Jika Kena Sanksi Pemotongan Dana Transfer Pusat, Siapa yang Rugi?

·
Jika Kena Sanksi Pemotongan Dana Transfer Pusat, Siapa yang Rugi?
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan sejumlah pejabat teras Pemerintah Aceh, dalam rapat melalui video conference dengan para menteri, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, 9 April 2020. Sumber foto: humas.acehprov.go.id.

PAD Pemerintah Aceh hanya Rp 2,6 triliun. Lainnya disangga Dana Perimbangan atau Dana Transfer Pusat: Rp 3,9 triliun dan DOKA Rp 8,8 triliun. Meski pendapatan hanya Rp 15,4 triliun, belanja Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2020: 17,2 triliun. Defisit ini rencananya akan ditutupi dengan SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp 1,8 triliun.

sinarpidie.co—Total pendapatan Pemerintah Aceh pada 2020 Rp 15,4 triliun. Dari 15,4 triliun tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Aceh hanya Rp 2,6 triliun: pajak daerah Rp 1,6 triliun, retribusi daerah Rp 33,7 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 202,3 miliar, lain-lain PAD yang sah Rp 770,7 miliar.

Selebihnya pendapatan Pemerintah Aceh disangga oleh Dana Perimbangan atau Dana Transfer Pusat Rp 3,9 triliun: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 211 miliar, Dana Alokasi Umum atau DAU Rp 2,1 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 1,6 triliun.

Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) masuk ke dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBA—juga merupakan dana transfer pusat— Rp 8,8 triliun.

Meski pendapatan hanya Rp 15,4 triliun, belanja Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2020: 17,2 triliun. Defisit ini rencananya akan ditutupi dengan SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp 1,8 triliun. Dari belanja Pemerintah Aceh 17,2 triliun, belanja modal hanya Rp 2,7 triliun.

Sanksi rasionalisasi dana transfer

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Bupati/walikota dan gubernur melakukan realokasi anggaran atau refocussing kegiatan untuk penanganan Covid-19 paling lambat tujuh hari sejak instruksi yang diterbitkan pada Selasa, 2 April 2020 lalu itu. Dengan kata lain, tenggat waktu atau deadline melakukan realokasi anggaran atau refocussing kegiatan jatuh pada Kamis, 9 April 2020 kemarin.

Pemerintah daerah, berdasarkan Instruksi Mendagri tersebut, wajib melakukan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

Anggaran yang diminta untuk direalokasi pada penanganan Covid-19, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19: Dana Bagi Hasil, yang terdiri dari DBH CHT, DBH SDA selain DBH SDA Kehutanan, dan DBH SDA Migas; dan Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah. Semua anggaran tersebut merupakan dana transfer pusat atau bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Aceh yang hanya Rp 2,6 triliun.

Hingga berita ini diturunkan, sinarpidie.co belum memperoleh konfirmasi, berapa total anggaran yang direalokasi Pemerintah Aceh untuk penanganan Covid-19, dan Pemerintah Aceh pun belum mengumumkan angka tersebut pada publik.

Dalam instruksi Mendagri tersebut disebutkan, pemerintah daerah yang tidak melakukan realokasi dan refocusing anggaran setelah tujuh hari terbitnya instruksi itu, akan dilakukan rasionalisasi dana transfer atau pemotongan dana transfer pusat. Jika dana transfer pusat Rp 3,9 triliun dipotong, siapa yang rugi?

Loading...