Kelebihan Bayar Honor Orientasi Anggota DPRK Pidie Jadi Temuan BPK

·
Kelebihan Bayar Honor Orientasi Anggota DPRK Pidie Jadi Temuan BPK
Rapat paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRK Pidie Jumat, 8 November 2019, di gedung DPRK setempat. (Dok. sinarpidie.co).

sinarpidie.co— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh mencatat sejumlah pokok permasalahan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie tahun anggaran 2019, di antaranya kesalahan penganggaran pada belanja barang dan jasa empat SKPK; pengelolaan retribusi daerah pada empat SKPK belum memadai; rekening giro pemerintah daerah belum ditutup dan tidak terdaftar dalam rekening Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie; pemberian honorarium dalam penganggaran dan pertanggungjawaban kegiatan orientasi anggota DPRK Pidie tidak sesuai standar belanja Pemkab Pidie; dan pengelolaan Akademi Perawatan (AKPER) tidak sesuai urusan Pemkab Pidie.

Kepala BPK Aceh Arif Agus SE MM Ak CPA, dalam siaran pers  Jumat, 19 Juni 2020, menyebutkan atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) lebih optimal dalam memverifikasi penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK. Selanjutnya, Sekda Pidie dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie supaya tertib administrasi dalam pengelolaan retribusi daerah dan pemanfaatan barang milik daerah (BMD). Kemudian, kata Arif Bagus, Bendahara Umum Daerah atau BUD menertibkan rekening daerah yang menjadi kewenangannya.

Baca juga:

“Menginstruksikan Sekretaris DPRK Pidie untuk menyetorkan kelebihan pembayaran honorarium kegiatan orientasi anggota DPRK,” kata Arif Agus.

Terakhir, sebutnya, penyelenggaraan AKPER dialih bina ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Dan meninjau kembali Peraturan Bupati Pidie Nomor 19 tahun 2013,” tutupnya. []

Loading...