Gubernur Aceh Dinilai tak Komit Jalankan Amanah UUPA

·
Gubernur Aceh Dinilai tak Komit Jalankan Amanah UUPA
Rapat Koordinasi Ketua DPRA, Komisi 1 DPRA, Ketua DPRK se-Aceh, Ketua Komisi 1 DPRK se-Aceh, dan KIP se-Aceh di Gedung Utama DPRA Selasa, 9 Februari 2021. 

sinarpidie.co - Pemerintah Aceh dinilai tidak mempunyai iktikad baik untuk menjalankan dan mengimplementasikan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berserta turununnya Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pilkada. "Salah satu buktinya hingga Februari 2021 belum ada persiapan apapun yang dilakukan Pemerintah Aceh menuju pelaksanaan Pilkada tahun 2022 di Aceh. Padahal, KIP Aceh sudah beberapa kali menyampaikan persoalan tentang Pilkada Aceh 2022 kepada Gubernur Aceh, terkhusus tentang komitmen anggaran yang memadai dalam APBA 2021," kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdI MAP, merangkum salah satu poin  dalam Rapat Koordinasi Ketua DPRA, Komisi 1 DPRA, Ketua DPRK se-Aceh, Ketua Komisi 1 DPRK se-Aceh, dan KIP se-Aceh di Gedung Utama DPRA Selasa, 9 Februari 2021. 

Pimpinan DPRK kabupaten atau kota di Aceh, kata Mahfud, sudah menyampaikan surat pada setiap KIP kabupaten atau kota untuk menyiapkan tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada di Aceh pada 2022. Para peserta rapat tersebut menyesalkan sikap dan komitmen Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam menjalankan amanah Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016.

"Seharusnya pada Februari 2021, kita sudah bisa menjalankan masalah teknis dan tahapan Pilkada itu sendiri. Sepertinya, sampai saat ini Gubernur Aceh belum melakukan rakor dengan Forkopimda Aceh dan bupati dan walikota se-Aceh terkait pelaksanaan Pilkada di Aceh tahun 2022. Hal ini memberi sinyal bahwa gubernur tidak komit menjalankan UU Nomor 11 tahun 2006. Kami sangat kecewa terhadap sikap Pemerintah Aceh yang hingga hari ini belum memberi sinyal akan pelaksanaan Pilkada 2022.," tutup Mahfuddin Ismail. []

Loading...