Fasilitas Sidang Elektronik tak Memadai, LBH Banda Aceh: Sidang Pembuktian Kasus Makar mesti Digelar secara Langsung

·
Fasilitas Sidang Elektronik tak Memadai, LBH Banda Aceh: Sidang Pembuktian Kasus Makar mesti Digelar secara Langsung
Penasihat hukum kedua terdakwa kasus makar--Nasruddin dan Zulkifli-- dari LBH Banda Aceh, Syahrul SH MH dan Arabiayani SH MH.

sinarpidie.co— Sidang lanjutan, dengan terdakwa kasus makar, Nasruddin dan Zulkifli, yang beragendakan pembuktian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Selasa, 9 Maret 2021 kembali ditunda karena Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini, Dahniel Saputra SH MH, dalam keadaan sakit.

“Ini penundaan sidang yang kedua kalinya selama berlangsungnya sidang. Selasa lalu juga ditunda dengan alasan saksi, yang semestinya dihadirkan oleh JPU, tidak hadir,” kata penasihat hukum kedua terdakwa dari LBH Banda Aceh, Syahrul SH MH, Rabu, 10 Maret 2021 kemarin.

Syahrul mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan secara lisan agar persidangan selanjutnya bisa dilaksanakan secara langsung, setidaknya untuk sidang dengan agenda pembuktian.

“Kami memohon kepada majelis hakim agar persidangan selanjutnya dapat terlaksana sesuai dengan isi Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Karena kami yakin Perma ini dibuat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa  dan tercapainya keadilan meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini,” tutur Syahrul.

Di samping itu, penasihat hukum kedua terdakwa lainnya, Arabiayani SH MH, mengatakan dalam kasus pidana, tahap pembuktian dengan agenda mendengar keterangan saksi merupakan fase penting. Katanya, fasilitas yang digunakan untuk sidang daring selama ini masih belum memadai dan masih tidak sesuai dengan anjuran peraturan perundang-undangan tentang mekanisme persidangan elektronik. 

“Misalnya dalam pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa seluruh peserta sidang, baik terdakwa, penasihat hukum, jaksa, hakim dan panitera harus semuanya bisa terlihat di layar monitor dan dengan suara yang jelas. Hal ini sama sekali tidak terpenuhi. Yang nampak di layar monitor hanya para terdakwa, dan majelis hakim, sedangkan jaksa dan penuntut umum tidak terlihat, serta tidak semua suara peserta sidang bisa didengar dengan jelas oleh terdakwa yang mengikuti sidang di Rutan. Menurut kami ini masalah besar, apalagi di masa-masa pemeriksaan saksi seperti saat ini,” tuturnya. “Seharusnya  terdakwa dan penasihat hukumnya secara fisik harus berada dalam satu ruangan yang sama. Kemudian, ruangan tempat terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam atau CCTV yang dapat memperlihatkan ruangan secara keseluruhan. Beberapa kali sidang kami merasa bahwa persidangan sangat terganggu, di mana kadang-kadang ada suara mesin pemotong keramik di Rutan. Bahkan, ada suara TV serta musik sehingga terdakwa tidak bisa fokus dan mendengar suara dalam sidang.” []

Loading...