Genjot PAD, DPRK Pidie Dorong Penyempurnaan Qanun tentang Pajak dan Retribusi

·
Genjot PAD, DPRK Pidie Dorong Penyempurnaan Qanun tentang Pajak dan Retribusi
Awaluddin SSos MSi saat membacakan laporan badan anggaran (Banggar) DPRK Pidie terhadap pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Pidie tahun 2020, Kamis, 21 November 2019. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBK Pidie mengakibatkan ketergantungan pada pemerintah pusat sangat besar. Hal itu dikatakan anggota DPRK Pidie, Awaluddin SSos MSi saat membacakan laporan badan anggaran (Banggar) DPRK Pidie terhadap pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Pidie tahun 2020, Kamis, 21 November 2019.

“Hal ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat dana otonomi khusus untuk Aceh akan berakhir dalam hitungan tahun ke depan,” kata Awaluddin.

Untuk itu, kata Awal lagi, pihaknya merekomendasikan penyempurnakan qanun yang mengatur tentang pajak dan retribusi sesuai kondisi dan potensi yang ada dan mengoptimalkan sumbedaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan PAD.

Baca juga:

“Memanfaatkan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya,” sebutnya.

DPRK Pidie juga ikut menyorot tentang dana intensif daerah (DID) yang beberapa tahun belakangan tak lagi diperoleh oleh Pemkab Pidie. "Perlu tim khusus dalam rangka pemutakhiran data di segala sektor, karena data yang ada sangat amburadul dan menjadi kendala di setiap upaya koordinasi dengan pemerintah pusat," kata Awaluddin. []

 

Komentar

Loading...