Izin tambang PT SIA berakhir

Mengapa PT Semen Indonesia mau Berbagi Saham dengan Perusahaan Lokal di Aceh yang Bermodalkan HGB dan HGU Bermasalah?

·
Mengapa PT Semen Indonesia mau Berbagi Saham dengan Perusahaan Lokal di Aceh yang Bermodalkan HGB dan HGU Bermasalah?
Kantor PT SIA di Jalan Banda Aceh-Medan Km 107 nomor 100 Gampong Kampong Baro, Pidie, telah tutup. Foto diambil Kamis, 11 Februari 2021. (sinarpidie.co/Candra Saymima).
  • Pada 2016, PT Semen Indonesia Persero, salah satu BUMN, mendirikan anak perusahaan yang dibentuk secara patungan dengan sebuah perusahaan lokal, PT Samana Citra Agung (SCA): PT Semen Indonesia Aceh (SIA).
  • Pada tahun yang sama, perusahaan plat merah ini membeli 58.200 saham yang dimiliki oleh PT SCA, seharga Rp 58,2 miliar, dalam PT SIA.
  • Satu tahun setelahnya, atas saran Komite Investasi, karena didera sengketa lahan yang berlarut-larut, pembangunan pabrik semen terpadu ini dihentikan.
  • Meski tak dilanjutkan pembangunannya, pada 2018, PT Semen Indonesia justru menggelontorkan pinjaman tanpa jaminan senilai Rp 97,5 miliar pada  PT SIA.
  • PT SCA ditengarai mengantongi 12 persen saham dalam PT SIA hanya dengan bermodalkan sertifikat Hak Pakai, HGB dan HGU yang bermasalah.

sinarpidie.co — Izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT Semen Indonesia Aceh (SIA) di Kecamatan Batee dan Muara Tiga, Pidie, telah berakhir.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pidie, Efendi SSos MKes, melalui Sekretaris DPMPTSP Pidie, Edy Saputra SIP MM, mengatakan izin pertambangan tersebut harus diperpanjang jika perusahaan tersebut memang akan beroperasi nantinya.

“Kita di kabupaten hanya mengeluarkan rekomendasi untuk izin pertambangan. Pemerintah provinsi yang akan mengeluarkan izin ini,” katanya, Rabu, 10 Februari 2021.

PT Semen Indonesia Aceh (SIA) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 40 tanggal 17 Maret 2016 dan mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0014511.AH.01.01 tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016.

Selang beberapa bulan, pada 24 Juni 2016, PT Semen Indonesia membeli 58.200 saham yang dimiliki oleh PT Samana Citra Agung dalam PT Semen Indonesia Aceh (SIA) seharga Rp 58,2 miliar.

PT SIA menjalankan usaha di bidang industri, produksi, pertambangan, perdagangan, perekayasaan (engineering), pembangunan dan pemberian jasa.

Perusahaan ini mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 160/01.02/PM/III/2016 tanggal 28 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Pidie.

Namun, pada Oktober 2017, PT SIA berhenti beroperasi karena sengketa lahan tak kunjung reda.

Kendati demikian, pada 15 Januari 2018, PT Semen Indonesia mengelontorkan pinjaman senilai Rp 97,5 miliar pada PT SIA untuk pembayaran pekerjaan proyek dan biaya operasional PT SIA. Padahal, di lokasi pabrik tak ada tanda-tanda aktivitas apapun sejak keputusan penundaan pembangunan pabrik diumumkan, dan Kantor PT SIA di Jalan Banda Aceh-Medan Km 107 nomor 100 Gampong Kampong Baro, Pidie, juga tutup dan tampak terbengkalai.

Sengketa lahan

Rencana perusahaan patungan antara BUMN PT Semen Indonesia dan PT Samana Citra Agung (SCA) ini untuk melakukan penambangan bahan baku utama semen berupa batu gamping di Glee Ujong Sagoe dan Glee Tungkop hingga kini belum terealisasi karena terganjal konflik lahan dengan warga sekitar.

Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 025/III/KIA-PS-A/2018. Dok. sinarpidie.co.

Total lahan konsesi Hak Pakai, Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dipegang perusahaan ini diklaim seluas 1.559,17 hektare: sekitar 500 hektare di Gampong Cot, Kecamatan Muara Tiga, dan 1.000 hektare di Gampong Kulee, Kecamatan Batee.

Namun riwayat perolehan konsesi lahan ini tak dilengkapi bukti-bukti yang sahih. M Noor Rogam Saba, yang pada 2017 lalu menjabat sebagai Manager HR dan GA PT Semen Indonesia Aceh (SIA), dalam sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Aceh pada akhir Oktober 2017, mengatakan PT Semen Indonesia Persero, yang pada tahun itu memiliki 88 persen saham di PT SIA, tidak mengantongi rincian bukti pembayaran tanah-tanah warga di Kecamatan Muara Tiga dan Batee, Pidie.

 PT SIA tidak mengantongi rincian bukti pembayaran tanah-tanah warga di Kecamatan Muara Tiga dan Batee, Pidie. Dok sinarpidie.co.

HTI PT Aceh Nusa Indra Puri

Pada 1996, masyarakat Gampong Kulee, Kecamatan Batee, Pidie, merusak fasilitas dan alat-alat berat milik PT Indonusa Indra Puri (kini PT Aceh Nusa Indra Puri). Kala itu, pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) itu tengah melakukan penanaman pohon di tanah-tanah yang terhampar di Gampong Kule, Kecamatan Batee, Pidie.

PT Samana Citra Agung diduga menjadi dalang perusakan fasilitas PT Indonusa Indra Puri. Tujuannya: diduga PT Samana Citra Agung ingin menguasai lahan HTI tersebut.

“Mereka masuk lewat keuchik, Alm. Teungku Darkasi. Mereka (PT Samana Citra Agung-red) meminta keuchik memobilisasi masyarakat untuk mengusir HTI PT Aceh Nusa Indra Puri,” kata Muhammad Salabi, mantan Keuchik Gampong Kulee, Kecamatan Batee, Pidie, Selasa 17 Oktober 2017 lalu.

Mantan Wakil Gubernur Aceh, Zainuddin Ag, memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut. Hasil dan kesepakatan bersama saat itu: lahan yang sebelumnya dikuasai PT Aceh Nusa Indra Puri dibagi menjadi beberapa bagian: 312 hektare diberikan untuk masyarakat di Kecamatan Muara Tiga, dan masyarakat di Gampong Kule, Kecamatan Batee, memperoleh lahan seluas 250 hektare. HTI PT Aceh Nusa Indra Puri kemudian menyusut dan berpindah ke arah selatan. “25 hektare untuk Gua Sarang Walet (milik gampong). Pemkab Pidie, 100 hektare, untuk lingkungan Gua Tujoh. PT Samana 1000 hektare untuk pabrik semen,” tutur Muhammad Salabi, pria kelahiran 1960.

Yang menjadi persoalan di kemudian hari adalah lahan 250 hektare yang disepakati pada 1996. PT Samana Citra Agung mengklaim lahan 250 hektare, yang semula diperuntukkan untuk masyarakat, berada di dalam konsesi perusahaan tersebut.

Di dalam dokumen AMDAL Terpadu Industri Semen PT Samana Citra Agung 2011, tertulis bahwa rencana proyek di Batee dan Muara Tiga terdiri dari penambangan, industri, penyediaan energi listrik, dan pengoperasian pelabuhan laut berada di atas lahan seluas 1.430 hektare. Bukan  1.559,17 hektare, seperti yang diklaim telah dikuasai pada 2017 lalu.

Rinciannya, berdasarkan tertera di dalam AMDAL, adalah 28 hektare dimiliki oleh 19 KK, 884 hektare tanah Negara yang digarap oleh 466 KK, 286 hektare tanah Negara berupa semak belukar, 250 hektare konsesi HTI PT Indonusa Indra Puri, dan 100 hektare yang terletak di dalam areal penambangan berada di kawasan Gua Tujoh.

Berbeda dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat, PT Samana Citra Agung menyebutkan pihaknya telah mengganti 250 hektare HTI Indonusa Indra Puri “dengan tanah lain di luar lokasi proyek pabrik semen”.

Rencana kapasitas produksi

Penambangan bahan baku (quarry)  rencananya berada pada jarak 150 meter dari pantai. Kandungan batu gamping di Glee Ujong Sagoe dan Glee Tungkop diperkiratan 671 juta ton dan tanah liat (clay) 79 juta ton.

“Jumlah bahan yang ditambang adalah 14.000 ton per hari atau 4,6 juta ton per tahun, dan dengan kapasitas 3 juta ton produksi diperkirakan bahan baku tersebut cukup untuk operasi selama 50 tahun,” demikian dikutip dari AMDAL PT Samana Citra Agung, yang menjadi dasar penerbitan izin lingkungan oleh Gubernur Aceh untuk PT SIA pada 2016 lalu.

Dalam dokumen Laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT SIA periode Januari-Juni 2016 dan periode Juli-Desember 2016 disebutkan bahwa penambangan batu gamping akan dilakukan dengan bahan peledak.

“Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku diperlukan dua hari peledakan dalam seminggu, karena sebagian besar batu gamping dan siltstone dapat diperoleh dengan pengerukan," demikian dikutip dari dokumen tersebut. []

Reporter: Candra Saymima dan Firdaus

Note: artikel ini telah diperbaharui.

Loading...