Sejarah

Hikayat Perang Sabil dan Kuminih

·
Hikayat Perang Sabil dan Kuminih
Sumber ilustrasi: lamurionline.com.

ALI UMAR alias Rum mengadakan rapat-rapat rahasia di Sigli dan di Padang Tiji sepanjang April 1926. Ali berhasil mengorganisir tentara Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, guru sekolah rakyat, tukang pada jawatan kereta api Aceh, dan penjual karcis. Namun nahas, ia kelak ditangkap polisi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan tuduhan sebagai anggota partai komunis dan mengadakan rapat-rapat rahasia tanpa sepengetahuan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

“Dua orang guru sekolah rakyat, seorang tukang pada jawatan kereta api Aceh, seorang penjual karcis, serta Ali Umar sendiri yang telah mengadakan rapat-rapat tanpa pengetahuan pihak pemerintah telah dihukum, sementara beberapa orang anggota tentara yang disangka terlibat dalam hal itu telah dipindahkan,” demikian dikutip dari Laporan Politik Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya Selama Tahun 1926-1927, yang diterbitkan ulang Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) pada 2019.

Laporan ini diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia oleh Aboe Bakar Atjeh berdasarkan laporan Pemerintah Hindia Belanda dalam Mailr Nomor 899x/26, Mailr Nomor 1142x/27 halaman 8-13, dan Mailr Nomor 221x/28 halaman 1-6, 24, dan halaman 30-41 dan pertama kali diterbitkan pada 1979 lalu.

Pada tahun-tahun itu, polisi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Aceh menangkap orang-orang yang memiliki bahan-bahan bacaan yang mereka anggap sebagai bahan propaganda dan orang-orang yang memiliki hikayat perang sabil serta kitab-kitab ilmu ‘sale’.

Abdul Karim atau Xarim MS dan Syamsuddin, misalnya, “dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan karena dipersalahkan melanggar peraturan kenegerian tentang memiliki bahan-bahan bacaan propaganda yang menghasut”.

“Selanjutnya, seseorang yang bernama Si Ben Peukan telah dijatuhi hukuman denda sebanyak £5,00 oleh kenegerian Langsa karena memiliki bahan-bahan bacaan propaganda yang sedikit banyaknya bernada menghasut,” demikian dikutip dari Laporan Politik Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya Selama Tahun 1926-1927.

Pada Juni 1926, polisi menyita dua buah hikayat perang sabil dari Waki penduduk Kampung Plimbang dan Teungku Andah, Kampung Bale Ulim.

“Pada Teungku Andah bahkan ditemukan juga kitab-kitab ilmu sale, begitu juga pada Muda Ali di kampung Asangan. Orang-orang tersebut telah dihukum oleh pengadilan kenegerian. Juga di Buloh Blang Ara telah disita sebuah hikayat perang sabil,” begitu bunyi laporan yang termaktub dalam Laporan Politik Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya Selama Tahun 1926-1927.

Islam rumusan Snouck di Aceh

Snouck Hurgronje merumuskan Islam di Aceh menjadi tiga bagian, yaitu ibadah, muamalah, dan politik. “Kalau terhadap ibadah harus toleran, maka terhadap segala hal yang berbau politik haruslah dihadapi dengan tangan besi,” sebut Taufik Abdullah, menyimpulkan rekomendasi Snouck Hurgronje pada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terkait politik Islam di Aceh.

Taufik Abdullah, sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam pengantar buku Perang di Jalan Allah yang ditulis Ibrahim Alfian, menguraikan “… masalah Snouck Hurgronje ialah rekayasa sosial, bukan ketetapan analisis. Kalau telah begini, maka betapapun salahnya suatu kebijaksanaan bila dilaksanakan dengan konsisten akan dapat melahirkan realitasnya sendiri. Dan realitas baru itu memang muncul. Situasi baru diciptakan di Aceh dan politik Islam diterapkan di seluruh Hindia Belanda”.

Penelitian Snouck dilakukan atas permintaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Aceh. Snouck, doktor lulusan Universitas Leiden pada pada 1880, memandang ibadah dalam Islam harus didukung Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda, tetapi Islam sebagai dokrin politik harus dibasmi hingga ke akar-akarnya.

Itu sebabnya polisi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menangkap orang-orang seperti Teungku Andah dan Muda Ali yang memiliki hikayat perang sabil karena mereka tergolong ke dalam kolompok Islam yang politis. Itu sebabnya pula, bertahun-tahun sebelumnya, Teungku Chik di Tiro, kelima putranya, dan pengikut-pengikut mereka dihabisi.

Karantina dayah

Sebelumnya, Islam sebagai dokrin politik di Aceh dipusatkan di dayah-dayah. “Para ulama mempergunakan pusat-pusat pengajian atau dayah sebagai tempat untuk menggodok pengikut-pengikut dan untuk menghimpun kekuatan menghadapi Belanda,” tulis Ibrahim Alfian dalam bukunya Perang di Jalan Allah.

Adalah Van Heutsz, yang diangkat menjadi gubernur sipil dan militer di Aceh pada 1898 dan dijuluki sang penakluk Aceh, yang menjadikan hasil penelitian Snouck (De Atjehers) sebagai dasar menjalankan pemerintahan di Aceh.

“Politik penaklukan seluruh Aceh dengan tangan besi yang dipegang teguh oleh Van Heutsz diteruskan oleh pengganti-penggantinya, yaitu Jhr. J. C. van der Wijck, Juni 1904 - Mei 1905, G.C.E. van Daalen, Mei 1905 - Juni 1908, dan H.N.A. Swart, Juni 1908 – September 1908,” sebut Ibrahim Alfian, guru Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Budaya UGM, itu.

Pria bernama lengkap Prof Dr Teuku Ibrahim Alfian MA, yang lahir di Lhokseumawe, 14 Februari 1930, silam, itu, dalam bukunya Perang di Jalan Allah juga menguraikan seiring dengan politik sapu bersih Belanda, sebagian besar “pemimpin agama semata-mata memberikan pelajaran agama dalam dayah-dayah”.

Islam, yang dianggap Snouck dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda telah tidur pasca-tewasnya Teungku Mahyeddin di Tiro, putra bungsu Teungku Chik di Tiro pada 1910 dan cucu Teungku Chik di Tiro Chik Maat pada Desember 1913,  ternyata menampilkan semangat reformis pada 1920-an, beberapa tahun sejak Belanda membentuk pemerintahan sipil di Aceh pada 1918, karena sebagaimana dituliskan Anthony Reid dalam Sumatera Revolusi dan Elite Tradisional, “kaum muda dan kaum terpelajar telah mulai mengukur kebesaran martabat Aceh bukan dengan kenekatan perlawanan muslimin terhadap penjajajah melainkan dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan baru yang mengubah wajah Islam dan Indonesia”.

Baca juga:

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, dalam Revolusi di Serambi Mekkah Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949, komunisme di Aceh dikenalkan oleh seorang anggota polisi Belanda kelahiran Rusia. Rencana pemberontakan pertama terhadap pemerintah kolonial disusun oleh 40 pemuda di Sabang pada 1926. Karena rencana tersebut bocor, mereka ditangkap. Sebagiannya berhasil melarikan diri ke Sumatera Barat. “Kemudian pada 1927, terlibat dalam pemberontakan di Sulangkang,” tulis Nazaruddin Sjamsuddin.

Kendati demikian, gerakan komunisme di Aceh tidak sepenuhnya padam. Pada 1927, di Samalanga, tulis Nazaruddin Sjamsuddin dalam Revolusi di Serambi Mekkah Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949, meletus pemberontakan skala kecil yang dipimpin Teungku Abdul Hamid. “Sesudah pemberontakan tersebut dihancurkan atas jaminan Teuku Ahmad Uleebalang Djeunib, Abdul Hamid diizinkan Belanda meninggalkan Aceh untuk pergi ke Mekkah. Beberapa tahun kemudian, setelah kembali dari Mekkah, Abdul Hamid muncul sebagai salah seorang pembaharuan agama dan persatuan Aceh,” sebut Nazaruddin Sjamsuddin dalam Revolusi di Serambi Mekkah Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949.

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, komunisme yang dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 1920-an adalah paham antikolonialisme. “Karena itu penyebutan komunisme di sini tidak diartikan sebagai pengikut paham Marxisme dan Leninisme,” sebutnya.

Lazimnya, masyarakat saat itu menyebutnya dengan istiliah kuminih. Pada Maret 1926, Leube Reufin, warga Kampung Lancang  (saat itu dalam Kenegerian Samalanga), misalnya, ditangkap polisi Kolonial Hindia-Belanda karena memaksa warga gampong setempat untuk bergabung ke dalam kaum muslimin.

“Karena itu, pada tanggal 11 Maret orang itu telah ditangkap di Jeunieb, wilayah Bireuen. Dari pemeriksaannya ternyata Reufin menganggap perkataan muslimin dan komunis seolah-olah identik,” demikian bunyi Laporan Politik Gubernemen Aceh dan Daerah Takluknya Selama Tahun 1926-1927.

Saat merintis sekolah Islam modern Jamiatul Diniyah pada 1930 di Blang Paseh, Sigli, Daud Beureueueh menerima masukan-masukan dari Teungku Abdul Hamid, yang saat itu berada di Mekah, tentang pembaharuan pendidikan Islam. “Surat-surat itu berisi saran-saran pembaruan dalam pendidikan Islam dengan mengambil contoh-contoh pendidikan Islam di Mesir dan Negeri Arab di bawah Raja Ibnu Saud,” tulis Anthony Reid dalam Sumatera Revolusi dan Elite Tradisional.

Pada 1939, Daud Beureueh memimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). []

Loading...