Editorial

[Editorial] Pupuk dan Menjalani Hidup dalam Kesadaran Palsu  

·
[Editorial] Pupuk dan Menjalani Hidup dalam Kesadaran Palsu  
Stok pupuk di salah satu kios pengecer. Dok. sinarpidie.co.

Sulitnya petani mengakses pupuk setiap kali musim tanam baik musim tanam rendengan maupun musim tanam gadu menjadi masalah klasik. Permasalahan tersebut tak bisa diselesaikan jika hanya mengandalkan rumusan masalah di permukaan saja, karena sebenarnya, jika didalami, akar persoalan pada distribusi pupuk bersubsidi justru terletak pada alpanya land reform atau reformasi agraria.

Alokasi pupuk bersubsidi didasari pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani. Di Pidie sebagai contoh, luas baku sawah 24.750 hektare. Riwayat perolehan hak atas sawah rata-rata berdasarkan harta warisan turun temurun.

Rumah tangga di Pidie yang memiliki sawah seluas 1 hektare atau 4 naleh (0,25 hektare per naleh) secara rata-rata adalah paling maksimal. Itu paling tinggi. Umumnya, rata-rata rumah tangga memiliki 2-3 naleh sawah.

Dengan estimasi kasar 24.750 hektare dibagi 2 naleh atau 0,50 hektare: 12.375 petani. Dari 12.375 petani ini, misalnya, berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, 60 persen di antaranya digarap oleh petani penggarap atau petani yang tidak memiliki lahan tapi menyewa lahan tersebut dengan sistem bagi hasil.

Umumnya, ada dua mekanisme pengelolaan sawah yang bukan hak milik di Pidie. Pertama, sistem gala. Pada sistem ini, pemilik sawah memberikan hak pengelolaan sawah pada seseorang dengan dasar pinjaman emas. Sawah digarap oleh yang menggala sawah sepanjang emas yang dipinjam oleh pemilik sawah belum dikembalikan atau belum ditebus.

Mekanisme kedua adalah sistem sewa. Ini paling umum didapati di Pidie. Estimasi hasil produksi dalam 1 naleh sawah 1,6 sampai 2 ton sekali panen. Dari 1,6 ton tersebut, 300 kg-350 kg padi menjadi hak pemilik sawah. Seluruh biaya produksi, mulai dari proses menggarap tanah, menyemai benih, pupuk, hingga pestisida ditanggung oleh penyewa atau penggarap lahan.

Kembali pada alokasi pupuk bersubsidi yang didasari pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi mengatur bahwa,  pupuk bersubsidi hanya untuk petani dengan lahan di bawah dua hektare, yang telah bergabung dengan kelompok tani berdasarkan RDKK yang telah mereka susun.

Tentu petani penggarap tak masuk ke dalam RDKK karena mereka tak memiliki lahan. Namun, tatkala menggarap sawah, mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli pupuk sebagai bagian dari biaya produksi. Yang patut digaris bawahi, hanya 35 persen pupuk bersubsidi yang dicover pemerintah pusat lewat APBN dari total RDKK (misal 35 persen dari luas baku sawah di Pidie 24.750 hektare) untuk lima sub-sektor, yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Selanjutnya, 35 persen pupuk bersubsidi ketika berada di tengah-tengah pasar, bebas dijual pada siapa saja. Di sini berlaku pasar bebas. Hal ini diperparah oleh kultur petani yang secara umum menggunakan dosis pupuk di atas standar. Anjuran penggunaan pupuk oleh pemerintah 150 kilogram per hektare sawah tapi yang digunakan dalam satu naleh untuk sekali tanam 100 kg. Dengan kata lain, satu hektare  (empat naleh) sawah menghabiskan 400 kg pupuk.

sinarpidie.co mengumpulkan data-data di lapangan sejak April 2018 dan menyusun benang merah aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dan bagaimana para kartel dilindungi.

Polanya tak jauh berbeda dengan praktik ilegal logging: bagaimana truk-truk yang mengangkut kayu ilegal logging berhenti di sejumlah pos atau kantor hingga berhasil parkir ke panglung-panglung kayu di subuh hari atau pada magrib. Dan bagaimana pengusaha kayu diperas setiap bulan oleh operator di lapangan untuk disetor ke atas. sinarpidie.co juga menelusuri bagaimana “sisa-sisa ampas kayu” sampai ke rumah-rumah operator—setelah menyetor ke atas—berubah menjadi lemari-lemari atau menjadi perabotan di rumah mereka. Di level atas, penerima setoran, setelah bencana terjadi akibat praktik ilegal logging, kontraktor-kontraktor merekalah yang mengerjakan proyek rehab-rekon puluhan miliar yang bersumber dari hibah pada BNPB.

Di tangan petani, pupuk NPK subsidi seharga Rp 150 ribu hingga Rp 180 ribu per sak 50 kg. Padahal, harga eceren tertinggi (HET) pupuk NPK bersubsidi : Rp 115.000 per sak 50 kg. Itu harga di tingkat petani yang dijual di lini IV alias tingkat kios pengecer. Selain melambung tinggi di atas HET, pupuk NPK subsidi adalah pupuk yang paling sering hilang di pasaran saat musim tanam tiba.  

Saat kelangkaan pupuk subsidi terjadi, terdapat pupuk non-subsidi yang harganya Rp 300 ribu per sak 50 kg untuk jenis NPK Phonska dan Urea non-subsidi Rp 260 ribu per sak 50 kg. Ironisnya, pupuk non-subsidi ini juga kadang ikut lenyap di pasaran.

Baca juga:

Fakta lainnya adalah pengecer atau kios pupuk diduga mengambil pupuk dengan harga di atas HET eceran kios sejak pupuk masih “di tangan” distributor pupuk bersubsidi. Selain itu, para pengecer kios resmi juga harus mengambil minimal 600 kg pupuk non-subsidi NPK Phonska Plus dalam sekali musim tanam. Harga tebus pupuk NPK Phonska non-subsidi itu Rp 170 ribu-Rp 180 ribu per sak 25 kg, sedangkan harga tebus NPK Phonska subsidi Rp 118.500 hingga Rp 120 ribu atau di atas HET lini IV alias tingkat kios pengecer Rp 115.000 per sak 50 kg.

Untuk jangka pendek, menutupi ketidakcukupan pupuk di Aceh dan Pidie khususnya, APBA atau APBK kabupaten dengan sektor pertanian yang dominan bisa diandalkan: apakah diikat dengan kegiatan maupun membeli langsung pada produsen.

Mengutip kata-kata akademisi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Rustam Effendi, “Pemerintah Aceh bisa menunjuk PT PEMA untuk membeli pupuk. Tinggal dibahas saja. Saya pikir, kalau ada kemauan tidak ada dalih itu. Payung hukum bisa kita siasati dan bisa kita bentuk.”

PT Pembangunan Aceh (PEMA) adalah salah satu BUMD Pemerintah Aceh yang dulunya bernama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) yang investasi permanen Pemerintah Aceh pada 2012 Rp 5.150.000.000 dan pada 2013 5.150.000.000.

Menurut BPK, pihaknya tidak memperoleh data yang cukup dan memadai untuk meyakini kewajaran atas penyajian penyertaan modal pada PDPA dan melakukan koreksi dengan menggunakan metode ekuitas (equity method).

“Dari Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh tanggal 31 Desember 2008 Nomor LHA-979/PW.01/4/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan mendapat opini ‘tidak menyatakan pendapat’ diketahui bahwa terdapat ketidakpastian besar mengenai jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup,” demikian bunyi laporan BPK Perwakilan Aceh.

Hal yang sama juga terjadi pada BUMD Pemerintah Aceh: Perusahaan Daerah Geunap Mufakat, PT Seulawah NAD Air, PT Sumatera Shipping Line, dan PT Sumatera Promotion Centre.

Untuk jangka panjang agak berat, selain land reform, kita juga harus mampu membongkar kesadaran sosial yang telah dimanipulasi: seperangkat kepercayaan yang dibuat oleh kelompok sosial yang sedikit tapi dominan dalam masyarakat luas atau mayoritas untuk menipu masyarakat luas tentang posisi mereka yang sesungguhnya. Persoalan dibuat normal dan netral oleh yang menguasai kepada yang dikuasai. []

Komentar

Loading...