Sawit Ilegal di Pidie

Izin tak Punya, Pajak tak Kena

·
Izin tak Punya, Pajak tak Kena
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Pidie. (sinarpidie.co/Mutamimul Ula).

sinarpidie.co--Pengembangan kebun sawit di Pidie tidak mendapatkan restu dari pemerintah kabupaten. Oleh sebab itu, baik bantuan, izin, maupun peruntukkan lahan, tidak disediakan oleh pemerintah di kabupaten Pidie. Hal tersebut didasari beberapa alasan: curah hujan di Pidie per tahun di bawah 1500 mm, sedangkan kebutuhan air yang dibutuhkan oleh tanaman sawit curah hujannya di atas 1500 mm; dan ketersediaan lahan gambut di Pidie yang sangat terbatas.

Namun, oknum-oknum tertentu tetap bisa dengan leluasa mengembangkan kebun-kebun sawit hingga ratusan hektare di Pidie.

“Kecenderungannya, lahan dipecah menjadi beberapa pemilik atau beberapa pengelola, agar bisa diatasnamakan kebun rakyat,” kata Hamdani, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Pidie, Rabu, 26 Juli 2017.

Ditanyai tindakan apa yang bisa diambil oleh KPH Wilayah I Pidie terkait kebun-kebun sawit yang tak mengantongi izin di Pidie, Hamdani menjawab, “Kewenangan kita hanya mengamankan hutan, baik kebakaran, kemarau, illegal logging, dan satwa liar terganggu. Kita lebih cenderung ke sana. Tapi kalau ada kebun sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan lindung, kita akan ambil tindakan.”

Memecah dan membagi status kepemilikan lahan lumrah dilakukan di lapangan. Sebab, mengambil contoh di Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Tangse, misalnya. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pengusaha hendak membuka lahan dengan mengurus semua proses perizinan, namun tak mendapat izin dari Bupati Pidie.

“Lahan yang semula dibeli dari masyarakat untuk kebun sawit tak jadi dikembangkan karena tidak mendapat persetujuan dari bupati. Yang beli yang punya kilang padi di Tiro. 50 hektare lebih sudah dibeli. Setengah hektare Rp 3 juta harganya. Di atas puncak. Saat itu saya menjabat sebagai keuchik,” kata Mantan Keuchik Gampong Lhok Keutapang, Bukhari Husen, Minggu, 16 Juli 2017.

Contoh lainnya adalah perdebatan ihwal pembukaan lahan sawit di Kecamatan Mila, Pidie pada 2012 hingga 2013 silam.

Dilansir dari atjehpost.co, Mantan Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, akhirnya mengeluarkan surat nomor 525/1726/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditujukan kepada ketua Kelompok Tani Seuneubok Linde Ayon, Gampong Tuha Lala, Kecamatan Mila untuk tidak mengembangkan jenis tanaman sawit.

Selain memecah kepemilikan lahan, ada kecenderungan pembukaan lahan untuk kebun sawit di lokasi-lokasi yang tidak mudah diakses publik. Trik seperti itu dilakukan karena lahan untuk pengembangan tanaman perkebunan kurang dari 25 hektare harus memiliki surat tanda daftar usaha dari bupati, sementara yang melebihi 25 hektare wajib memiliki izin usaha perkebunan.

“Buka lahan, tidak ada izin, ya daerah yang dirugikan. Rusak lingkungan karena daerah kita memang tidak cocok untuk sawit. Termasuk daerah rugi di sektor PAD. Tapi kewenangan kita (dinas) hanya sebatas mengeluarkan izin usaha,” kata Firman, Kepala Bidang Pengaduan Kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Pidie, Jumat, 28 Juli 2017. []

Reporter: Wahyu Puasana

Loading...