Editorial

Gajah Mati Meninggalkan Gading, Tahun Berganti Proyek Aspirasi Meninggalkan Misteri  

·
Gajah Mati Meninggalkan Gading, Tahun Berganti Proyek Aspirasi Meninggalkan Misteri  
Kartun oleh John Wok. (sinarpidie.co).

Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Itulah sebuah pribahasa yang sepertinya tepat untuk menamsilkan: tahun anggaran berganti meninggalkan misteri untuk kasus-kasus proyek aspirasi (dana pembangunan daerah pemilihan).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz pernah menuturkan, dana aspirasi dimungkinkan menjadi korupsi masif karena bakal menciptakan para calo anggaran. Kata dia, birokrat di tingkat bawah bukan tidak mungkin bakal menjadi bumper atas penggelontoran dana tersebut.

Dilansir dari hukumonline.com, Donal menyebutkan, dana aspirasi menyuburkan proyek fiktif.

“Misalnya berbentuk pembangunan, penyelenggaraan kegiatan serta pengadaan fiktif. Pola korupsi tersebut merupakan modus yang acapkali terjadi dalam APBN maupun APBD. Modus yang sering terjadi dengan pola kick back terhadap program tertentu dengan cara memperdagangkan pengaruh terhadap alokasi  dana yang dipegang oleh masing-masing anggota,” demikian dikutip dari hukumonline.com.

Paket proyek atau kedai kelontong?

Terdapat 70 paket pengadaan barang dan jasa yang disebut-sebut merupakan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya yang ditempatkan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Pidie Jaya untuk tahun anggaran 2018. Total pagu anggaran untuk 70 paket tersebut ialah Rp 7, 8 milliar yang proses pengadaan dan penyalurannya dilakukan dengan cara swakelola.

Proyek-proyek aspirasi itu terdiri dari pembangunan jalan terobosan, pembangunan jalan produksi, serak sertu, peningkatan jalan perkebunan, belanja bahan peralatan/ perlengkapan perkebunan, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang, belanja bahan/bibit tanaman, belanja obat/vaksin kesehatan hewan, belanja bibit ternak/induk, belanja barang hibah yang akan diserahkan kepada masyarakat, dan belanja bahan pakan ternak.

Lokasinya tersebar di gampong-gampong di Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Panteraja, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Meurah Dua, dan Bandar Dua. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, untuk ternak berupa sapi, ada yang sudah mati dan rata-rata sulit ditemukan keberadaannya. Untuk bibit pinang, nyaris tak berbekas keberadaannya.

Patut diduga, dalam pengadaan barang/jasa proyek aspirasi tersebut, pemecahan paket dilakukan untuk menghindari pelelangan. Di samping itu, memilih metode swakelola, diduga kuat agar para wakil rakyat tersebut bisa melakukan intervensi di dinas terkait.

Lalu, untuk kegiatan belanja barang hibah yang akan diserahkan kepada masyarakat diduga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 133 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.

Di samping itu, patut diduga, hibah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, yang berbunyi: hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Distanpang Pijay

Pada Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpang) Pidie Jaya tahun anggaran 2017, Rp 1,8 milliar untuk pengadaan empat unit mobil/mesin potong padi atau combine harvester, merupakan proyek aspirasi dua anggota DPRK Pijay.

Rinciannya: dua unit di Kecamatan Trienggadeng, satu unit di Kecamatan Meureudu, dan satu unit di Kecamatan Meurah Dua.

Celakanya, masyarakat setempat, bahkan keuchik dan pihak kecamatan yang mengeluarkan rekomendasi agar kelompok tani prakarsa sang dewan bisa mendapatkan mesin potong padi tersebut, tidak tahu jika mesin tersebut telah “cair”.

Ironisnya lagi, anggota dewan tersebut mengelola langsung mesin itu. Di samping itu, sang ketua kelompok pun merupakan sanak-saudara yang dekat dengan sang dewan. Akibatnya, masyarakat setempat mengira mesin tersebut merupakan milik pribadi, bukan milik kelompok tani.

Pada tahun anggaran 2018, pada dinas tersebut, ada pula proyek pengadaan combine harvester untuk Kelompok Tani Simpang Lueng Mulieng, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu dengan pagu anggaran Rp 600 juta. Pengadaan combine harvester untuk kelompok tani di Gampong Bunot Kecamatan Meureudu dengan pagu anggaran Rp 450 juta; dan pengadaan combine harvester untuk kelompok tani di Gampong Beurawang, Kecamatan Meureudu dengan pagu anggaran Rp 480 juta.

Selain pengadaan combine harvester, terdapat 43 paket yang proses pengadaan mereka dilakukan secara swakelola dengan pagu anggaran Rp 5,1 milliar.

Beberapa di antaranya ialah pengadaan bahan material untuk saung tani, pengadaan becak roda tiga, rehab saung tani, serak sertu, pergantian suku cadang alsintan dan jasa servisnya, dan pengadaan bibit kacang tanah (20 ha x 120 kg).

Kasus pengadaan  3.900 batang pohon di 8 kecamatan

Pada 2017 lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya menahan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan dan penanaman 3.900 batang pohon yang ditujukan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di delapan kecamatan di Pidie Jaya pada tahun anggaran 2014.

Ketiga tersangka yang ditahan ialah drh Sofyan, mantan Kepala Lingkungan Hidup (KLH); Jailani, rekanan pelaksana; dan Husna, direktur perusahaan.

Dilansir dari aceh.tribunnews.com, realisasi proyek penanaman pohon ruang terbuka hijau itu hanya 73,98 % dari nilai kontrak proyek sebesar Rp 599.243.000.

Berkaca pada kasus Lhokseumawe

Dikutip dari aceh.tribunnews.com, dana untuk pengadaan ternak lembu dengan Satuan Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe “senilai Rp 14,5 miliar pada tahun 2014 ternyata jatah dana aspirasi 21 anggota DPRK Lhokseumawe. Dalam praktiknya, pengadaan sejumlah lembu tersebut adalah fiktif”.

“Kasubbag Program DKPP Merah Jon saat memberikan keterangan sebagai saksi menyebutkan, dirinya tak pernah mengusulkan pengadaan ternak berupa lembu saat itu. Tiba-tiba dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sudah tercantum pengadaan ternak, sehingga Merah Jon saat itu menolak memaraf RKA tersebut. Sepekan kemudian ia baru memaraf RKA tersebut untuk menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), setelah diperintahkan Kepala DKPP,” demikian aceh.tribunnews.com.

Hasil Audit BPK untuk pengadaan ternak di Pidie

Sebagai perbandingan kasus yang lainnya lagi, berdasarkan data yang dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie tahun 2014 dengan nomor 20.A/LHP/XVIII.BAC/06/2015, tanggal 2 Juni 2015, diketahui bahwa pada tahun anggaran 2014, terdapat pengadaan hewan ternak berupa sapi sebagai bantuan kepada delapan kelompok ternak pada Dinas Pertanian dan Peternakan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 597.700.000.

Pengadaan dilaksanakan oleh empat rekanan yang ditunjuk melalui pengadaan langsung, yaitu:

a. CV AKP, melalui Surat Perintah Kerja Nomor 003/SPK/PA/DISTANAK/2014 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp74.900.000 untuk kelompok ternak LJ dan Nomor 008/SPK/PA/DISTANAK/2014 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp74.900.000 untuk kelompok ternak LM;

b. CV AG, melalui Surat Perintah Kerja Nomor 004/SPK/PA/DISTANAK/2014 tanggal 16 Juni 2014 Rp74.650.000,00 untuk kelompok ternak BJ dan Nomor 006/SPK/PA/DISTANAK/2014 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp74.650.000 untuk kelompok ternak Ub;

c. CV BKM, melalui Surat Perintah Kerja Nomor 007/SPK/PA/DISTANAK/2014 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp 74.500.000 untuk kelompok ternak HN dan Nomor 001/SPK/PA/DISTANAK/2014 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp74.500.000 untuk kelompok ternak Lk; dan

d. CV GPN, melalui Surat Perintah Kerja Nomor 002/SPK/PA/DISTANAK/2014 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp74.800.000,00 untuk kelompok ternak TP dan Nomor 005/SPK/PA/DISTANAK/2014 tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp74.800.000 untuk kelompok ternak AM.

Dalam kegiatan pemberian bantuan berupa hewan ternak tersebut, masing-masing kelompok ternak memperoleh bantuan berupa sepuluh ekor sapi dengan spesifikasi sesuai Surat Perintah Kerja.

Baca juga:

“Berdasarkan keseluruhan nilai pengadaan, yaitu Rp597.700.000, seharusnya paket pekerjaan tidak dipecah ke dalam beberapa paket sehingga pengadaan pekerjaan dilaksanakan melalui pelelangan. Pengadaan langsung hanya dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,” demikian dikutip dari dokumen yang ditandatangani Syafruddin Lubis SE Ak CA, itu.

Berdasarkan keterangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan, masih dikutip dari dokumen yang sama, pekerjaan dipecah ke dalam beberapa paket karena mengikuti rincian kegiatan dalam DPA Dinas Pertanian dan Peternakan.

Selain itu, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pengadaan sapi yang disusun oleh Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan juga terpecah-pecah untuk masing-masing pembagian bantuan kepada kelompok ternak.

Berdasarkan wawancara dengan kelompok ternak dan Tim Pemeriksa Barang diketahui bahwa Tim Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi barang yang akan diserahkan kepada penerima.

Pemeriksaan dilakukan di tempat karantina hewan ternak di Kecamatan Padang Tiji. Namun, pada saat pemeriksaan barang dilakukan, pihak rekanan tidak pernah hadir dan terlibat langsung. Serah terima pekerjaan kepada kelompok ternak juga tidak dilakukan langsung oleh rekanan.

“Selain itu, berdasarkan keterangan PPTK juga diketahui bahwa pengadaan barang sebenarnya bukan dilakukan oleh rekanan yang ditunjuk melalui pengadaan langsung, melainkan oleh pihak lain, yaitu Sdr. J yang merupakan koordinator kelompok ternak penerima bantuan. Konfirmasi secara uji petik kepada dua rekanan, yaitu CV AKP dan CV AG diketahui bahwa perusahaan rekanan hanya dipinjam oleh Sdr. J untuk mengikuti proses pengadaan langsung pada Dinas Pertanian dan Peternakan, tetapi perusahaan rekanan sama sekali tidak turut serta dalam pekerjaan yang dilaksanakan. Pihak rekanan hanya bertugas melengkapi administrasi, baik saat proses pengadaan langsung maupun saat serah terima barang telah dilaksanakan,” demikian dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie tahun 2014, itu.

Sebagai penutup, betapa misteri aspirasi semakin gaib dan keramat. Dalam kebanyakan kasus yang berpunca dari dana tersebut, yang masuk bui biasanya, adalah kepala dinas (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran), Kabid/Kabag (PPTK), dan rekanan, sedangkan proyek aspirasi berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya yang juga dengan kekeramatan yang penuh misteri. []

Loading...