Editorial

[Editorial] Yang Tercemar karena Dugaan KKN Seleksi Dosen PNS lalu Memenjarakan Saiful Mahdi

·
[Editorial] Yang Tercemar karena Dugaan KKN Seleksi Dosen PNS lalu Memenjarakan Saiful Mahdi
Akademisi Universitas Syiah Kuala, Dr Saiful Mahdi SSi MSc.

Universitas Syiah Kuala (USK), lewat tangan mantan Dekan Fakultas Teknik, Taufiq Saidi, menjerat Saiful Mahdi, dosen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) universitas tersebut, dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Bagi USK, tulisan Saiful Mahdi di group WhatsApp 'Unsyiah Kita' pada 5 Februari 2019 adalah ancaman yang begitu serius sehingga kalimat-kalimatnya di dalam group WhatsApp tersebut dibawa ke Senat USK. Pada 18 Maret 2019, Saiful Mahdi dipanggil oleh Komisi F senat USK.

“Innalillahiwainnailaihirajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat 'hutang' yang takut meritokrasi,” tulis Saiful Mahdi di group Whatsapp 'Unsyiah Kita', yang anggotanya terdiri dari 140 sivitas akademika USK, pada 5 Februari 2019.

Oleh anggota Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala, Saiful hanya dimintai klarifikasi. Tidak ada sidang etik, tapi Rektor Universitas Syiah Kuala, Samsul Rizal, mengirim surat teguran kepada Saiful Mahdi tertanggal 6 Mei 2019. Isinya langsung memvonis Saiful melakukan pelanggaran etika akademik.

Saiful tak bisa dibuat ciut oleh surat tersebut. Ia membalas surat sang rektor dengan menyatakan bahwa dirinya merasa tidak pernah menjalani sidang etik di Senat USK. Surat balasannya ditujukan langsung pada Samsul Rizal dan juga ditembuskan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dekan Fakultas MIPA, dan Dekan Fakultas Teknik USK.

Gagal dibuat takut dengan surat teguran, Saiful dilaporkan ke polisi. Lazimnya, seseorang yang dilaporkan pada polisi atas tuduhan pencemaran nama baik akan merasa ketakutan dan akan meminta maaf pada pelapor agar kasus tersebut tidak lagi diperpanjang. Tapi Saiful Mahdi bukanlah bagian dari kelaziman yang demikian.

Kritik Saiful Mahdi tidak berangkat dari dengkul. Ia mengantongi bukti yang sahih dan telah menganalisa nilai peserta seleksi CPNS tahun 2018 di Fakultas Teknik USK.

Seleksi CPNS di Fakultas Teknik USK 2018 terdiri dari empat formasi umum dan satu formasi cumlaude. Salah satu syarat administrasi pelamar CPNS formasi cum laude adalah pelamar lulusan akreditasi universitas dan program studi A.

Terdapat delapan pelamar yang mengikuti seleksi administrasi CPNS di Fakultas Teknik USK, dan lima pelamar dinyatakan lulus administrasi, yaitu empat jalur umum dan satu jalur cum laude.

Temuan Saiful Mahdi: ada peserta, SR, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi di formasi cum laude meskipun peserta tersebut adalah lulusan dari program studi yang terakreditasi C. SR adalah lulusan strata 2 di Program Studi Teknik Industri USK.

Tak hanya itu, peserta lulusan program studi yang terakreditasi C ini juga sebenarnya bukanlah peserta dengan nilai akhir tertinggi berdasarkan akumulasi nilai di dalam seleksi kemampuan dasar atau SKD dan Seleksi Kemampuan Bidang atau SKB. Tetapi SR nyatanya keluar sebagai dosen PNS pada formasi itu.

Alhasil, pelamar yang tidak lulus melayangkan protes pada Dekan Fakultas Teknik dan Rektor USK. Tapi pelamar yang melayangkan protes ini mendapat intimidasi dari pihak rektorat, dan SR tetap menerima SK CPNS dan sempat aktif mengajar di Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik USK. 

Belakangan, apa yang disampaikan Saiful Mahdi di dalam group WhatsApp 'Unsyiah Kita', setidaknya,  terbukti lewat Pengumuman No: B/42/A.A2/KP.02.01/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Pelamar Seleksi CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018 Tanggal 27 Februari 2019, yang membatalkan kelulusan SR. Tapi hal itu tak menyurutkan pihak rektorat USK untuk mengangkat SR sebagai dosen PNS.

Baca juga:

Baru setelah kasus Saiful Mahdi mencuat ke publik, SR benar-benar dibatalkan sebagai dosen PNS di Fakultas Teknik USK.

Kembali pada kasus pencemaran nama baik yang menjerat Saiful Mahdi.

Kamis, 2 September 2021, Saiful Mahdi, dengan kepala yang tegak, menjalani eksekusi terhadap dirinya di Kejaksaan Negeri Banda Aceh setelah upaya banding dan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider 1 bulan penjara, di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung ditolak.

Meluluskan SR sebagai dosen PNS di Fakultas Teknik USK bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. SR tetap mengantongi SK dosen PNS—belakangan dibatalkan USK— meski Pengumuman No: B/42/A.A2/KP.02.01/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Pelamar Seleksi CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018 Tanggal 27 Februari 2019 telah terbit.

Padahal, meloloskan peserta yang tak memenuhi syarat administrasi sejak proses seleksi administrasi dilakukan sebenarnya merupakan suatu kelalaian yang tak bisa dianggap sepele.

Kenyataan bahwa fakta-fakta tersebut telah tertuang di dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna ternyata masih belum cukup untuk membuat aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proses seleksi dosen CPNS di Fakultas Teknik USK tahun 2018.

Saiful tak sendiri. Dukungan dari pelbagai elemen masyarakat sipil di Aceh, nasional, dan regional terus mengalir padanya. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo memberikan amnesti padanya. []

 

Loading...