Kelola Limbah Medis tak Sesuai Standar, Kadis Kesehatan dan KB Pijay: Saya tak Mau Konfirmasi Lagi dengan Kalian

·
Kelola Limbah Medis tak Sesuai Standar, Kadis Kesehatan dan KB Pijay: Saya tak Mau Konfirmasi Lagi dengan Kalian
Tumpukan sampah di TPA Blang Awe. Foto direkam Senin, 25 Februari 2019. (sinarpidie.co/M Rizal).

"Saya tidak mau lagi dikonfirmasi oleh kalian (sinarpidie.co-red). Kalian tulis saja suka-suka kalian!”

sinarpidie.co—Pengelolaan limbah medis dan limbah B3 12 Puskesmas di Pidie Jaya diduga tak memenuhi standar. Sebab, limbah bahan berbahaya dan beracun dari 12 puskesmas tersebut dimusnahkan di RSUD Pidie Jaya yang notabenenya belum memiliki izin operasional alat pembakaran limbah (incenerator) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); atau berdasarkan data Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2019, RSUD tersebut juga belum mengelola limbah medis sesuai standar.

“Kami kerjasama dengan rumah sakit. Limbahnya diangkut ke RSUD, karena kontrak waktu upgrade dulu dengan RSUD. Kalau pihak RSUD membawa ke mana limbah tersebut kami tidak tahu," kata dr Misra, Kepala Pukesmas Meureudu, Kamis, 28 November 2019 pada sinarpidie.co.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pidie Jaya, Syukri Itam, yang dikonfirmasi sinarpidie.co di Meureudu mengatakan, sampah medis RSUD Pidie Jaya selama bertahun-tahun dimusnahkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Blang Awe, Kecamatan Meureudu.

"Yang dibawa ke TPA itu sampah medis. Limbah B3 entah ke mana dibawa," katanya, Kamis, 28 November 2019.

Syukri Itam menyarankan, limbah B3 dibakar dengan menggunakan insenerator yang telah terlebih dahulu mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dan diharapkan juga Pukesmas harus memiliki IPAL.

"Sementara ini, hanya RSUD Pidie Jaya yang mempunyai insenerator, apakah mereka membakar di rumah sakit atau mereka membawa ke Banda Aceh atau rumah sakit lain yang punya izin pembakaran limbah medis, kita belum tahu. Limbah medis itu tidak bisa disamakan dengan limbah komersial atau sampah medis tidak bisa disamakan dengan sampah domestik seperti sampah rumahan," ujar Syukri. "Bukan hanya pukesmas, apotek dan klinik juga harus melakukan hal yang sama.”

Dikatakan Syukri lagi, RSUD dan Puskesmas dalam penanganan sampah medis dan limbah B3 harus membuat laporan UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup secara berkala setiap enam bulan sekali, tapi hal itu tak pernah dilakukan selama ini.

Baca juga:

“Apalagi selama ini, perintah Kementerian Kesehatan harus membuat MoU dengan LH, yang bunyi MoU itu isinya sejuah mana penanganan sampah medis dan limbah B3 pada pukesmas dan rumah sakit. Himbauan ini harus dilaksanakan. Jika tidak, berarti pihak Dinkes atau Puskesmas mengingkari janjinya,” kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan dan KB Pidie Jaya, Munawar Ibrahim, yang ditemui sinarpidie.co di Gedung DPRK  Pidie Jaya, dengan air muka masam dan nada bicara yang tinggi, berkata, "Saya tidak mau lagi dikonfirmasi oleh kalian (sinarpidie.co-red). Kalian tulis saja suka-suka kalian!”

Hingga berita ini diturunkan sinarpidie.co juga belum memperoleh konfirmasi dari Direktur RSUD Pidie Jaya dr Fajriman SpS MSi Med. []

Komentar

Loading...