Kena Gusur Proyek KOTAKU, 24 Pemilik Kedai di Pasar Keuramat Dalam tak Peroleh Ganti Rugi

·
Kena Gusur Proyek KOTAKU, 24 Pemilik Kedai di Pasar Keuramat Dalam tak Peroleh Ganti Rugi
Kedai-kedai di Pasar Keuramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, diminta untuk dibongkar guna penataan skala kawasan Krueng Baro melalui program KOTAKU. (sinarpidie.co/candra Saymima).

sinarpidie.co —  Nurma Rahman, 63 tahun, warga Gampong Keuramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, yang memiliki kedai yang menjual mie kilo dan tempat penggilingan mie di pasar yang terletak di Gampong Keuramat Dalam, menerima surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) Idhami SSos MSi, pada 2 November 2020, terkait penataan skala kawasan Krueng Baro, Pidie.

Dalam surat tertanggal 2 November 2020 itu, Pemkab Pidie meminta Nurma Rahman untuk mengkosongkan kedainya demi kelancaran kegiatan penataan skala kawasan Krueng Baro melalui program KOTAKU.

Kedai berkerangka beton 3,5 x 4 meter yang sekarang ditempatinya, ia beli pada Haji Safrudin Gade pada 2000 silam seharga 175 mayam emas atau Rp 14 juta--harga emas pada saat itu Rp 80 ribu per mayam. Kedai tersebut digunakan untuk menjual mie kilo, dan bangunan kayu di belakang kedai tersebut dijadikan sebagai tempat penggilingan mie.

"Ada 14 kedai pada deretan ini. 11 milik pribadi, dan tiga tidak ada pemilik. Dua ruko masih beroperasi: satu milik saya yang berjualan mie, dan satunya milik tetangga yang berjualan kopi. Selebihnya dijadikan gudang oleh pemiliknya," kata Nurma pekan lalu.

Nurma hanya menerima selembar surat tanpa menerima ganti rugi sepeser pun dari Pemkab Pidie. "Saya membayar pajak tanah hampir Rp 500 ribu setahun, pajak harian Rp 2 000 setiap hari, dan uang kebersihan Rp 90 ribu setiap tahun,” kata Nurma lagi.

Hal senada juga disampaikan Ilyas Ali, 67 tahun, penjual ikan kering/ikan asin pada los yang berbeda di pasar tersebut. Ilyas membeli kedai dengan kerangka beton tersebut seharga Rp 10 juta pada Syeh Uma—kini almarhum— 20 tahun silam itu. Ilyas juga menerima surat dari Pemkab Pidie untuk segera mengosongkan kedainya tanpa mendapatkan biaya ganti rugi sepeser pun. "Saya bingung, setelah ini harus berjualan di mana. Pemerintah tak menyiapkan tempat baru untuk kami berjualan,” kata dia.

Di los kedai yang ditempati Ilyas, terdapat 10 kedai yang berjajar.

Perlakuan yang diskriminatif terhadap para pemilik kedai ini dapat dibandingkan dengan sembilan pemilik rumah di gampong setempat yang sebenarnya juga berdiri di atas tanah Pemkab Pidie dan kini telah dibongkar. 

Berbeda dengan nasib pemilik kedai, setiap pemilik rumah tersebut mendapatkan biaya pembongkaran Rp 15 juta, plus satu unit rumah baru tipe 36 yang akan dibangun Pemkab Pidie jika para pemilik rumah tersebut memiliki lahan.

Keuchik Gampong Keuramat Dalam, M Zaini A Karim, mengatakan keterlibatan keuchik dalam program tersebut hanya sebatas pembebasan lahan dan ganti rugi rumah warga. “Kalau perihal kedai di pasar, itu wewenang Disperindagkop. Bukan saya,” kata M Zaini, Senin, 16 November 2020. “Setiap pemilik rumah yang berdiri di tanah Pemda akan mendapatkan dana kerohiman Rp 15 juta dan akan dibangun rumah tipe 36 apabila mereka punya lahan. Lalu, terdapat 15 rumah lainnya yang berdiri di atas tanah yang memiliki sertifikat hak milik. Pembebasan lahan 15 unit rumah ini belum dicairkan karena ada sertifikat yang bermasalah."

Namun, tak semua warga yang menempati rumah di Gampong Keuramat Dalam di atas tanah Pemkab Pidie yang terkena dampak pembangunan dalam program tersebut memperoleh biaya pembongkaran.

Sapiah Rasyid, 48 tahun, misalnya, tidak mendapatkan biaya pembongkaran sepeser pun meski dia telah menempati salah satu rumah di Gampong Keuramat Dalam, yang terdampak program KOTAKU, itu, sejak 2010 silam.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pidie, Muhammad Adam ST MM, mengatakan melalui program ini, pihaknya telah berupaya agar tidak ada masyarakat yang dirugikan dan telah berupaya untuk mencari jalan keluar terhadap kedai-kedai yang berdiri di atas tanah milik Pemkab Pidie. "Namun, secara regulasi kami tidak bisa membayar atau mengganti rugi tanah milik Pemkab Pidie," kata dia, Senin, 16 November 2020. "Penyelesaian kedai-kedai tersebut berada di Disperindagkop-UKM Pidie karena pengguna aset tanah milik Pemkab Pidie berada di dinas tersebut."

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Pidie, Zulkifli ST, belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan. "Apa bisa ke kantor," katanya melalui pesan WhatsApp.

Setibanya sinarpidie.co di kantor Disperindagkop dan UKM Pidie, Zulkifli ternyata tak berada di kantor tersebut.

Anggaran pembebasan lahan kawasan Krueng Baro dianggarkan senilai Rp 2.904.000.000. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Proyek pedestrian KOTAKU ini melintasi tiga gampong di bantaran Krueng Baro, yaitu dari Jembatan Gampong Blok Sawah, Gampong Keuramat Dalam, hingga ke Gampong Pante Teungoh (di sebelah BRI Lama). []

Loading...