Inkompetensi ASN di Lingkungan Pemkab Pidie Bukti Kebodohan tidak Memandang Status Pekerjaan

Inkompetensi ASN di Lingkungan Pemkab Pidie Bukti Kebodohan tidak Memandang Status Pekerjaan
Prosesi pengambilan sumpah jabatan pada 2018 silam. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen)

sinarpidie.co — Rancangan Qanun tentang APBK Pidie 2021 disahkan pada Kamis, 28 Januari 2021, tiga bulan melewati batas waktu pengesahan APBK 2021 sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Kebodohan tidak memandang status pekerjaan dan tingkat pendidikan. Hingga akhir Mei 2021, sebagian besar kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie belum berjalan meski Peraturan Bupati Pidie tentang Penjabaran APBK 2021 telah rampung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie, Teuku Hendra Hidayat Yoga SSTP Mec Dev, mengatakan alasan belum berjalannya sebagian besar kegiatan di setiap SKPK di Lingkungan Pemkab Pidie karena SKPK-SKPK tersebut belum menuntaskan penginputan kegiatan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Tergantung kapan SKPK menyelesaikan penginputan,” kata Hendra, menjawab pertanyaan apakah kegiatan-kegiatan di SKPK di lingkungan Pemkab Pidie bisa segara terealisasi, Kamis, 27 Mei 2021, di Kota Sigli.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pidie, Muhammad Ridha SSos MSi, enggan menjawab pertanyaan terkait rusaknya tata kelola pemerintahan yang dijalankan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pidie yang inkompeten tersebut. “Secara umum, masalah belum terealisasinya sejumlah kegiatan di SKPK karena sumber daya ASN di Pidie belum serius. Mereka masih berpikir secara manual, sementara saat ini semuanya sudah berjalan melalui sistem,” katanya, Kamis, 27 Mei 2021. “Walaupun pejabat di SKPK sudah diberikan pemahaman tentang cara penginputan di SIPD melalui bimbingan teknis, mereka masih sulit memahami tentang penginputan SIPD sehingga mereka harus diberikan pemahaman berulang-ulang.”

Akan tetapi, ketidakcakapan dalam menjalankan tugas sederhana ini tidak dianggap sebuah kegagalan sama sekali. Tahun ini, Pemkab Pidie mengalokasikan anggaran senilai Rp 30.882.420.000 untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.

Pada tahun anggaran 2020, TPP ASN Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan Pemkab Pidie adalah Rp 5 juta per bulan, tapi tahun ini TPP mereka naik hingga 80 persen, yakni Rp 9 juta per bulan. TPP pejabat eselon  III A, dari Rp 1 juta per bulan, menjadi Rp 4 juta per bulan. Lalu, TPP pejabat eselon III B, dari Rp 600 ribu, menjadi Rp 2,5 juta per bulan. []

Loading...