Solusi Hukum

Gampong dan Penyelesaian Sengketa

·
Gampong dan Penyelesaian Sengketa
Gambar rumoh Aceh. Sumber gambar: industrialtimes.net.

SOAL:

Sejauh mana kewenangan gampong sebagai institusi adat dalam penyelesaian sengketa?

JAWAB:                           

Dalam Peraturan Perundang-Undangan, gampong sebagai entitas adat diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan yang terjadi wilayah gampong masing-masing. Namun, kewenangan tersebut dibatasi dalam 18 hal. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Gampong, ada 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, yang meliputi:

1.       Perselisihan dalam rumah tangga;

2.       Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;

3.       Perselisihan antar warga;

4.       Khalwat meusum;

5.       Perselisihan tentang hak milik;

6.       Pencurian dalam keluarga  (pencurian ringan);

7.       Perselisihan harta sehareukat;

8.       Pencurian ringan;

9.       Pencurian ternak  peliharaan;

10.    Pelanggaran adat tentang ternak,  pertanian, dan hutan;

11.   Persengketaan di laut;

12.   Persengketaan di pasar;

13.   Penganiayaan ringan;

14.   Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);

15.   Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama  baik;

16.   Pencemaran lingkungan (skala ringan);

17.   Ancam-mengancam  (tergantung dari jenis ancaman); dan

18.   Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

ULASAN:

Gampong sebagai struktur pemerintahan yang paling rendah telah diberikan otonomi dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Tidak hanya kekuasaan di bidang eksekutif gampong, tapi juga dalam menjalankan kekuasaan di bidang yudikatif, misalnya melaksanakan Peradilan Adat dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi di gampong.

Kewenangan ini bersifat absolut. Lembaga hukum seperti kepolisian (Perkara Pidana) tidak bisa menindaklanjuti perkara yang di dalamnya diatur kewenangan gampong dalam mekanisme peyelesaiannya. Meskipun demikian, keputusan gampong ini tidak bersifat akhir dan mengikat (final and binding). Para Pihak tetap bisa melakukan upaya hukum lain untuk mencari keadilan dan kepastian hukum apabila tidak sepakat dengan keputusan Peradilan Adat.

Kewenangan yang bersifat atributif (kewenangan berdasarkan Undang-Undang), selain menguatkan eksistensi gampong sebagai komunitas masyarakat adat, di lain sisi, juga membantu penegak hukum dalam meyelesaikan persoalan hukum masyarakat. Karena sumber daya penegak hukum yang terbatas dan masyarakat yang kesulitan mengakses lembaga hukum, berimbas pada lambatnya penyelesaian perkara.

Para pencari keadilan juga belum sepenuhnya puas atas putusan lembaga hukum formal. Hal ini ini berbeda dengan penyelesaian perkara di tingkat gampong, di mana para pihak bisa sangat mudah dan bebas melakukan pembuktian. Mekanisme peradilan adat memakai prinsip musyawarah untuk perdamaian, berbeda dengan lembaga peradilan yang dibatasi oleh aturan formil.

Peradilan Adat ini sesusai dengan azas pengadilan sederhana dan cepat, di mana nilai partispatif menjadi spirit dalam penyelesaian sengketa.

Keuchik dan aparatur gampong lainnya harus mampu mengakomodir semua kepentingan para pihak dan menerapkan prinsip win-win solution dalam pengambilan keputusan.

Mekanisme yang digunakan sangat mudah. Dari tahapan menerima laporan, musyawarah, dan pengambilan putusan, diatur dengan sangat sederhana dan cepat.

Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiada Proses penyelesaian sengketa dibagi menjadi 12 bagian:

1.         Penerimaan laporan/ pengaduan;

2.         Perlindungan para pihak;

3.        Koordinasi dan gelar perkara (pernbahasan perkara) di tingkat perangkat Gampong atau nama lain;

4.         Pemanggilan pelapor, korban dan pelaku serta penelusuran duduk perkara;

5.         Pemeriksaan para pihak, saksi-saksi dan barang bukti serta tempat kejadian;

6.         Penentuan keputusan penyelesaian kasus;

7.         Mediasi dan lobi para pihak;

8.         Sidang adat dan rapat pengambilan keputusan;

9.         Penyampaian atau pengumuman keputusan;

10.      Penandatanganan lembar berita acara penyelesaian peradilan adat (oleh para pihak, para saksi, anggota majelis peradilan adat);

11.      Pelaksanaan putusan dan pemulihan; dan

12.      Pengajuan ke tingkat mukim atau ke polisi.

Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu sengketa atau perselisiahan tidak lebih dari 9 hari.

Apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan keuchik sebagai kepala gampong tidak menindak lanjuti perkara, maka para pihak berperkara diperbolehkan untuk memempuh jalur hukum formal.

Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677 / 2011, 1054/MAA/X11/2011, B/ 121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh dalam salah satu putusannya menyebutkan, “Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana  penjara, memandikan dengan air yang kotor, mencukur rambut, menggunting  pakaian dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang Islami”.

Hal ini menjadi penting dan sebagai bentuk penegasan bahwa persekusi tidak diperbolehkan dalam penanganan suatu perkara.

Persekusi, selain bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, juga bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat-istiadat, karena memberikan stigma atau vonis apalagi melakukan pengeroyokan kepada pelaku sebelum diperiksa dan diputus bersalah. Hal itu merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi adat dan agama.

Sudah saatnya pemerintah kabupaten/kota dan provinsi memberikan perhatian lebih dalam penguatan secara yuridis kepada perangkat gampong, karena Kewenangan yudikatif gampong akhirnya ditentukan juga oleh kualiatas SDM yang ada di gampong.

DASAR HUKUM:

-          Undang-Undang Dasar 1945

-          Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

-          Undang-  Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

-          Qanun NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

-          Qanun Aceh Nomor  9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat  Istiadat

-          Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

-          Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

-          Peraturan   Gubernur   Aceh   Nomor   60   Tahun   2013   tentang   Pelaksanaan   Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat

-          Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  antara  Gubernur  Aceh  dengan  Kepolisian  Daerah  Aceh dan   Majelis   Adat   Aceh   No   189/677/2011   Tanggal   20   Desember   2011   tentang  Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim.

Kanal "Solusi Hukum" diasuh oleh Yulfan SH dan Teuku Ade Pahlawan SH. Untuk konsultasi lebih lanjut, hubungi mereka via email: [email protected]. Atau ke email redaksi sinarpidie.co: [email protected]

Loading...