DPRK Pidie tak Masukkan Raqan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dalam Prolegda

Fraksi PAN-PKB Minta Pemkab Pidie Evaluasi Qanun Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

·
Fraksi PAN-PKB Minta Pemkab Pidie Evaluasi Qanun Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Penyampaian pendapat akhir fraksi tentang Pembahasan Rancangan Qanun-Qanun Kabupaten Pidie tahun 2020 pada rapat paripurna masa persidangan III DPRK Pidie, Selasa, 15 September 2020 di gedung DPRK kabupaten setempat. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co- Fraksi PAN-PKB DPRK Pidie meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie mengevaluasi qanun retribusi yang berkaitan dengan harga sewa ruko yang berada di bawah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) sebagai pengguna anggaran (PA)/pengguna barang milik daerah (BMD).

Anggota Fraksi PAN-PKB DPRK Pidie Hizbullah, yang membacakan Pendapat Akhir Fraksi PAN PKB tentang Pembahasan Rancangan Qanun-Qanun Kabupaten Pidie tahun 2020 pada rapat paripurna masa persidangan III DPRK Pidie, Selasa, 15 September 2020, menyebutkan qanun tersebut tidak diajukan dan dibahas tahun ini. “Hal ini dianggap perlu, agar kita dapat melakukan kesetaraan harga,” kata Hizbullah.

Diberitakan sebelumnya, hanya tiga rancangan qanun (Raqan) prioritas usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2020, yang dibahas antara eksekutif dan legislatif.

Ketiga Raqan tersebut adalah Raqan tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, Raqan Perubahan atas Qanun kabupaten Pidie nomor 26 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Raqan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Baro.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie mengusulkan sembilan rancangan qanun (raqan) dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2020, dan DPRK Pidie mengajukan dua raqan, yaitu raqan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Raqan tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan. Namun, kedua raqan usulan DPRK Pidie itu belum dibahas.

“Dua raqan inisitif dewan tidak siap untuk dibahas karena anggarannya sudah direfocussing,” kata Sekretaris DPRK Pidie Drs Sayuti, Senin, 24 Agustus 2020.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Pidie tahun anggaran 2019, menemukan pengenaan tarif retribusi pasar grosir dan pertokoan tahun 2019 tidak mengikuti Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 tahun 2011 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Dengan kata lain, pemungutan retribusi atas sewa tanah, bangunan permanen, semi permanen, los tertutup, dan sewa kios, tidak menggunakan besaran tarif sewa sesuai Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 tahun 2011 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Di samping itu, terdapat sejumlah objek retribusi, yang dalam pemungutan retribusi, merujuk Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, menyimpang dari qanun tersebut. Sebagai contoh, penyewa tanah Pemkab Pidie telah membangun bangunan di atas tanah tersebut dan menyewakan bangunan yang berdiri di atas tanah Pemkab Pidie tersebut pada pihak lain. []

 

Loading...