Klik Tambang

Fraksi PA DPRK Pidie: Referendum Tercantum dalam MoU Helsinki

·
Fraksi PA DPRK Pidie: Referendum Tercantum dalam MoU Helsinki
Konferensi pers Fraksi PA DPRK Pidie, Kamis, 13 Juni 2019 di gedung DPRK setempat. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co— Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Pidie mendukung pernyataan Ketua DPP Partai Aceh, yang juga Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), H. Muzakkir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, tentang wacana pemberlakuan Referendum di Aceh. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Aceh, Jailani HM Yakob, yang didampingi anggota DPRK Pidie Fraksi PA, dalam konferensi pers Kamis, 13 Juni 2019 di gedung DPRK setempat.

“Hal itu kami pandang sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi. Pernyataan tersebut juga kami pandang sebagai sebuah otokritik terhadap perdamaian di Aceh yang telah berlangsung selama 14 tahun ini,” kata Jailani.

Menurut pihaknya, transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari gerakan bersenjata-politik ke gerakan politik sebagaimana kesepakatan yang telah ditandangani dalam MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam, yang difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) dan telah diturunkan dalam Undang-Undang tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) telah sepenuhnya dilakukan oleh GAM.

“Aceh Monitoring Mission (AMM),  sebuah tim yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan menjalankan tugas mulai tanggal 15 September 2005 adalah misi Uni Eropa yang pertama di Asia dan bentuk kerjasama yang pertama dengan negara-negara ASEAN,” kata dia, menguraikan. “Di dalam AMM terdiri dari lima negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sedangkan negara-negara tergabung dalam Uni Eropa yang masuk dalam AMM adalah Swiss dan Norwegia.”

Kata dia, pelucutan senjata GAM adalah bukti komitmen GAM terhadap Nota Kesepahaman Damai, di mana GAM menyerahkan 840 pucuk senjata yang diterima AMM dalam empat tahap dengan upacara pemotongan senjata terakhir dilaksanakan di Banda Aceh, 21 Desember 2005.

“Namun, hingga 14 tahun perdamaian Aceh, tidak terlihat adanya political will dari Pemerintah Indonesia untuk memenuhi poin-poin dalam MoU Helsinki yang telah diturunkan ke dalam UUPA atau masih setengah hati diwujudkan Pemerintah Indonesia,” kata dia, menjelaskan.

Kecam cara pandang Pusat terhadap Aceh

Selain itu,  Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Pidie juga mengecam pernyataan-pernyataan elite di Jakarta yang memframing bahwa pernyataan Mualem dapat dikenai sanksi hukum untuk kemudian dipidanakan.

“Perlu digaris bawahi bahwa, elite-elite tersebut mesti membaca peraturan perundang-undangan secara utuh atau tidak sepenggal-sepenggal sesuai kepentingan politik praktis mereka,” sebut Jailani.

Dalam MoU Helsinki pada poin 2.1 disebutkan, Pemerintah RI akan mematuhi konvenan internasional PBB mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Dengan kata lain, kata dia, konvenan internasional PBB yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB sendiri mengakui eksistensi tiap-tiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.

“Pemerintah Indonesia semestinya malu pada dunia internasional yang sejak awal telah memfasilitasi perdamaian antara GAM dengan Pemerintah RI dan memonitoring implementasi perdamaian, namun sebaliknya Pemerintah RI justru tidak menunjukkan itikad baik dengan menjalankan seluruh kesepakatan dan melihat Aceh dengan stigma negatif,” tutupnya. []

Komentar

Loading...