Kejati Aceh Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Jembatan Gigieng yang Gagal Konstruksi

·
Kejati Aceh Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Jembatan Gigieng yang Gagal Konstruksi
Warga melintasi Jembatan Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, Rabu, 5 April 2020 sore. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co — Penyidik pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan lanjutan Jembatan Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, yang dikerjakan pada tahun anggaran 2018. Mereka adalah FJ, Pengguna Anggaran (PA) pada tahun anggaran 2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh; JF, Kepala UPTD Wilayah I selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA; KN, PPTK; SF, Wakil Direktur CV Pilar Jaya, dan RM, Site Engineer PT Nuasa Galaxy.

Kasi Penkum pada Kejati Aceh, Munawal Hadi SH MH, mengatakan bahwa pembangunan jembatan tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap I pekerjaan abutmen pada 2017, tahap II pemasangan rangka baja pada 2018, dan tahap III pekerjaan pengecoran lantai dan pengaspalan pada 2019.

“Setelah dilakukan pelelangan di ULP Aceh pada 2018, Pokja menetapkan CV Pilar Jaya sebagai pemenang dengan penawaran harga dan nilai kontrak Rp 1.877.037.195.55,” kata Kasi Penkum pada Kejati Aceh, Munawal Hadi SH MH, dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Jumat, 22 Oktober 2021.

Sejak proses pelelangan atau tender, pemenang proyek pembangunan Jembatan Gigieng tahap II ini sudah dikondisikan. Misalnya, untuk pengajuan dokumen penawaran pada saat tender, CV Pilar Jaya membawa dokumen dukungan dari PT Woog Neer Biro.  “Padahal semua dokumen tersebut palsu karena PT Woogneer Biro tidak pernah memberikan dukungan kepada CV Pilar Jaya. Selain itu, SKA tenaga ahli semuanya hanya untuk kelengkapan ADM saja,” tutur Munawal Hadi.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan, CV Pilar Jaya, kata Munawal, mengubah dukungan dari PT Woog Neer Biro Indonesia ke PT Yambala Indonesia tanpa adanya adendum dan kajian teknis dari tim Dinas PUPR Aceh.

Celakanya, sebutnya lagi, pekerjaan rangka baja Jembatan Gigieng tersebut tidak pernah dilakukan MC-0. “Dan sampai habis masa atau habis waktu kontrak di tahun 2018 belum dikerjakan sama sekali serta konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan sampai kontrak pengawasan habis waktu kontraknya,” kata Munawal.

Meski KPA, pada 18 Desember 2018, mendapat teguran dari Inspektorat Aceh untuk tidak melanjutkan pekerjaan dikarenakan realisasi masih nol persen dan tidak melanjutkan pekerjaan karena tidak cukup waktu, PPTK dan KPA menyetujui  pembayaran tahap II 100 persen.

“Semua dokumen yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pembayaran dipalsukan Wakil Direktur CV Pilar Jaya selaku pelaksana dan ditanda tangani oleh KPA, PPTK, Site Engineer atau Konsultan Pengawas meski mereka mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai sama sekali,” sebut Munawal.

Baca juga:

Mantan Kepala Dinas PUPR Pidie, Ir Samsul Bahri MSi, diduga mengetahui hal tersebut, tapi dirinya tetap melanjutkan serah terima aset yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 032/664/PUPR/2018 tertanggal 31 Desember 2018. ”Berita acara berlaku mundur,” sebut Munawal.

Pembangunan Jembatan Gigieng dihentikan pada tahun anggaran 2019 karena jembatan sepanjang 36 meter itu mengalami defleksi atau lendutan di girder atau gelagar jembatan setelah dilakukan pengecoran.

Pekerjaan fisik tahap I dimulai pada 2017 oleh CV Tachi Mita dengan nilai kontrak Rp 1,4 miliar dengan Dinas PUPR Pidie sebagai satuan kerja (Satker). Lalu, pembangunan tahap II dikerjakan CV Pilar Jaya dengan nilai kontrak Rp 1,8 miliar dengan Dinas PUPR Aceh sebagai Satker.

Meski bermasalah, Dinas PUPR Pidie tetap mengebut pekerjaan fisik tahap III dengan CV  Aceh Brothers Sejati sebagai rekanan pada tahun anggaran 2019. Nilai kontraknya Rp 1,4 miliar. Uang muka Rp 381.864.733 atau 30 persen dari nilai kontrak Rp 1,4 miliar tetap dicairkan.

Pembangunan tahap III ini baru dihentikan setelah pengerjaan pengecoran dan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perkuatan Struktur Jembatan Gigieng, oleh Laboratorium Forensik Struktur Bangunan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, keluar pada 23 November 2019.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh mencatat, realisasi fisik pekerjaan Jembatan Gigieng tahap III hingga 31 Oktober 2019 ialah 16,51 persen sehingga pembayaran uang muka seharusnya ialah sebesar Rp 214.441.725, 94. Dengan kata lain, terdapat kelebihan pembayaran uang muka sebesar Rp 171.536.628,48. []

Loading...