Kepemilikan Lahan Sport City Ditengarai masih belum Clear and Clean

·
Kepemilikan Lahan Sport City Ditengarai masih belum Clear and Clean
Lahan sekira lima hektare, tempat di mana Sport Center Pekan Olahraga Aceh (PORA) 2022 akan dibangun di depan Gedung Pidie Convention Centre (PCC), di Gampong Lampeudue Baroh, Kecamatan Pidie, Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Di satu pihak, BPN Pidie mengungkapkan Pemkab Pidie belum memenuhi sejumlah persyaratan pengukuran tanah Sport City. Sementara di lain pihak, Kadisparbudpora Pidie Apriadi SSos meminta BPN Pidie untuk menyampaikan apa saja persyaratan yang belum dilengkapi agar pihaknya dapat merampungkan seluruh persyaratan tersebut.

sinarpidie.co— Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pidie telah menerima permohonan pengukuran 21 persil tanah untuk pembangunan Sport City Pekan Olahraga Aceh (PORA) ke-XIV 2022 mendatang yang akan digelar di Pidie. “Dan kita sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran. Hanya saja peta bidangnya belum final,” kata Kepala BPN Pidie, Saiful Azhari, Selasa, 8 September 2020.

Ia melanjutkan, untuk merampungkan pengukuran dan peta bidang tanah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Clean and clear dulu di lapangan baru bisa kita keluarkan peta bidang,” sebutnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut persyaratan yang belum dipenuhi Pemkab Pidie selaku pemohon pengukuran dan peta bidang tanah yang terletak di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Pidie, itu.

Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Pidie (Disparbudpora) Pidie Apriadi SSos mengatakan 21 pemilik lahan yang terletak di Gampong Lampeudue Baroh, Kecamatan Pidie, Pidie, ini, telah bersedia untuk melepaskan hak mereka atas tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie.

Baca juga:

“Pernyataan bersedia membebaskan lahan dan menerima penilaian harga dari KJPP telah mereka tandangani di atas materai. Kemudian, saat rapat tempo hari, mereka juga sudah menunjukkan bukti kepemilikan lahan,” kata Apriadi, Selasa, 8 September 2020. “Pokoknya, 21 pemilik tanah tersebut menguasai bukti kepemilikan tanah-tanah itu.”

Oleh sebab itu, kata Apriadi lagi, pihaknya meminta BPN Pidie untuk menyampaikan apa saja kekurangan yang harus dilengkapi. “Agar bisa kita lengkapi. Kita juga tidak tahu apa saja yang dibutuhkan sehingga kok belum lengkap, karena yang memiliki kapasitas untuk hal itu BPN,” sebut Apriadi. []

Loading...