Hukum untuk Apa, oleh Siapa, dan untuk Siapa? (Suatu Tinjauan dalam Perspektif Moralitas dan Validitas)

·
Hukum untuk Apa, oleh Siapa, dan untuk Siapa? (Suatu Tinjauan dalam Perspektif Moralitas dan Validitas)
Umar Mahdi, akademisi Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli.

Oleh Umar Mahdi*

Hukum dan kehidupan bersama didasari pada “kebaikan”. Pendapat umum menyimpulkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diatur oleh pemerintah atau penguasa dalam kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan penguasa tersebut. Tetapi tahukah kita, hukum diadakan untuk ketertiban, menciptakan keadilan, memberikan perlindungan, mengatur yang tidak teratur menjadi teratur, dan memberikan kedamaian serta memberikan jaminan kepastian dalam bertindak: yang patut dan tidak patut serta yang adil dan yang tidak tidak adil. Dengan kata lain, hukum yang baik adalah hukum yang dibuat dari, oleh, dan untuk masyarakat (partisipasi masyarakat).

Menurut Hart (2013:286), hukum memiliki keterkaitan dengan moral. Ada berbagai kaitan antara hukum dan moralitas, dan hubungan keduanya begitu kaya untuk dipelajari. Tidak bisa disangkal bahwa perkembangan hukum di setiap zaman dan di setiap tempat dipengaruhi sedemikiaan mendalam oleh moralitas konvensional (secara umum), yaitu apa dianggap baik oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Perkembangan hukum secara mendalam juga dipengaruhi oleh berbagai kritik moral yang diajukan oleh para pemikir yang berlaku  dan diyakini dalam periode sejarah tertentu. 

Seharusnya hukum harus sesuai dan se-iya dengan nilai moral normatif. Nilai moral normatif diperoleh dari sisi kehidupan masyarakat yang beradab dan rukun. Manifestasi tersebut menjadikan sumber hukum berdasarkan nilai-nilai lokal dan menggunakan pendekatan fenomenologis (nilai baik yang mereka pahami) untuk keberlangsungan dan keberlakuan tatanan ketertiban masyarakat setempat. 

Andaikan suatu rezim (penguasa) yang dipilih oleh rakyat mengundangkan hukum sebagaimana amanat dari nilai-nilai konstitusi, maka itu adalah tindakan pemerintahan yang responsif untuk mencapai tujuan hukum dan tujuan negara. Dalam dunia hukum publik dikenal dengan istilah equality before the law (semua kita sama di depan hukum). Dengan demikian, perlakuan terhadap setiap orang harus sama di depan hukum. Bukahkah hukum berazas “persamaan”?

Di dalam implementasi penegakan hukum, hukum kadangkala tidak sama dan sebangun dengan moralitas. Dan juga sebaliknya, moralitas kadang tidak sama dan sebangun dengan hukum. Karena hukum dan moral selalu berbeda. Maka, meskipun secara normal-prosedural aturan hukum telah diterapkan secara sah, maka keabsahan hukum dapat bertentangan dengan “kebaikan dan keadilan”. Dan di sinilah antinomi terjadi antara hukum dan keadilan dan antara kepastian dan kemanfaatan. 

***

Kaidah moral hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah Pancasila. Nilai dari butir–butir yang terkandung dalam Pancasila perlu diimplementasikan secara terus-menerus tanpa batas dan waktu dalam tatanan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai sila pertama, cegahlah tekanan, ancaman dan paksaan dalam urusan beragama. Sila kedua bertindaklah secara beradab. Sila ketiga, berkembanglah secara bersama-sama, bukan secara sendiri-sendiri. Sila keempat, bertindaklah secara demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan sila kelima, prioritaskan mereka yang lemah dan miskin agar hidup bersama secara manusiawi. Dengan demikian, hukum sebagai “fakta” dan moralitas sebagai “cita-cita” bisa terwujud.

Mengulangi apa yang telah saya sebutkan di atas, hukum yang baik adalah yang dibuat dari, oleh, dan untuk masyarakat. Bukan lahir karena tekanan, paksaan atau semata-mata karena tujuan tertentu. Artinya, hukum lahir dari kehendak atau kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan memberikan solusi untuk ketertiban, kedamaian dan dapat merukunkan masyarakat. Di samping terpenuhinya prinsip keadilan yang oleh John Rawls (2011;72) disebutkan: a) setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebebasan dasar yang paling luas (hak asasi), seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; dan b) ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikain rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Pesan moral menurut John Rawls tersebut adalah “adanya kesempatan dan keuntungan yang sama bagi semua orang" di dalam tatanan kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, kriteria nilai moral dan validitas hukum pada hukum-hukum tertentu yang digunakan dalam sebuah sistem hukum untuk “praktik kenegaraan”, baik secara tersirat maupun secara tersurat, mengacu pada moralitas dan keadilan. Dan seandainya, hukum dibuat dari dan oleh beberapa orang yang punya kapasitas untuk bersekongkol dengan orang lain hingga dapat menguasai orang banyak, maka mereka akan memakai hukum sebagai alat dominasi. Orang jahat akan mengundangkan aturan jahat yang dilaksanakan oleh orang-orang lain.

Justru karena itu, apa yang paling dibutuhkan untuk kejernihan menentang penyalahgunaan kekuasaan adalah prinsip bahwa validitas hukum selalu menuntut adanya pemeriksaan legitimasi moral dan keadilan. 

Baca juga:

Apabila hukum merupakan kehendak negara secara mutlak, maka sangat jelas keharusan bagi warganya untuk mentaati hukum dengan tidak memandang baik-buruknya atau adil-tidaknya, karena hukum itu kehendak penguasa (John Agustin & Hans Kelsen, 1988: 25). Di sinilah persoalan akan muncul atau terjadinya permasalahan hukum ketika kekuasaan disalahartikan. Menurut Henry Adam (1964: XXII), jika moral diartikan sebagai sesuatu yang menyangkut mengenai baik-buruknya manusia sebagai manusia, maka moralitas adalah keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat.

Tiap aturan hukum pada dasarnya berakar dan bertumpu pada suatu asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara tepat dan adil. Jadi, asas hukum adalah kaidah yang paling umum yang bermuatan nilai-etik, yang dapat dirumuskan dalam suatu tata hukum, yang sebagai demikian mewujudkan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Karena hukum yang akan berlaku tidak selamanya dapat dipraktikkan sedemikian rupa. Di sana butuh penyesuaian dan kematangan dalam implementasi. 

Tujuan akhir hukum adalah menciptakan kedamaian serta keadilan yang berkemakmuran, bukan hukum untuk keberlangsungan dan kelanggengan kekuasaan yang abadi. Hukum tidak saja mengekspresikan nilai-nilai dan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga sensibilitasnya. 

Kalau dalam satu daerah (an sich negara) para warga masyarakat sudah merasa tidak lagi aman dalam melakukan aktivitas, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat atau saran dan masukan, tentunya di alam rasa ketaatan terhadap penguasa sudah mulai memudar dan tidak ada lagi kepercayaan. Sebab, rasa luka dan kebencian telah timbul meskipun itu tidak dapat diwujudkan. Kedaulatan yang diserahkan ternyata disia-siakan.

Karena itu, perbedaan antara moralitas dan legalitas dan perbedaan antara sikap moral dan asal taat pada peraturan adalah fundamental bagi pengertian moralitas secara universal. 

Kita hidup di dalam masyarakat yang semakin majemuk, yang dalam lingkup moral, akan muncul pertanyaan: moralitas yang mana yang harus diikuti? Moralitas yang harus dipahami dan diikuti adalah sebagaimana yang terkandung dalam nilai kitab suci dan tuntunan agama.

***

Di dalam pandangan tokoh Islam, ilmu menghidupkan hati dan menerangi pandangan yang gelap serta menguatkan badan yang lemah (Imam al Ghazali: 5 H). Artinya, dengan pengetahuan dan nilai moral yang baik, maka akan melahirkan tindakan dan penetapan yang baik.

Hukum yang baik itu adalah hukum yang mengikuti nilai moral dalam masyarakat yang penuh kemajemukan, bukan hukum yang lahir dari arogansi heterogen kekuasaan yang ada. []

* Penulis adalah akademisi Fakultas Hukum Unigha Sigli.

Loading...