Laporan mendalam

Kadis PU Pijay yang Sakti

·
Kadis PU Pijay yang Sakti
Gedung kantor Bupati Pijay dari belakang. Foto direkam Kamis, 11 Oktober 2018. (sinarpidie.co/Firdaus).

Sejumlah temuan menyasar Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya. Namun, sang Kepala Dinas, Bahron Bakti ST, tak tergoyahkan di pucuk pimpinan instansi tersebut alih-alih diproses secara hukum seperti Kadis PU Pijay sebelumnya, Ir Hanief Ibrahim, yang pernah divonis melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis hakim PN Tipikor Banda Aceh.

sinarpidie.co—Antrian panjang terjadi di lobi gedung Kantor Bupati Pidie Jaya di Jalan Medan-Banda Aceh Kompleks Perkantoran Cot Trieng, Meureudu, Kamis, 11 Oktober 2018.

Rata-rata, mereka yang mengantri memegang map. Itu adalah antrian para calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ingin mendaftarkan diri. Pemkab Pidie Jaya membuka sejumlah 241 lowongan formasi CPNS tahun ini.

Gedung kantor ini mengalami kerusakan yang parah saat diguncang gempa bumi berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR) pada 7 Desember 2016 lalu. Atap gedung ambruk. Sebagian besar ruas dinding mengalami retakan hingga membentuk belahan besar.

Dua hari dinyatakan selesai 100 persen sesuai dengan PHO Nomor 605.C/PAN-PHO/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan telah dibayar lunas 100 persen sebesar Rp 14.518.389.000, — sesuai SP2D nomor 01711/SP2D-LS/2016 tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp2.903.677.800, 02796/SP2D-LS/2016 tanggal 07 September 2016 sebesar Rp 5.013.100.000, 03169/SP2D-LS/2016 tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp3.207.924.000, dan 04283/SP2D-LS/2016 tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp3.393.687.200— bagian yang rusak parah akibat gempa senada dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, yang tertera dalam Laporan Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pidie Jaya tahun anggaran 2016.

Tampak atap yang rusak akibat gempa. Sumber foto: metrotvnews.com. Foto direkam pada Senin 19 Desember 2016.

Kekurangan volume gedung kantor bupati

Kekurangan volume, sebagaimana terinci dalam temuan BPK tersebut, adalah untuk item: pagar sementara seng gelombang setinggi 2 m, balok BA2 15 x 110, rangka atap kuda-kuda baja WF 200 x 100 x 5, 5 x 8, dan kalsiplank (double pemasangan).

Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Pidie Jaya dilaksanakan oleh PT. Jabal Qubis dengan nilai kontrak sebesar Rp14.518.389.000. Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni 2016 sesuai dengan SPMK Nomor 09/SPMK/APBK-CK/PU/PIJAY/2016 tanggal 10 Juni 2016. Jangka waktu pelaksanaan selama 204 hari kalender terhitung dari tanggal 10 Juni sampai dengan 30 Desember 2016.

"Kita tak bisa ukur itu (bencana), karena itu kehendak Allah,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya, Bahron Bakti ST, Kamis, 11 Oktober 2018 di ruang kerjanya di Meureudu.

Capture bersumber dari LHP BPK Perwakilan Aceh terhadap LKPD Pijay tahun anggaran 2016.

Pada tahun anggaran 2017, terdapat pula paket Pembangunan Gedung Kantor Bupati Pidie Jaya Tahap III (Hibah Provinsi 2017) sebesar Rp 14, 7 milliar. Anggaran untuk pekerjaan pengawasannya Rp 250 juta. Anggaran untuk perencanaan teknisnya mencapai Rp 150 juta.

Tak berhenti di situ, ada lagi paket Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati dengan anggaran 4,72 miliar. Ditambah lagi dengan  Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati dengan anggaran Rp 350,06 juta.

Rumah sehat sederhana

Temuan lainnya pada Dinas PU Pijay pada tahun anggaran 2016 ialah pembangunan rumah sehat sederhana. Pemerintah kabupaten Pidie Jaya, pada tahun tersebut, menganggarkan belanja barang hibah yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebesar Rp. 31.519.984.056 dengan realisasi sebesar Rp 31.262.885.407 atau 99,18 persen, di antaranya direalisasikan untuk pembangunan rumah sehat sederhana yang dilaksanakan oleh Dinas PU Pidie Jaya.

Ada delapan paket pembangunan rumah sehat sederhana (Otsus): pembangunan rumah sehat sederhana di Kecamatan Bandar Baru Rp 1.915.503.932; pembangunan rumah sehat sederhana di Kecamatan Panteraja Rp 582. 979. 458; pembangunan rumah sehat sederhana di Kecamatan Bandar Dua Rp 1.998. 786. 712; pembangunan rumah sehat sederhana di Kecamatan Jangka Buya Rp 749. 545. 071; pembangunan rumah sehat sederhana di Kecamatan Ulim Rp 1.332. 524.472, pembangunan rumah sehat sederhana di Kecamatan Meurah Dua Rp 749. 545.071. Lalu, pembangunan rumah sehat sederhana Kecamatan meureudu sebesar Rp 1.412.335.000 dan pembangunan rumah sehat sederhana Kecamatan Tringgadeng sebesar Rp 1.082.033.000.

infografis sinarpidie.co

Sebagai contoh, pekerjaan pembangunan rumah sehat sederhana Kecamatan Meureudu dilaksanakan oleh CV. Dinasty Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp1.412.335.000. Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 23 Mei 2016 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 04/SPMK/OTSUSCK/ PU/PIJAY/2016 tanggal 23 Mei 2016. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung dari tanggal 23 Mei sampai dengan 19 Oktober 2016. Jumlah rumah sehat sederhana sebanyak 17 unit yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Terdapat kekurangan volume pada plester dinding bata adukan 1: 4 dan pengecatan dinding pada pekerjaan tersebut.

Celakanya lagi, pada tahun anggaran tersebut, terdapat selisih harga satuan timpang sebesar  Rp 177.857.755 untuk sejumlah pekerjaan pada Dinas PU Pijay.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap kontrak masing-masing pekerjaan menunjukkan: terdapat addendum pekerjaan tambah kurang termasuk item pekerjaan harga satuan timpang. Namun atas harga satuan timpang yang volumenya bertambah, tetap menggunakan harga satuan timpang sesuai dokumen penawaran.

“Itu bisa saja terjadi. Yang namanya manusia bisa saja ada kesalahan penulisan. Ini sudah ditindaklanjuti semuanya ya!” kata Kadis PU Pijay Bahron Bakti ST.

Capture bersumber dari LHP BPK Perwakilan Aceh terhadap LKPD Pijay tahun anggaran 2016.

Selain itu, hasil pemeriksaan fisik BPK pada tanggal 21 Maret 2017 bersama PPTK, pelaksana, dan pengawas lapangan menunjukkan bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Lhok Duek belum selesai dilaksanakan.

Pembangunan Jembatan Rangka Baja Lhok Duek (DAK-IPD) dilaksanakan oleh PT. Nakada Utama berdasarkan SPK Nomor 600/630-17/SPPK/DAK-BM/PIJAY/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 10.901.200.000 termasuk PPN.

Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli 2016 sesuai dengan SPMK Nomor 600/630- 17/SPMK/DAK-BM/PIJAY/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juli sampai dengan 17 Desember 2016.

Pelaksanaan pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan PHO Nomor 10.A/PAN-PHO/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan pembayaran kepada PT. Nakada Utama telah dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2016 sesuai SP2D Nomor 03102/SP2D-LS/2016 sebesar Rp. 2.180.240.000 atau 20% dari nilai kontrak, sedangkan sisa pembayaran sebesar 80% lagi akan dibayarkan pada DIPA 2017 sebagaimana perjanjian yang tertuang dalam addendum kontrak kedua.

Menurut BPK, kondisi tersebut menunjukkan terjadi keterlambatan selama 103 hari kalender terhitung dari tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan 30 Maret 2017.

Jumlah hari keterlambatan tersebut dikurangi selama 14 hari kalender dikarenakan adanya masa tanggap darurat akibat terjadi gempa bumi di Pidie Jaya pada tanggal 7 Desember 2016, sehingga jumlah hari keterlambatan menjadi selama 89 hari kalender  Atas keterlambatan tersebut.

Pengguna Anggaran, Kadis PU Pidie Jaya Bahron Bakti ST, belum mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada PT. Nakada Utama sebesar Rp 81.594.391.

“Hari ini saya mengatakan Anda bersekongkol juga bisa! Tapi mana buktinya? Bukti yang menunjukkan saya bersekongkol dengan ULP tidak ada ya!” kata Bahron ST lagi.

Pemenang berulang

Pada tahun anggaran 2017, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan pada empat paket pekerjaan yaitu peningkatan jalan Meunasah Alue - Tanoh Mirah - Teupin Raya, peningkatan jalan Lueng Putu - Jiem-Jiem - Abah Lueng, peningkatan jalan Pante Raja - Cubo - Jiem-Jiem, dan peningkatan jalan Beuracan - Mulieng - Alue Demam, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Dari empat paket pekerjaan tersebut, satu paket di antaranya dikerjakan CV. Dinasty Jaya, yang pada tahun anggaran 2016, hasil pekerjaan perusahaan tersebut menjadi temuan BPK.

Pekerjaan yang pada 2017 dikerjaan CV. Dinasty Jaya adalah peningkatan jalan Meunasah Alue-Tanoh Mirah-Teupin Raya (DAK penugasan).

“Iya, perusahaan saya. Untuk rumah sehat sederhana, ada sedikit perubahan gambar dari gambar yang dilelang. Sudah disesuaikan di lapangan. Bukan kekurangan volume secara keseluruhan,” kata Direktur CV. Dinasty Jaya Husni Johan, di salah satu kedai kopi di Meureudu, Kamis, 11 Oktober 2018 saat disinggung tentang pembangunan rumah sehat sederhana di Kecamatan Meureudu dilaksanakan oleh CV. Dinasty Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp1.412.335.000.

Untuk temuan pada pekerjaan jalan Meunasah Alue-Tanoh Mirah-Teupin Raya (DAK penugasan) dengan nilai kontrak Rp.1.494.647.000, Husni Johan mengatakan, “Kekurangannya di aspal. Di mixer-nya. Tak mungkin keluar sama rata. Kadang-kadang keluar 5, 8 atau 5, 9. Kadang 6, 3. Itu tergantung saat di-kor. ”

Sementara Kadis PU Pijay Bahron Bakti ST mengatakan, tugas Pengguna Anggaran hanya menyusun HPS dan OE.

“Ke sanalah tanya (ULP/Pokja-red). Setor kerugian sudah dilakukan. Yang namanya sudah diperiksa, bagaimana tidak ada temuan. Rumah sendiri saja, kalau diperiksa, ada temuan. Semua persoalan itu sudah ditindaklanjuti,” kata Kadis PU Pijay Bahron Bakti saat ditanyai bagaimana bisa CV. Dinasty Jaya menang dua tahun anggaran sekaligus meski BPK mendapati temuan pada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan perusahaan tersebut.

“Kenapa bisa dimenangkan padahal pernah ada temuan, karena kita tidak tahu bahwa ada persoalan itu. Karena dia (CV Dinasty Jaya-red) ada pengalaman di sub bidang kontruksi bangunan dan sub bidang konstruksi jalan, kalau kita batalkan, disanggah dan dibawa PTUN, kita yang kena,” kata Ir Yusyak, Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang (ULP) Pidie Jaya, Kamis, 11 Oktober 2018 di ruang kerjanya di Meureudu.

Kasus Mantan Kadis PU Pijay Ir Hanief

Bekas Kepala Dinas PU Pijay Ir Hanief terseret kasus korupsi pembangunan irigasi  sepanjang 10 km di Gampong Cubo, Kecamatan Panteraja, Pidie Jaya, tahun 2011, yang sumber dananya berasal dari APBN atau dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) senilai Rp 6 miliar.

Baca juga:

Batas akhir pengerjaan proyek tersebut jatuh pada 31 Desember 2012, namun rekanan, CV Qanita Pratama, tidak menyelesaikan pekerjaan itu sesuai kontrak. Kendati demikian, seluruh dana yang dialokasikan untuk proyek itu dicairkan 100 persen. Ir Hanief dinilai bertanggung jawab atas pencairan 100 persen anggaran ini di saat progres proyek belum 100 persen.

Tindakannya itu mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 277.568.854  berdasarkan laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi cubo pada dinas pekerjaan umum kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 Nomor SR–0267/PW.01/5/2013 tanggal 19 Juni 2013. []

Loading...