Ketua DPD PAN Abdya Diduga Serobot Lahan Warga

·
Ketua DPD PAN Abdya Diduga Serobot Lahan Warga
Peta tanah sengketa PT DPL. Sumber foto: hijauku.com.

Bank-bank di Indonesia, perusahaan gagang minyak sawit dan merek-merek multinasional terkait dengan konflik lahan di Aceh.

sinarpidie.co -PT Dua Perkasa Lestari, perusahaan kelapa sawit milik mantan Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Said Samsul Bahri, diduga menyerobot lahan masyarakat. Hal itu terungkap dalam laporan investigasi terbaru Rainforest Action Network (RAN), dokumentasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, dan WALHI Aceh.

Dalam laporan hasil invesitigasi tersebut, meski PT Dua Perkasa Lestari atau PT  DPL milik Said Samsul Bahri, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PAN Aceh Barat Daya, melanggar hak-hak masyarakat Pantee Cermin di Aceh Barat Daya, perusahaan tersebut terus menyuplai minyak kelapa sawit bermasalah ke perusahaan merek dunia seperti Nestlé, Mars, Mondel─ôz, PepsiCo dan Unilever melalui perusahaan kelapa sawit raksasa Golden Agri Resources (GAR) dan Permata Hijau.

Konflik ini mencakup izin bermasalah PT DPL yang beroperasi di lahan yang bersengketa dengan masyarakat, perampasan tanah yang terdokumentasikan dengan baik, hingga penghancuran tanaman pangan masyarakat tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), serta penggunaan kekuatan militer untuk mengintimidasi dan menggusur masyarakat yang melanggar aturan Kementerian Dalam Negeri Indonesia.

Direktur LBH Banda Aceh Syahrul mengatakan bahwa sejak izin PT Dua Perkasa Lestari dikeluarkan pada 2008, masyarakat telah diancam paksa untuk meninggalkan lahan mereka. Bahkan, kata dia, pihak perusahaan terus melakukan pembukaan lahan dan menghancurkan tanaman warga secara paksa.

"Sebagian besar anggota masyarakat tidak bisa bertahan karena keterbatasan ekonomi dan alasan lainnya, namun masih ada anggota masyarakat yang bertahan untuk memperjuangkan lahan mereka. LBH juga telah melaporkan kasus ini kepada Pemda Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Provinsi, DPRA, dan Kantor Staf Presiden, namun hingga kini masalah ini masih belum terselesaikan dan belum ada yang datang untuk memverifikasi klaim tanah masyarakat," kata Syahrul dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co pekan lalu.

Di tengah keterpurukan kondisi masyarakat karena pandemi COVID-19 saat ini, katanya lagi, perlu langkah kongkrit untuk melindungi hak-hak masyarakat agar mereka bisa tetap mengakses lahan dan mempertahankan mata pencaharian mereka.

Di samping itu, Gemma Tillack, Direktur Kebijakan Hutan RAN, mengatakan fakta bahwa perusahaan seperti PT DPL terus menyuplai minyak sawit mereka ke pasar global meski secara aktif melanggar hak-hak masyarakat, menyalahgunakan aparat keamanan untuk mengintimidasi masyarakat, dan mengabaikan masalah hukum dalam proses perizinannya, menjadi bukti bahwa perusahaan merek-merek dunia tidak ikut mengambil tanggung jawab mereka untuk menerapkan kebijakan nol deforestasi, nol gambut, dan nol eksploitasi (NDPE) dengan serius.

"Nestlé, Mars, Mondel─ôz, PepsiCo dan Unilever perlu menempatkan PT DPL pada daftar 'Tidak Beli' dan meminta akar perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok PT DPL untuk segera menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat sebagai syarat untuk melanjutkan bisnis mereka," kata Gemma Tillack, Direktur Kebijakan Hutan RAN.

Bank-bank multinasional juga terlibat dalam memfasilitasi praktik-praktik suplai kelapa sawit bermasalah GAR, perusahaan minyak sawit milik Grup Sinar Mas, korporasi yang dikontrol oleh keluarga taipan Widjaya. Selain itu, kata Gemma, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA) dan Bank Belanda ABN AMRO merupakan tiga bank besar yang diketahui memberikan pinjaman aktif untuk GAR saat ini.

“Fakta bahwa Bank Negara Indonesia (BNI) terus membiayai GAR hingga 438 juta USD selama empat tahun terakhir, meski perusahaan tersebut berulang kali gagal menghormati hak-hak masyarakat dalam operasionalnya sendiri hingga pemasok pihak ketiga seperti PT Dua Perkasa Lestari, tentu sangat mengejutkan,” ungkap Gemma.

Divisi kelapa sawit Sinar Mas menerima lebih dari 3,5 miliar dolar AS dalam bentuk pinjaman dan penjaminan untuk periode 2016 - April 2020, periode yang sama di mana bukti pelanggaran hak asasi manusia dan deforestasi oleh PT DPL mengungkap adanya keterlibatan GAR.

Gemma menekankan, bank yang mendanai GAR harus melakukan intervensi segera untuk memastikan bahwa GAR mengadopsi posisi ‘Tidak Beli’ untuk PT DPL hingga ada perjanjian untuk mengembalikan tanah kepada anggota komunitas Pante Cermin."Jika GAR gagal melakukannya, bank-bank tersebut harus menunda pembiayaan untuk perusahaan raksasa kelapa sawit tersebut," tutup Gemma.

Di lain pihak, mantan Ketua DPRK Aceh Barat Daya, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PAN Aceh Barat Daya, Said Samsul Bahri, belum bisa dikonfirmasi meski pertanyaan yang dikirimkan sinarpidie.co telah ia baca. []

Loading...