Banner Stunting

Hanya 45 dari 151 Persil Tanah pada DLHK Aceh yang Bersertifikat

·
Hanya 45 dari 151 Persil Tanah pada DLHK Aceh yang Bersertifikat
Ilustrasi sertifikat tanah. Sumber ilustrasi: galamedianews.com.

sinarpidie.co— Dari 151 persil aset tanah milik Pemerintah Aceh dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh sebagai pengguna aset atau barang milik daerah (BMD), jumlah persil yang telah mengantongi sertifikat ialah 45 persil.  “Sertifikat tahun berjalan 106 persil,” kata Ir Sahrial, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh pada sinarpidie.co, Jumat, 12 Mei 2020.

Realisasi sertifikasi aset tanah pada DLHK Aceh mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana, berdasarkan Daftar Rekapitulasi Tanah di Lingkungan Pemerintah Aceh yang sinarpidie.co dihimpun pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) per 23 Juli 2019, dari 151 persil atau bidang tanah pada DLHK Aceh, hanya satu persil tanah yang telah memiliki sertifikat asli dan enam hanya dilengkapi dengan sertifikat fotocopy. Sementara, 144 persil lainnya sama sekali belum memiliki sertifikat saat itu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa sebelumnya terdapat tujuh bidang tanah DLHK Aceh yang dimanfaatkan oleh pensiunan PNS, semisal pensiunan PNS yang menempati tanah DLHK Aceh di Gampong Pulo Mesjid Dua, Kecamatan Tangse, Pidie, yang telah bersertifikat atas nama pensiunan PNS tersebut.

Di samping itu, BPK juga mencatat terdapat tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk pemanfaatan tanah berupa pembangunan toko, bengkel dan sarana fasilitas umum. Selain itu, tanah DLHK yang belum memiliki sertifikat ialah tanah yang digunakan sebagai Pos Polhut/Pamhut di sejumlah kabupaten atau kota di Aceh.

“Yang dikuasai pensiunan PNS, setahu saya, tinggal satu unit lagi. Kita masih mendekati secara persuasif tapi kalau tidak berhasil akan diserahkan penindakan secara paksa oleh Tim Provinsi. Sebagian aset yang sebelumnya dikuasai Pemkab, sebagian besar sudah dikuasai Pemprov, antara lain Kantor KPH, Kantor BKPH, Kantor KRPH  dan Pos Polhut. Itu semuanya aset yang sudah kita kuasai,” kata Kepala DLHK Aceh Ir Sahrial.

Baca juga:

Hanya saja, sebutnya, karena sebagian besar aset tersebut sebelumnya dikuasai Pemkab maka untuk pengalihan ke provinsi perlu proses formal administrasi untuk penyerahannya.

“Seluruh sertifikasi aset tanah Pemerintah Aceh disatukan pengurusannya oleh Dinas Pertanahan Aceh. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai seluruhnya,” tutupnya.

Dalam Daftar Rekapitulasi Tanah di Lingkungan Pemerintah Aceh pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) per 23 Juli 2019, SKPA pengguna BMD yang paling tinggi tidak memiliki sertifikat tanah ialah Dinas Pendidikan Aceh: dari 312 persil tanah, hanya empat persil di antaranya yang telah memiliki sertifikat. Lalu disusul Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA): dari 377 persil tanah, yang telah bersertifikat ialah 103 persil. []

Loading...