Kabid Minerba Dinas ESDM Aceh: Pertambangan di Hutan Produksi dapat Dilakukan setelah Kantongi IPKKH

·
Kabid Minerba Dinas ESDM Aceh: Pertambangan di Hutan Produksi dapat Dilakukan setelah Kantongi IPKKH
Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Aceh Said Faisal ST MT. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co--Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan setelah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan (IPKKH).

Hal itu dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Aceh Said Faisal ST MT, menanggapi surat balasan permohonan rekomendasi kesesuaian lahan menurut RT RW Pidie 2014-2034 yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Mulyadi Yakob SPd MM yang menyebutkan, lahan yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi batu gunung PT Muara Tiga Batee Abadi di Gampong Meunasah Papeun merupakan kawasan budidaya yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi.

“Untuk memperoleh IPKKH tentunya harus ada IUP terlebih dahulu, karena berapa besaran luas dalam IUP ya segitu yang diurus luas IPKKH. Tidak mungkin ngurus IPKKH tanpa ada luas yang akan diusahakan,” kata Said Faisal ST MT via layanan pesan elektronik, Selasa, 15 Januari 2019.

Baca juga:

Dikutip dari lpp.dephut.go.id, sebuah laman informasi pelayanan perizinan Kementerian Lingkungan Hidup, persyaratan teknis perizinan IPPKH untuk operasi produksi tambang atau non-tambang di antaranya, Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84; peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal lima meter liputan satu tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 serta pernyataan bahwa citra penginderaan jauh dan hasil penafsiran yang disampaikan adalah benar; pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi mineral dan batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang diterbitkan oleh gubernur; surat pernyataan Pimpinan Badan Hukum/Badan Usaha bermaterai memiliki tenaga teknis kehutanan untuk permohonan kegiatan pertambangan operasi produksi; pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani; Izin Lingkungan dan AMDAL atau UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; dan Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM untuk perizinan kegiatan pertambangan. []

Komentar

Loading...