Izin Pelaku Usaha di Tempat Umum yang tak Patuhi Protokol Kesehatan akan Dicabut

·
Izin Pelaku Usaha di Tempat Umum yang tak Patuhi Protokol Kesehatan akan Dicabut
Aktivitas pelayanan adminitrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pidie sempat dihentikan menyusul salah seorang pejabat pada dinas tersebut dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co-Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor 41 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Pidie telah terbit dan diberlakukan.

Asisten I Setdakab Pidie Bahrul Walidin mengatakan Perbup tersebut telah diundangkan dalam lembaran daerah pada Rabu, 9 September 2020. “Perbup tersebut akan diterapkan setelah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu,” kata Bahrul Walidin, Jumat, 11 September 2020.

Perbup ini di antaranya mengatur sejumlah sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di tempat umum berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum, dan sanksi administratif berupa denda uang tunai.

Teguran lisan atau teguran tertulis dikenakan pada pelanggar selama 14 hari sejak berlakunya Perbup ini dan sanksi kerja sosial dikenakan pada pelanggar setelah 21 hari sejak berlakunya Perbup ini, sedangkan sanksi administratif berupa denda Rp 30.000 bagi masyarakat yang tidak memakai masker di tempat umum dan PNS, anggota TNI/Polri dan karyawan BUMN/BUMD yang tidak memakai masker di tempat umum paling sedikit didenda Rp 50.000, mulai diterapkan pada pelanggar setelah 28 hari sejak berlakunya Perbup ini.

Selain itu, Perbup ini juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha di tempat umum yang tidak menerapkan protokol kesehatan, yakni denda senilai Rp 100.000. Sanksi tersebut akan berlaku setelah 21 hari sejak berlakunya Perbup tersebut.  

Selain denda uang tunai, untuk pelaku usaha yang tidak menerapkan standar pencegahan Covid-19 di Pidie juga akan dikenakan sanksi penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha. Sanksi penghentian sementara operasional usaha setelah 28 hari sejak berlakunya Perbup ini, dan jika masih melanggar, maka pencabutan izin usaha setelah 35 hari sejak berlakunya Perbup ini akan diberlakukan. []

Loading...