Keterlibatan Pemerintah Aceh dalam Mekanisme Pengadaan Pupuk Subsidi belum Miliki Dasar Hukum  

·
Keterlibatan Pemerintah Aceh dalam Mekanisme Pengadaan Pupuk Subsidi belum Miliki Dasar Hukum  
Petani di Gampong Reului Mangat, Kecamatan Ulim, Pidie Jaya. (sinarpidie.co/M Rizal).

sinarpidie.co--Alokasi pupuk bersubsidi untuk Aceh dari pemerintah pusat hanya sekitar 36 persen dari total luas baku lahan sawah di Aceh, 276.827 hektare. Hal itu menyebabkan petani kekurangan pupuk setiap kali musim tanam. Pada tahun 2019, alokasi pupuk subsidi jenis Urea untuk Aceh 54,397 ton, SP-36 16,667 ton, ZA 9,245 ton, NPK 35,251 ton, dan organik 6,605 ton.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Fakhrurrazi SP MSc mengatakan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, setiap tahun meminta alokasi penambahan pupuk bersubsidi pada pemerintah pusat.

“Terhadap kekurangan pupuk bersubsidi, hal itu berlaku secara nasional di semua provinsi di Indonesia,” kata dia pada sinarpidie.co, Sabtu, 23 November 2019. “Pertama, kita selalu menyurati Kementerian Pertanian dalam hal ini Dirjen Sarana dan Prasarana, agar pupuk bersubsidi di Aceh dialokasikan sesuai dengan luas baku lahan sawah yang ada. Kedua, kita juga meminta alokasi pupuk non-subsidi sesuai dengan alokasi sawah dan prestasi kerja kita. Aceh lima besar memberikan surplus padi untuk nasional. Artinya, semestinya Aceh harus diberikan reward.

Sejauh ini, kata Fakhrurrazi, belum ada dasar hukum yang memberi ruang keterlibatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi.

“Dasar hukum tersebut harus ada di level paling atas, yakni di Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Pertanian. Semisal Pemerintah Aceh ingin membeli pupuk subsidi langsung pada produsen dengan harga standar produsen. Kemudian, oleh Pemerintah Aceh, pupuk tersebut dijual pada petani di Aceh dengan harga di bawah harga produsen atau kita subsidi. Itu juga harus diatur dengan qanun,” kata dia lagi. “Namun, kalau pemerintah kabupaten atau provinsi mau membuat langkah-langkah untuk menutupi kekurangan pupuk hal itu dibolehkan melalui APBK maupun APBA tapi namanya bukan subsidi. Pengadaan pupuk dan pengadaan saprodi untuk kelompok tani dan itu harus dalam bentuk kegiatan."

Baca juga:

Kata dia melanjutkan, Komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3) kabupaten yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dengan anggotanya yang terdiri dari unsur kepolisian dan kejaksaan harus aktif melakukan pengawasan dan penindakan.

“Pada 2020, kita juga mencanangkan program kartu tani. Pola kartu tani ini, semisal si A punya lahan 0,5 hektare di gampong A dan 0,5  hektare di gampong B di kecamatan yang sama. Dengan satu Nomor Induk KTP (NIK-red), ketika di-input dalam sistem dengan kartu tani, kuota pupuk untuk si A dipastikan ada dalam kartu tani. Dengan kartu tani kita datang ke kios pengecer. Ketika kartu tani itu digesek pada mesin di kios pengecer, keluar kuota pupuk untuk si A, pemegang kartu tani: Urea sekian, NPK sekian, dan SP3 sekian. Tidak bisa digunakan oleh orang lain,” kata dia, menjelaskan.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Aceh, melalui dinas pertanian masing-masing, untuk mendata jumlah tani agar data-data petani tersebut dapat di-in put dalam e-RDKK atau e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. “Belum selesai 100 persen untuk data, karena untuk memperoleh data yang valid perlu waktu yang panjang,” kata dia. []

Catatan:

  1. Alokasi pupuk bersubsidi untuk Aceh dari pemerintah pusat kurang lebih sekitar 36 persen dari RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) untuk 5 sub-sektor, yaitu: Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Kebutuhan Pupuk subsidi terbesar untuk sub-sektor tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) yang alokasinya berdasarkan luas baku lahan sawah  berdasarkan data BPS 2017 294.483 hektare. Hal itu menyebabkan petani kekurangan pupuk setiap kali musim tanam;
  2. Mekanisme pangadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sudah diatur di dalam Permendag Nomor 15 tahun 2013, yakni di Pemerintah Pusat;
  3. Catatan ini berdasarkan keterangan tertulis Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Fakhrurrazi SP MSc. Redaksi menambahkannya pada Sabtu, 24 November 2019 pukul 16.53 WIB.

Komentar

Loading...