Klaim Amerika atas Yerusalem

Ini 5 Negara dengan Mayoritas Penduduk Non-Muslim yang Mengecam Pencatutan Yerusalem sebagai Ibu Kota Isreal

·
Ini 5 Negara dengan Mayoritas Penduduk Non-Muslim yang Mengecam Pencatutan Yerusalem sebagai Ibu Kota Isreal
Masjidil Aqsa. Sumber: dw.com.

sinarpidie.co--Selasa, 5 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam pidatonya, mengatakan secara sepihak,Yerusalem adalah ibukota Israel.

Presiden Amerika Serikat
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sumber: AP Photo/Republika.co.id.

"Hari ini Yerusalem adalah kursi bagi pemerintah modern Israel, rumah bagi parlemen Israel, Knesset, rumah bagi Mahkamah Agung," kata dia, dilansir dari bbc.com, Kamis 7 Desember 2017.

Pernyataannya itu mendapat kutukan keras dan kecaman dari pelbagai penjuru dunia. Namun tampaknya, hingga saat ini, Presiden Amerika yang ke-45 itu tak terlalu menghiraukan kecaman komunitas internasional yang dialamatkan padanya.

“Yerusalem Timur sangat penting bukan hanya bagi Palestina tetapi juga bagi dunia Islam karena di situ ada Masjidil Al Aqsa yang diyakini oleh kaum Muslimin sebagai tempat bertolak Nabi Muhammad ke langit atau mi'raj Nabi Muhammad ke langit," jelas pengamat masalah Timur Tengah dari Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Smith Al Hadar, seperti yang dilansir dari bbc.com, 4 Desember 2017.

Yerussalem
Yerusalem. Sumber: Getty Image/ bbc.com.

Yerusalem, sebagaimana dikutip dari republika.co.id, Jumat 8 Desember 2017, merupakan kota yang berpindah-pindah penguasaan sejak ribuan tahun yang lalu.

“Pada awal abad ke-20, Inggris mengambil alih penguasaan wilayah itu dari Kesultanan Turki Usmani selepas Perang Dunia I,” demikian republika.co.id.

Inggris kemudian mendukung pendirian negara Israel di wilayah tersebut pada 1948. Namun, negara-negara dunia, termasuk Inggris sendiri, sepakat menempatkan Yerusalem di bawah pengawasan internasional.

Perundingan
Resolusi 181 pada 29 November 1947 yang membagi wilayah tersebut menjadi dua. Dalam sidang umum PBB itu Israel mendapat sebagian wilayah Palestina. Rencana itu diterima oleh kaum Yahudi, tapi ditolak oleh negara-negara Arab. Sumber: dw.com.

Israel kemudian secara sepihak dan brutal menduduki Yerusalem Timur sejak perang Timur Tengah 1967.

“Mereka mencaplok wilayah itu pada tahun 1980 dan menganggapnya sebagai wilayah mereka. Menurut hukum internasional, Yerusalem timur termasuk wilayah pendudukan,” demikian bbc.com.

Sejak saat itu, Israel sudah membangun kawasan permukiman dan menampung 200.000 warga Yahudi di Yerusalem Timur. Meskipun melanggar hukum internasional, Israel sama sekali tidak menghiraukan hal itu.

Dilansir dari aljazeera.com, Minggu 10 Desember 2017, saat ini ada sekitar 420.000 warga keturunan Palestina di Yerusalem Timur yang memiliki kartu residen tetap. Ada juga kebanyakan yang hanya memiliki paspor Yordania (temporer) tanpa nomor identitas nasional. Artinya, mereka bukanlah warga Yordania. Pun jika ingin memperoleh status warga negara, mereka tetap menjadi warga Negara kelas dua: harus memperoleh izin kerja di Yordania terlebih dahulu dan tidak memperoleh akses pelayanan publik. Mereka bukalah warga negara Israel, bukan warga negara Yordania, dan bukan juga warga negara Palestina.

Presiden Indonesia Joko Widodo mengeluarkan pernyataan resmi terkait klaim Amerika Serikat yang meligitamasi Yerusalem sebagai bagian dari wilayah Israel.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS, Yerusalem jadi Ibu Kota Israel,’’ kata Presiden di Istana Bogor, Kamis, 7 Desember 2017, seperti yang dilansir dari jawapos.com.

Sejumlah Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yang tergabung dalam Liga Arab (22 negara), juga mengeluarkan kecaman serupa. Bahkan, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menyerukan negara-negara di dunia untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kota.

Di lain pihak, negara-negara dengan mayoritas penduduk non-muslim juga mengecam pernyataan Trump sebagai bentuk mematuhi resolusi PBB dan hukum internasional.

sinarpidie.co merangkumnya sebagai berikut:

1.      Jerman

Kanselir Jerman Angela Merkel
Kanselir Jerman Angela Merkel. Sumber: republika.co.id

"Pemerintah Jerman tidak mendukung keputusan ini, karena status Yerusalem akan dinegosiasikan dalam kerangka solusi dua Negara,” kata kanselir Jerman Angela Merkel, seperti dilansir dari dw.com.

Ia juga mengatakan bahwa negaranya berpegang teguh pada resolusi PBB di mana status Yerusalem harus ditentukan melalui negosiasi antara Palestina dan Israel di bawah koordinasi PBB. 

 2.      Inggris

"Kami tidak setuju dengan keputusan AS untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel sebelum kesepakatan status akhir. Kami percaya bahwa ini tidak membantu dalam hal prospek perdamaian di wilayah ini," kata Perdana Menteri Inggris Theresa May, seperti yang dilansir dari dw.com.

Perdana Menteri Inggris Theresa May. Sumber: reuters/detik.com

Dilansir dari reuters.com, Inggris menganggap keputusan Trump tak akan membantu upaya perdamaian antara Palestina dan Israel. 

 3.      Prancis

Perdana Menteri Prancis Emmanuel Macron juga mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem ibu kota Israel. Tak tanggung-tanggung, Macron menyampaikan kecaman itu di hadapan PM Israel Benjamin Netanyahu saat mengunjungi Paris, pada Minggu 11 Desember 2017.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah konferensi pers di Istana Elysee Palace di Paris, 10 Desember 2017. Sumber: Reuters/ voaindonesia.com.

"Pernyataan Trump terkait Yerusalem adalah ancaman untuk perdamaian, dan kami menentangnya Saya meminta Perdana Menteri Netanyahu mengambil sikap berani untuk mengakhiri kebuntuan ini," kata dia, seperti dilansir dari reuters.com.

4.      Korea Utara

aceh.tribunnews.com, yang melansir AFP, menayangkan, ”Pyongyang menyatakan tidak terkejut dengan aksi Trump yang mereka sebut sebagai dotard atau ‘orang tua yang punya penyakit mental’".

“Pyongyang menegaskan dukungannnya bahwa Yerusalem bukanlah milik Israel, dan mereka bersama rakyat Palestina yang tengah memperjuangkan legitimasi negara mereka,” demikian aceh.tribunnews.com.

Ternyata hubungan Korea Utara dengan Palestina sudah terjalin sejak tahun 60-an.

Korea Utara
Korea Utara Kim Jong Un (tengah). Sumber: Reuters/ voaindonesia.com.

Dikutip dari tirto.id, “Daniel Wertz, JJ Oh dan Kim Insung dalam laporan berjudul DPRK Diplomatic Relations (Democratic People's Republic of Korea), menyebut bahwa Korea Utara sudah menjalin relasi dengan Palestina, terutama Palestine Liberation Organization (PLO), sejak 1966. Kim Il-sung dan Yasser Arafat, pimpinan kedua pihak, punya hubungan yang cukup dekat”.

5.      Tiongkok

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang mengatakan kebijakan Amerika Serikat itu berpotensi memperuncing konflik regional di Timur Tengah.

"Semua pihak harus berbuat lebih banyak demi perdamaian di kawasan ini, mereka harus lebih berhati-hati, dan menghindari langkah-langkah yang bisa memicu kerusuhan baru di kawasan," kata dia, seperti dilansir dari beritasatu.com, Kamis 7 Desember 2017. []

Loading...