Dugaan penyimpangan pengelolaan pendapatan RSUD TCD

Kepala BPKP Aceh: Audit Investigasi tidak Boleh Gagal Ungkap Indikasi Korupsi

·
Kepala BPKP Aceh: Audit Investigasi tidak Boleh Gagal Ungkap Indikasi Korupsi
Logo BPKP. Sumber: antaranews.com

sinarpidie.co — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh belum menerima permintaan audit investigasi terhadap pendapatan jasa layanan RSUD Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli tahun anggaran 2020.

Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, mengatakan jika permintaan tersebut telah diterima, SOP dalam tahapan audit investigasi selanjutnya adalah pendalaman awal. “Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsinya. Jika ada, baru bisa ditindaklanjuti dengan audit investigasi,” kata Indra pada sinarpidie.co, Rabu, 10 Maret 2021.

Permintaan audit investigasi, katanya, bisa berangkat dari instansi pemerintah, penyidik dan dari masyarakat. “Jika dari masyarakat sipil berupa pengaduan dengan dukungan data informasi dan bukti awal untuk meyakinkan ada persoalan tindak pidana korupsi. Info dan bukti awal tersebut akan ditelaah untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi untuk diteruskan dengan audit insvestigasi atau audit tujuan tertentu (post audit),” tuturnya.

Audit investigasi, sebut Indra, tidak boleh gagal mengungkap suatu indikasi korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, mengatakan MaTA akan menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti ke BPKP Perwakilan Aceh. “Pekan depan kita akan lapor untuk dimintai audit investigasi,” katanya, Rabu, 10 Maret 2021.

Sebelumnya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh melakukan audit investigasi terhadap pendapatan jasa layanan RSUD Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli tahun anggaran 2020.

“Potensi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dan pendistribusian remunerasi klaim BPJS Kesehatan di rumah sakit ini sangat besar,” kata Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, pada sinarpidie.co, Minggu, 7 Maret 2021. “Tak hanya itu, potensi kerugian negara di klaim pelayanan pasien Covid-19 juga ada.”

Indikasi korupsi dalam pengelolaan pendapatan jasa layanan

Indikasi korupsi diduga terjadi pada pengelolaan pendapatan RSUD Teungku Chik Ditiro Sigli dari pelayanan kesehatan yang bersumber dari klaim BPJS Kesehatan, klaim pelayanan pasien Covid-19, dan klaim PT Jasa Raharja.

Di satu sisi, meski BPJS Kesehatan telah membayar klaim untuk Oktober dan November 2020 senilai kurang lebih Rp 8 miliar, 48 persen pendapatan dari klaim tersebut belum disalurkan untuk pegawai di rumah sakit yang telah berstatus BLUD sejak 2012 silam itu.

Direktur RSUD TCD Sigli, dr Muhammad Yassir Sp An, mengatakan alasan belum dibayarkan remunerasi untuk pegawai RSUD TCD karena uang tersebut telah dipergunakan untuk membayar pengadaan barang dan membayar pengadaan obat-obatan di masa pandemi Covid-19. “Klaim Covid-19 belum masuk, sedangkan barang-barangnya sudah kita belanjakan,” kata dr Yassir, didampingi Wakil Direktur SDM, dr Ikhsan Sp OT, Selasa, 2 Maret 2021.

Bukankah 52 persen, bukan 48 persen untuk remunerasi, yang seharusnya dibelanjakan untuk obat dan barang?

Tapi di lain sisi, 48 persen pengalokasian pendapatan dari pelayanan kesehatan untuk remunerasi pegawai yang diklaim Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir Sp An, tidak memiliki dasar hukum karena angka 48 persen tersebut sama sekali tidak dicantumkan di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie.

Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie berbunyi: pengelola rumah sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana sebesar 40-50 persen dari pendapatan BLUD untuk belanja pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui rencana bisnis anggaran atau RBA.

Perbup ini diduga tidak sah dan bertentangan dengan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, karena pasal 24 ayat 1 Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD berbunyi: pemberian remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan direktur.

Dengan kata lain, perincian pendistribusian remunerasi dan penilaian kinerja seharusnya diatur di dalam Perbup, bukan melalui Perdir.

Pemberian remunerasi yang diduga tidak sah dan bertentangan dengan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD telah berlangsung sepanjang tahun anggaran 2020.

Untuk diketahui, Rp 45.063.557.938 piutang klaim BPJS 2019 dan dibayar BPJS Kesehatan untuk RSUD TCD pada 2020 dan dan piutang klaim PT Jasa Raharja 2019 yang dibayar pada RSUD TCD pada 2020 Rp 136.095.698, disalurkan dengan klaim atas dasar Peraturan Direktur RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli.

Biaya jasa layanan medis yang harus dibayar kepada pegawai pada tahun 2020, atas jasa layanan medis yang telah diberikan pada 2019, terdiri dari biaya jasa medis Agustus 2019 senilai Rp 3.975.655.929, biaya jasa medis September 2019 senilai Rp 4.245.555.764, biaya jasa medis Oktober 2019 senilai Rp 4.611.522.647, biaya jasa medis November 2019 senilai Rp 4.033.558.718, dan biaya jasa medis Desember 2019 senilai Rp 3.804.715.787.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan mengatur 44 persen pendapatan RSUD milik Pemkab Pidie, yang bersumber dari JKM dikelola oleh rumah sakit untuk jasa pelayanan, dan 56 persen untuk biaya operasional. Lalu, 60 persen dari pendapatan JKA dikelola rumah sakit untuk jasa pelayanan, 20 persen untuk bahan habis pakai, 10 persen untuk sarana, dan 10 persen untuk manajemen.

Namun, di dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, pengelolaan pendapatan jasa pelayanan yang diatur masih merujuk pengelolaan rumah sakit Pemkab Pidie non-BLUD, di mana penarikan uang hasil klaim BPJS, misalnya, dilakukan dengan mekanisme keuangan daerah: klaim disetor ke kas daerah (Kasda) dan penggunaan serta penarikannya melalui SPM/SP2D sesuai dengan DPA/RKA-SKPD yang telah ditetapkan. Sementara, RSUD TCD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui Keputusan Bupati Pidie Nomor 546 Tahun 2012 tertanggal 17 Oktober 2012.

Penyesuaian tarif layanan kesehatan, sebagaimana diatur di dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, belum pernah dilakukan melalui Peraturan Bupati (Perbup) hingga saat ini, karena RSUD TCD Sigli tidak pernah mengusulkan penyesuaian tarif tersebut.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ini belum dicabut dan masih berlaku.

Indikasi korupsi dalam pemberian honorarium Dewan Pengawas

Dewas RSUD TCD berjumlah lima orang. Pada 2020, Ketua Dewas dijabat Efendi SSos MKes, mantan Kepala Dinas Kesehatan Pidie. Adapun anggota Dewas terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Pidie Mustafa SE MSi, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran BPKK Pidie Fadhil SSos, Sekretaris Dinkes Pidie Evi Almanidar, dan Prof Dr Syamsul Rijal MAg, Guru Besar Ilmu Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Baca juga:

Pasal 17 ayat 2 Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD menyebutkan Dewas terdiri dari dua pejabat SKPK yang membidangi BLUD, dua pejabat SKPK yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan satu tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Patut diduga Prof Dr Syamsul Rijal MAg bukanlah seorang yang ahli, yang memahami tugas, fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD rumah sakit.

Pasal 28 ayat 2 huruf b Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD berbunyi: honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak diberikan sebesar 36 persen dari gaji dan tunjangan direktur. Hingga berita ini diturunkan sinarpidie.co belum memperoleh konfirmasi dari Prof Dr Syamsul Rijal MAg.

Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli juga tidak mengantongi Peraturan Direktur atau Perdir RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli dan tidak mengantongi Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD TCD. "Jadi apa tugas dewan pengawas jika Perdir dan RBA tidak mareka pegang. Bagaimana mau mengawasi dan apa yang mau diawasi jika data tidak ada. Memalukan sekali," kata Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian.  []

Loading...