Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik dan Tak Setor Pajak Jadi Temuan Dominan Inspektorat Pidie

·
Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik dan Tak Setor Pajak Jadi Temuan Dominan Inspektorat Pidie
Kepala Inspektorat Pidie Mustafa Kamal SH MSi. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Sejumlah temuan Inspektorat Pidie dalam laporan hasil pemeriksaan kasus (LHPK) APBG gampong-gampong di Pidie paling dominan pada kekurangan volume pekerjaan fisik atau kelebihan bayar pada proyek-proyek fisik dan tidak menyetor pajak sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

“Pada tahun ini, 23 gampong yang diaudit Inspektorat Pidie. 14 di antaranya sudah selesai diaudit, sedangkan 9 gampong masih dalam proses pemeriksaan,”  kata Kepala Inspektorat Pidie Mustafa Kamal SH MSi di Sigli, Kamis, 5 Desember 2019. “Tim menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kasus paling cepat selama 2 bulan dan paling lama 3 bulan. Kalau pihak yang diperiksa itu koperatif dan mudah mengakses data yang diperlukan itu bisa lebih cepat selesai.”

Dia mengatakan, semua laporan pengaduan masyarakat akan ditangani. Kendati demikian, kata dia, pihaknya harus terlebih dahulu mendapatkan disposisi atau persetujuan dari Bupati Pidie. “Kami tetap memprioritaskan pemeriksaan dana desa yang dilaporkan oleh masyarakat,” kata dia.

Ditanyai sinarpidie.co apa dasar hukum melakukan pemeriksaan LPJ APBG 730 gampong di Pidie melalui persetujuan Bupati, Mustafa menjawab, “Itu arahan pimpinan.”

Lanjutnya lagi, yang menjadi gampong prioritas untuk dilakukan pemeriksaan tahun depan yakni Gampong Dayah Muara, Kecamatan Peukan Baro; Gampong Cot, Kecamatan Muara Tiga; Gampong Araih, Kecamatan Kembang Tanjong; Gampong Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli; Gampong Masjid Beurueleung, Kecamatan Grong-Grong dan Gampong Dayah Sukon, Kecamatan Peukanbaro.

“Gampong-gampong itu merupakan permintaan audit dari Polres Pidie berdasarkan pengaduan masyarakat yang mereka terima,” tutupnya. []

Komentar

Loading...