabupaten dan kota di Aceh juga masih sangat tinggi.

Selain itu, laporan BPS yang dirilis pada Maret 2020 menyebutkan angka kemiskinan di Aceh berjumlah 815 ribu orang, dengan persentase 14,99 persen. Walaupun secara persentase menurun dibandingkan September tahun 2019, jumlah warga miskin bertambah lima ribu orang lebih.

Di samping itu, saat ini, angka pengangguran di Aceh mencapai 136 ribu orang atau 5,42 persen. Aceh berada pada posisi tertinggi nomor dua di Sumatera terkait angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Rapat paripurna Pendapat Badan Anggaran DPRA tersebut dipimpin oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, dihadiri oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah.[]

Loading...