JKMA: Apapun yang Ada di Dalam Wilayah Administrasi Mukim Paloh Adalah Tanggungjawab Mukim Paloh

·
JKMA: Apapun yang Ada di Dalam Wilayah Administrasi Mukim Paloh Adalah Tanggungjawab Mukim Paloh
Pengurugan badan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Padang Tiji. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co — Meski Pidie merupakan kabupaten yang paling awal menginisiasi Rancangan Qanun (Raqan) Tentang Tata Kelola Hutan Adat Mukim, hingga kini raqan tersebut belum juga disahkan. Hal itu dikatakan Sekretaris Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Zulfikar Arma, pada sinarpidie.co, Senin, 9 Agustus 2021.

“Mula-mula hal itu diwujudkan lewat SK Bupati Pidie tahun 2016 tentang batas wilayah Mukim Paloh, Kunyet, dan Beungga,” katanya. “Namun, untuk Aceh, Kabupaten Bireun dan Aceh Jaya yang telah memiliki Qanun Tentang Tata Kelola Hutan Adat Mukim.”

SK Bupati Pidie tentang penetapan batas wilayah tiga mukim di Pidie tersebut, kata Zulfikar, menunjukkan batas wilayah tiga mukim tersebut dan memiliki kekuatan hukum.

sinarpidie.co mengonfirmasi tentang wilayah Mukim Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 140/342/Kep.02/2016 Tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang berada di konsesi IUPHHK-HTI PT Aceh Nusa Indrapuri, dan Zulkifar Arma menjelaskan “konsesi HTI Aceh Nusa Indrapuri berada di dalam wilayah administrasi Mukim Paloh. Dengan kata lain, di atas hutan adat Mukim Paloh, dengan status kawasan hutan produksi, masih ada konsesi HTI. Tapi, tidak bisa mukim lain mengklaim wilayah Mukim Paloh sebagai wilayah mukim lain tersebut karena batas wilayah Mukim Paloh sudah clear.”

Peta Wilayah Mukim Paloh, Kecamatan Padang Tiji, berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 140/342/Kep.02/2016 Tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

“Secara administrasi, apapun yang ada di dalam wilayah administrasi Mukim Paloh adalah tanggungjawab Mukim Paloh,” katanya lagi. “Wilayah administrasi ini mencakup baik kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan.”

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Mahfuddin Ismail, mengatakan bahwa Rancangan Qanun (Raqan) Tentang Tata Kelola Hutan Adat Mukim Kabupaten Pidie masuk ke dalam daftar Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2021.

“Baru kemarin disampaikan oleh Pemkab dan baru juga ditetapkan dalam Prolegda tahun 2021,” katanya, Senin, 9 Agustus 2021.

Konsesi HTI PT Aceh Nusa Indrapuri (kuning) dalam kawasan hutan produksi.

Sebelumnya, pada Maret 2019, Badan Legislasi (Banleg) DPRK Pidie telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas tentang Rancangan Qanun (Raqan) tentang Tata Kelola Hutan Adat Mukim Kabupaten Pidie. Raqan ini masuk ke dalam daftar Prolegda 2019.

Luas Mukim Paloh, yang meliputi 12 gampong, adalah 7.189 hektare, di mana 2.921 hektare di antaranya ditetapkan sebagai wilayah pemanfataan hutan secara adat.

Batas-batasnya: sebelah utara berbatasan dengan Mukim Tanjong; sebelah selatan berbatasan dengan Mukim Kunyet; sebelah timur berbatasan dengan Mukim Peudaya, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor 590/1008/2017 Tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh.

Tetapi, di tengah proses pengadaan tanah untuk jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Padang Tiji, salah satu gampong—Gampong Pulo Hagu Tanjong— di Kemukiman Tanjong, Kecamatan Padang TIji, mengklaim bahwa 110 persil tanah, dengan total luas 96 hektare di wilayah administrasi Mukim Paloh berada di dalam administrasi gampong tersebut. []

Koreksi:

Rancangan Qanun (Raqan) Kabupaten Pidie Tentang Tata Kelola Hutan Adat Mukim telah dibahas dan disahkan pada 2019 silam. Hanya saja hingga kini  (2021) qanun tersebut belum diundangkan di lembaran daerah dan masih dievaluasi dan difasilitasi Biro Hukum Setda Aceh. Koreksi dilakukan pada Selasa, 10 Agustus 2021 pukul 16.25 WIB.

Loading...