[Editorial] RSUD TCD BLUD Rumah Sakit atau Gerobak Cendol?

·
[Editorial] RSUD TCD BLUD Rumah Sakit atau Gerobak Cendol?
Kolase Perbup dan Perdir. Dok. sinarpidie.co.

Pasal 24 Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD mengatur bahwa pemberian remunerasi diatur dengan peraturan bupati (Perbup) berdasarkan usulan pemimpin atau direktur BLUD. Yang terjadi di RSUD TCD Sigli justru sebaliknya: perhitungan dan distribusi remunerasi secara lebih rinci--walaupun tidak benar-benar dilakukan-- diatur di dalam peraturan direktur.


Saat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli ditetapkan menjadi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) pada 17 Oktober 2012 silam, dengan otomatis aturan yang digunakan adalah Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. Tidak ada tawar-menawar untuk hal itu!

Permendagri Nomor 61 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD diterbitkan pada 2018.

Pasal 24 Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD mengatur bahwa pemberian remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pensiun, pada pejabat pengelola dan pegawai BLUD diatur dengan peraturan kepala daerah atau peraturan bupati (Perbup) berdasarkan usulan pemimpin atau direktur BLUD.

Pengaturan remunerasi dalam peraturan kepala daerah mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.

Untuk mengatur remunerasi BLUD, kepala daerah dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur: dua pejabat SKPK yang membidangi BLUD, dua pejabat SKPK yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, lembaga profesi, dan perguruan tinggi. Tim tersebut kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Yang terjadi di RSUD TCD Sigli justru sebaliknya. Pasal 18 ayat 1 Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie, berbunyi: perhitungan dan distribusi remunerasi secara lebih rinci ditetapkan dalam peraturan direktur. Lalu, pasal 18 ayat 2 Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie, berbunyi: penilaian kinerja yang lebih rinci ditetapkan dalam Peraturan Direktur.

Penerapan Peraturan Direktur RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli—walaupun Perdir ini tidak mencantumkan persentase 48 persen pendapatan untuk remunerasi dan tidak mencantumkan e-kinerja dan logbook yang dijadikan dasar penilaian pemberian remunerasi— patut diduga tidak sah dan bertentangan dengan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD.

Peraturan Direktur (Perdir) RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli patut diduga merupakan administrasi yang cacat hukum, cacat kewenangan, cacat isi dan cacat prosedur karena penerbitan Perdir tersebut tidak mempunyai dasar hukum.

Selain diduga tidak sah dan bertentangan dengan Permendagri, perbuatan tersebut juga patut diduga melawan hukum dan merugikan keuangan negara.

Untuk diketahui, Rp 45.063.557.938 piutang klaim BPJS 2019 dan dibayar BPJS Kesehatan untuk RSUD TCD pada 2020 dan piutang klaim PT Jasa Raharja 2019 yang dibayar pada RSUD TCD pada 2020 Rp 136.095.698, telah disalurkan dengan menggunakan Perdir RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli sebagai dasar.

Dari Rp 45.063.557.938 piutang klaim BPJS 2019 dan dibayar BPJS Kesehatan untuk RSUD TCD pada 2020 dan piutang klaim PT Jasa Raharja 2019 yang dibayar pada RSUD TCD pada 2020 Rp 136.095.698, biaya jasa layanan medis yang harus dibayar kepada pegawai pada tahun 2020, atas jasa layanan medis yang telah diberikan pada 2019, terdiri dari biaya jasa medis Agustus 2019 senilai Rp 3.975.655.929, biaya jasa medis September 2019 senilai Rp 4.245.555.764, biaya jasa medis Oktober 2019 senilai Rp4.611.522.647, biaya jasa medis November 2019 senilai Rp 4.033.558.718, dan biaya jasa medis Desember 2019 senilai Rp 3.804.715.787.

Baca juga:

Praktik-praktik yang juga patut diduga tidak sah, bertentangan dengan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD di RSUD TCD, dan merugikan keuangan negara, adalah pemberian honorarium untuk Dewan Pengawas (Dewas).

Pasal 16 ayat 6 Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD mengatur bahwa jumlah Dewas paling banyak lima orang untuk BLUD yang memiliki pendapatan 100 miliar.

Lalu, pasal 17 ayat 2 Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD menyebutkan Dewas terdiri dari dua pejabat SKPK yang membidangi BLUD, dua pejabat SKPK yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan satu tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD TCD adalah PKK-BLUD untuk layanan kesehatan rumah sakit. Bukan PPK-BLU pendidikan PTAIN Universitas UIN Ar-Raniry atau PPK-BLU Transjakarta.

Dewas RSUD TCD berjumlah lima orang. Dari unsur tenaga ahli adalah Prof Dr Syamsul Rijal MAg, Guru Besar Ilmu Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Prof Dr Syamsul Rijal MAg sebelumnya juga ditunjuk Bupati Pidie, Roni Ahmad, sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie pada 2019 silam, di mana dalam seleksi JPT Pratama untuk jabatan Direktur RSUD TCD pada saat itu, dr Arika Aboebakar SpOG (K) menempati posisi teratas berdasarkan nilai perankingan. Dua nama lainnya yang masuk tiga besar untuk jabatan tersebut adalah dr Ikhsan Sp OT dan dr Muhammad Yassir Sp An. Dari tiga nama tersebut, Bupati Pidie, Roni Ahmad, melantik dr Yassir sebagai Direktur RSUD TCD pada 16 Oktober 2019.

Kalau sudah begini, apakah RSUD TCD masih pantas disebut BLUD layanan kesehatan rumah sakit atau gerobak cendol? []

Loading...