Laporan mendalam

Kenduri di Hutan Produksi

·
Kenduri di Hutan Produksi
M Jali Ali, warga Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Kemukiman Paloh, Kecamatan Padang Tiji, menyebutkan bahwa tanaman-tanaman di lahan yang dia garap telah diterobos oleh rekanan pembangunan jalan tol. Ia tidak menerima ganti kerugian. (sinarpidie.co/Firdaus).

Setelah mengantongi IPPKH untuk pembangunan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji, Kementerian PUPR diduga masih membayar uang ganti kerugian tanaman-tanaman di kebun-kebun fiktif di hutan produksi.


sinarpidie.co - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sepanjang enam kilometer atau 113,44 hektare di hutan produksi, tempat di mana konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI) diterbitkan, untuk pembangunan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji pada 26 Januari 2018.

Hal itu tertuang di dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/24/2018 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seluas 250 Hektare Atas Nama Menteri PUPR di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sepanjang enam kilometer atau 113,44 hektare di hutan produksi, tempat di mana konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI) diterbitkan, untuk pembangunan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji pada 26 Januari 2018. Dok. sinarpidie.co.

Kepala Seksi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Husneta SHut MSi, didampingi Sekretaris DLHK Aceh, Ir Anizar MP, mengatakan bahwa PT ANI telah melepaskan konsesinya tersebut untuk pembangunan jalan tol. “Sebelum izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut diterbitkan, Kementerian PUPR telah menyurati PT ANI,” kata Husneta SHut MSi pada akhir Agustus 2021 lalu. “PT ANI, dalam surat mereka, berkenan konsesi mereka dikurangi untuk pembangunan jalan tol.”

PT ANI mengantongi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) sejak Februari 1997 lewat SK.95/Kpts-II/1997 dengan luas lahan 111.000 hektare di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie. Izin ini berlaku hingga 5 Agustus 2035.

Namun, konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia membuat perusahaan yang kini berkantor pusat di Menara Batavia Lantai 30 Jalan KH Mas Mansur Kav. 126, Jakarta 10220 itu menelantarkan konsesi mereka selama puluhan tahun. Amatan sinarpidie.co, tidak ada aktivitas PT ANI di konsesi mereka di Padang Tiji. Perusahaan ini sama sekali tidak menjaga batas-batas konsesi sehingga sebagian besar konsesi mereka telah dimanfaatkan oleh masyarakat selama bertahun-tahun.

Di lain sisi, Keputusan Bupati Pidie Nomor: 140/342/Kep.02/2016 Tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie menetapkan bahwa luas Mukim Paloh, yang meliputi 12 gampong, adalah 7.189 hektare. Batas-batasnya: sebelah utara berbatasan dengan Mukim Tanjong; sebelah selatan berbatasan dengan Mukim Kunyet; sebelah timur berbatasan dengan Mukim Peudaya, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

Lintasan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di hutan produksi. Dok. sinarpidie.co.

Sebagian besar hutan produksi yang akan dilintasi jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Padang Tiji ini berada di dalam kawasan pemanfaatan hutan secara adat Kemukiman Paloh, berdasarkan Keputusan Bupati Pidie yang terbit pada 11 Juli 2016 tersebut.

Hutan adat ini berada di atas konsesi HTI PT ANI di kawasan hutan produksi.

Tak heran jika pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sebagian besar kebun-kebun di hutan produksi ditempel di Kantor Keuchik Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, Kemukiman Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, pada 10 September 2018.

Namun, karena adanya sanggahan dari warga Pulo Hagu Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, pelaksana pengadaan tanah atau panitia pengadaan tanah menyahuti sanggahan tersebut. Alhasil, 110 persil tanah, dengan total luas 957.872 meter persegi di hutan produksi, berpindah ke dalam administrasi Gampong Pulo Hagu Tanjong.

Kebun-kebun warga Gampong Jurong Gampong Cot Paloh dan beberapa warga di Gampong Trieng Paloh, Kecamatan Padang Tiji, dicincang menjadi beberapa bagian dan menjadi milik warga Pulo Hagu Tanjong dan warga di luar Kecamatan Padang Tiji yang diduga sama sekali tidak pernah berkebun di hutan produksi tersebut. Gonta-ganti pemilik kebun dilakukan dengan begitu apik.

Burhanuddin, warga Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, menuturkan bahwa dari dua hektare kebunnya, 1,5 hektare di antaranya dibayarkan pada Edi Safriadi, Keuchik Gampong Pulo Hagu Tanjong. “Saya menerima uang dari Edi Safriadi Rp 25 juta setelah dia menerima pembayaran jalan tol,” kata Burhanuddin pada pertengahan Juli 2021 lalu. "Dia mengambil kebun saya tanpa meminta izin."

Hal yang serupa juga dialami Idris, warga Gampong Trieng Paloh. Kebunnya dipecah-pecah dan ganti kerugian tanaman di atas kebun tersebut dibayarkan pada pihak yang tidak berhak. “Dibayarkan pada Bahtiar dan Hendra Gunawan,” kata Idris pada akhir Juli 2021 lalu. “Hendra Gunawan sudah mengakui tanaman-tanaman yang tumbuh di atas 5000 meter kebun yang dibayar untuknya adalah kebun saya. Hendra sudah membayar pada saya Rp 180 juta.”

Pada 25 Juni 2020, Idris mendapat undangan dari BPN Kanwil Aceh. "Kata panitia di BPN tanaman di kebun saya yang akan digantirugi sudah masuk ke dalam daftar ganti kerugian. “Nomor persil saya yang katanya akan dibayar NIS 640. Saya serahkan seluruh berkas yang diminta,” tuturnya.

Namun pada Mei 2021, panitia di Kanwil BPN menyebutkan bahwa tanaman di lahan yang akan digantirugi untuk Idris (NIS 640) sudah dibayarkan untuk orang lain. Dok. sinarpidie.co.

Idris girang bukan kepalang karena pada April 2021, dia diundang ke Kanwil BPN Aceh untuk menandatangani harga Rp 685.119.600. “Namun pada Mei 2021 panitia di Kanwil BPN menyebutkan bahwa tanaman di lahan yang akan digantirugi untuk saya (NIS 640) sudah dibayarkan untuk orang lain,” kata Idris.

Jufri, salah seorang anggota Satgas B pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji, mengakui adanya sejumlah koreksi dalam daftar nominatif tanaman di hutan produksi tersebut hingga pada 2021.

sinarpidie.co menunjukkan data berita acara verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah atau daftar nominatif dengan NIS 611 atas nama Edy Safriadi, Keuchik Gampong Pulo Hagu Tanjong. Di dalam daftar nominatif tersebut tertera: rimba campuran, aren, mane, bayu, pinang, jernang, nangka, dan cokelat yang berusia tiga hingga 20 tahun.

 “Itu bukan data final,” kata Jufri.

Daftar nominatif yang mengalami perubahan hingga 2021. Diduga tanaman-tanaman yang tertera di dalam kolom tersebut fiktif. Dok. sinarpidie.co.

Ditanyai sinarpidie.co terkait banyaknya tanaman yang fiktif, yang dimasukkan ke dalam daftar nominatif pemilik kebun di Pulo Hagu Tanjong, Jufri berkelit bahwa dirinya telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Jufri merupakan PNS yang bertugas di Dinas Pertanian Pidie. Selain Jufri, PNS di Dinas Pertanian Pidie yang juga tercatat sebagai anggota Satgas B adalah Juliadi AMd. “Untuk tanaman, ada juga petugas di Satgas B yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanaman hutan mereka yang catat,” sebut Jufri.

Baca juga:

Dalam daftar nominatif setelah Maret 2019, data tanaman Edy Safriadi pada NIS 611 hanyalah terdiri dari rimba campuran, aren dan mane. Edy mengantongi ganti rugi tanaman untuk dua persil sekaligus. Selain NIS 611, namanya juga tertera pada NIS 3080.

Kepala Seksi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Husneta SHut MSi, menegaskan bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) pada 2018 dan akta jual beli tidak bisa diterbitkan di kawasan hutan. Tapi kenyataannya, sporadik yang dikeluarkan mantan Keuchik Gampong Pulo Hagu Tanjong, Hanif,  dan akta jual beli yang diterbitkan PPAT Devinsyah Nasution SH pada 2018 di hutan produksi yang diklaim berada di dalam administrasi Gampong Pulo Hagu Tanjong dijadikan dasar pembayaran ganti kerugian pembebasan lahan jalan tol di Padang Tiji.

“Tidak mungkin keluar akta jual beli di kawasan hutan,” tutur Husneta. “Dan tidak sah sporadik 2018 itu.”

Salah satu sporadik di Gampong Pulo Hagu Tanjong yang dikeluarkan oleh mantan keuchik gampong setempat, Hanif. Di sporadik tersebut tertera lahan tidak berada di dalam kawasan hutan. Dok. sinarpidie.co.

Mantan Keuchik Gampong Pulo Hagu Tanjong, Hanif, mengatakan bahwa dirinya diberikan surat sporadik oleh panitia di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh.

Hanif juga mendapat uang ganti kerugian untuk dua persil lahan di hutan produksi.

Mantan Imum Mukim Kemukiman Paloh, Kecamatan  Padang Tiji, Marwan, mengatakan selama ini warga yang menggarap lahan di hutan adat Kemukiman Paloh hanya mengantongi surat garap. Bukan sporadik. 

Ironisnya, kebun Marwan juga dirampas penerima ganti kerugian di Gampong Pulo Hagu Tanjong.

Kepala Kanwil BPN Aceh, Agustyarsyah, melempar bola panas pada Pemerintah Aceh dan SKPK terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie.

“Proyek ini adalah proyek Kementerian PUPR. Proyek Kementerian PUPR ini dititipkan pada Pemerintah Aceh untuk dijalankan sehingga penetapan lokasi atau Penlok diterbitkan oleh gubernur. Oleh sebab itu, seluruh persiapannya dilakukan oleh gubernur bersama tim,” katanya, dalam pertemuan antara warga pemilik tanah yang masuk ke dalam daftar pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Padang Tiji, Pidie, dan kepala, beserta jajaran Kanwil BPN Aceh, di Kantor Kanwil BPN Aceh di Jalan T. Nyak Arief, Lamgugob, Banda Aceh, Jumat, 16 Juli 2021.

Saat seluruh dokumen perencanaan dan studi kelayakan rampung, sebutnya, dokumen-dokumen tersebut dilimpahkan pada Kanwil BPN Aceh. “Nah, tahapan yang full dilakukan BPN adalah pengukuran di Satgas A. Hal itu dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan dari Pemerintah Aceh. Sejengkal tanah pun tidak boleh lari dari Penlok. Kemudian ada Satgas B yang menghitung tanam tumbuh, menghitung bangunan, dan menghitung apa saja yang ada di dalam tanah itu. Satgas B ini terdiri dari Dinas Pertanian Pidie, Dinas PUPR Pidie, dan Dinas Perkim Pidie,” katanya.

Dok. sinarpidie.co.

PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh II Jufri ST mengatakan pagu anggaran pengadaan tanah di 15 gampong di Padang Tiji adalah Rp 162,68 miliar. “Realisasinya Rp 143,47 miliar per 28 Juni 2021,” katanya.

Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP yang menilai bidang tanah, daftar nominatif, dan data pendukung lainnya untuk pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji adalah Andi Iswitardiyanto dan Rekan serta KJPP SIH Wiryadi dan Rekan. []

Loading...