Kenduri lapangan bola

Kejati Aceh Diminta Serius Kejar 2 DPO Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Lapangan Bola di Pidie  

·
Kejati Aceh Diminta Serius Kejar 2 DPO Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Lapangan Bola di Pidie  
Lokasi pengadaan tanah untuk lapangan sepakbola dan trek atletik di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co--Kejati Aceh diminta serius mengejar dua DPO kasus korupsi pengadaan tanah lapangan bola kaki dan trek atletik di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie. Hal itu dikatakan Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian pada sinarpidie.co, Kamis, 29 Agustus 2019.

“Pencekalan saja tidak cukup atau kedua DPO memang sudah melarikan diri ke luar negeri, baru surat pencekalan dikeluarkan,” kata Alfian.

Kata Alfian lagi, korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan tidak ada alasan bagi siapa pun untuk membiarkan kasus ini terkatung-katung begitu lama.

“Seharusnya sudah selesai tapi ini malah jadi kasus mangkrak. Publik sangat cerdas dalam menilai kasus tersebut jadi tidak patut kejaksaan memperlambat. Alasan sudah masuk dalam daftar DPO jelas tidak dapat menjadi landasan kasus ini dibilang serius pengusutannya. Jadi publik sangat berharap Kejati Aceh serius terhadap pelaku yang merusak tatanan sosial rakyat dan Negara,” kata dia.

Oknum-oknum yang terlibat dalam menghalang-halangi penanganan kasus ini secara tuntas baik menghalangi secara langsung maupun tidak langsung, sebut Alfian, dapat dijerat dengan obstruction of justice.

Diberitakan sebelumnya, dua tersangka kasus pengadaan lapangan bola dan trek atletik seluas 10.780 m2 di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie, yang pembebasan lahannya menelan anggaran Rp 2, 3 milliar pada 2017 lalu, masing-masing Drs Arifin Rachmad dan Ibrahim Nyakmad, dicekal untuk berpergian keluar negeri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung nomor: KEP-190/D/Dip.4/07/2019 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana. Keduanya dicekal keluar negeri sejak 18 Juli 2019 dan berlaku selama 6 bulan sejak keputusan tersebut dikeluarkan.

Baca juga:

Hingga kini baik Drs Arifin Rachmad, mantan Kadisparbudpora Pidie, maupun Ibrahim Nyakmad, swasta, masih berstatus DPO.

Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh terhadap  kerugian Negara untuk kasus korupsi pengadaan tanah tersebut ialah Rp 1,1 miliar. Tanah seluas 10.780 m2 di Gampong Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie, hingga kini belum jelas peruntukkannya.

Kerugian beruntun

Padahal, anggaran pengadaan tanah tersebut semula diperuntukkan untuk pembangunan sport center, yang bersumber dari Otsus 2016: pengadaan tanah untuk sport center, pengadaan tanah untuk lapangan Kecamatan Mutiara, dan pengadaan tanah lapangan upacara Glp. Minyeuk dengan pagu anggaran Rp 5,9 miliar.

Akibatnya, rencana Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), dengan satuan kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membangun sport center di Pidie senilai Rp 2, 63 miliar menggunakan APBN tahun anggaran 2018 kandas.

Pada tahun anggaran 2019, Pemkab Pidie, melalui Bappeda Pidie, kembali menganggarkan anggaran untuk membikin: Kajian Ilmiah Rencana Lokasi Pembangunan Sport Center Kabupaten Pidie. []

Komentar

Loading...