Banner Stunting
Klik Tambang

Belanja Pegawai Gemuk

Hampir 50 Persen dari 2, 2 T APBK Pidie untuk Belanja Pegawai, DPRK: Evaluasi Anggaran Itu

·
Hampir 50 Persen dari 2, 2 T APBK Pidie untuk Belanja Pegawai, DPRK: Evaluasi Anggaran Itu
Ketua Fraksi PA Jailani HM Yakob meminta Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie agar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana perintah perundang-undangan dan diminta untuk bekerja secara professional. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie tahun anggaran 2018 sangatlah gemuk: belanja tidak langsung untuk pegawai Rp 703,29 milliar dan belanja langsung untuk pegawai Rp 158,22 milliar. Dengan kata lain, nyaris 50 persen dari total Rp 2,2 triliun APBK Pidie 2018 terserap untuk belanja pegawai.

Namun, hal itu tak berbanding lurus dengan kinerja aparatur Negara tersebut. Dalam pendapat akhir Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie tentang Pembahasan Rancanagan APBK Pidie tahun anggaran 2019, Jumat, 28 Desember malam, Ketua Fraksi PA Jailani HM Yakob meminta Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana perintah perundang-undangan dan diminta untuk bekerja secara professional.

Kata Jailani, TAPK Pidie sama sekali tidak mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (RAPBK-P) 2018 sampai dengan batas waktu pengajuan dokumen APBK-P Pidie pada 30 September 2018. Selanjutnya, TAPK juga telat mengajukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan dokumen R-APBK Pidie tahun anggaran 2019

“Hal ini menunjukkan ketidakseriusan eksekutif selaku pengguna anggaran Negara. Akibat terlambatnya pengiriman dokumen, maka terjadilah keterlambatan pembahasan bersama di DPR,” katanya.

Di samping itu, dia menyebutkan, realisasi anggaran tahun 2018 juga sangat minim sehingga menyebabkan terjadinya SILPA. “Tak hanya itu, penghitungan PAD juga ambruadul. Perlu satu mekanisme yang benar untuk mengukur potensi PAD hingga proses pencatatannya,” kata Jailani lagi.

Pihaknya meminta Kepala Daerah mengevaluasi anggaran revitalisasi birokrasi seperti tunjangan yang pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kinerja ASN sehingga birokrasi dapat berjalan dengan lancar. “Namun pada kenyataannya kinerja ASN tersebut sangat buruk,” kata dia. []

Komentar

Loading...