Kejari Pijay Usut Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah APBK Pijay 2017 dan 2018

·
Kejari Pijay Usut Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah APBK Pijay 2017 dan 2018
Kajari Pidie Jaya, Mukhzan SH MH (tengah). (sinarpidie.co/M Rizal).

sinarpidie.co - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana hibah APBK Pidie Jaya tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya.

Sprinlid dikeluarkan tertanggal 14 Juni 2019 nomor: 01/L.1.31/Fd.1/06/2019 dan Sprindik dikeluarkan pada 22 Juli 2019.

"Setelah mempelajari, kami menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBK pada KIP Pidie Jaya senilai Rp 21.466.709.650," kata Kajari Pidie Jaya, Mukhzan SH MH, dalam konferensi pers di kantor Kejari Pidie Jaya, Senin, 22 Juli 2019, usai upacara Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59.

Dikatakannya, terdapat beberapa items pelaksanaan yang diduga fiktif dalam hibah tersebut.

“Sehingga ini merupakan indikasi awal tindak pidana korupsi," sebut Mukhzan.

Ditanyai berapa jumlah perkiraan kerugian negera terhadap kasus tersebut, Kajari Pijay Mukhzan SH MH mengatakan, pihaknya belum bisa mengumumkan lantaran masih menunggu hasil audit kerugian Negara.

"Tentunya ada. Cuma kami belum bisa mengumumkan. Kita tunggu dulu hasil audit. Untuk saksi kita telah memanggil beberapa pejabat KIP dan pejabat pemerintah kabupaten," tuturnya.

Untuk diketahui, tahun ini Kejari Pidie Jaya telah menambahkan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan telah disetor ke Kas Umum Daerah dari kasus Tipikor Pengadaan Furniture Nurse Station pada RSUD Pijay senilai Rp 450.049.091.

"Masing-masing dari biaya perkara Rp 20.000, denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 250 juta, " kata Mukhzan. []

Komentar

Loading...