Editorial

[Editorial] Pendapatan dan Belanja Daerah yang Kacau Tidak Keruan

·
[Editorial] Pendapatan dan Belanja Daerah yang Kacau Tidak Keruan
Rapat pembahasan anggaran di DPRK Pidie. Dok. sinarpidie.co.

Pendapatan Daerah dalam APBK Pidie terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kedua, Dana Perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Terakhir, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang bersumber dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus (Otsus), dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Pidie tahun 2020, total target pendapatan Pidie pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2.241.443.398.315. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan target pendapatan Pidie pada 2019  sebesar Rp 2.214.674.222.884.

Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pidie pada 2020 turun dibandingkan target PAD pada 2019 lalu. Target PAD 2020 yang dirancang sebesar Rp 243.371.220.676, sedangkan pada 2019 lalu target PAD ditetapkan Rp 282.214.740.586 atau mengalami penurunan sebesar Rp 38.843.519.910.

Pendapatan Kabupaten Pidie dari dana perimbangan pada 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.233.317.170.000 atau mengalami peningkatan dari target pendapatan dana perimbangan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.132.399.001.746.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada 2020 ditargetkan sebesar Rp.764.755.007.639 atau mengalami penurunan dari target pada 2019 lalu, yakni Rp 801.802.768.609.

Sementara, rencana belanja daerah Pidie pada 2020 sebesar Rp 2.253.315.729.112. Artinya, terjadi defisit -–jumlah pendapatan yang lebih kecil daripada jumlah belanja (tamsil: lebih besar pasak daripada tiang)— sebesar Rp 11.872.330.797. Defisit dalam APBK Pidie pada 2019 lebih tinggi, yakni sebesar Rp 33.653.592.327.

Rata-rata Rp 1,2 triliun atau Rp 1,3 triliun APBK Pidie digelontorkan untuk belanja operasional, yakni belanja yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan, seperti belanja pegawai sekira Rp 700 miliar; dan belanja bahan pakai habis, belanja cetak, penggandaan, makan dan minum, belanja perjalanan dinas, belanja kertas, tinta printer, dan belanja alat tulis kantor (ATK) Rp sekira Rp 400 miliar.

Untuk belanja modal, Pemkab Pidie rata-rata hanya menganggarkan Rp 400 miliar per tahun. Belanja ini padahal berperan penting, yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Ironisnya, dengan segala kemewahan dalam belanja operasional pegawai sebesar Rp 1,3 triliun per tahun, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) atau anggaran yang tak terserap pada tahun anggaran 2018, misalnya, sebagaimana tercantum dalam Qanun Kabupaten Pidie nomor 1 tahun 2019, ialah sebesar Rp 33.653.592.327. Lalu, SILPA 2019 diperkirakan Rp 11 miliar lebih.

Pengelolaan PAD amburadul

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan ruh Kabupaten Pidie karena ianya menjadi alat ukur kemandirian daerah. Kontribusi PAD Kabupaten Pidie dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) masih sangat rendah, yakni hanya berkisar 6,73 persen per tahun dari total rata-rata APBK Pidie Rp 2 triliun hingga Rp 2,2 triliun. Artinya, ketergantungan Pemkab Pidie pada pemerintah pusat— melalui suntikan dana transfer pusat atau Dana Perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendapatan hibah, dana darurat, dan dana Otsus—sangatlah besar.

PAD terdiri dari jenis pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, penerimaan zakat, infaq dan sedekah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

sinarpidie.co membedah sumber-sumber PAD di Pidie dan telah menayangkan sejumlah artikel tentang isu tersebut. Pertama, pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah atau Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Kabupaten (BPKK) sebagaimana diperintahkan oleh qanun, tapi beberapa di antaranya justru dilaksanakan oleh dinas-dinas yang berkaitan dengan objek retribusi dan pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, misalnya, dilaksanakan oleh kantor camat masing-masing kecamatan. Yang paling mencolok adalah pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh dinas-dinas yang sebenarnya tugas pokok dan fungsinya tidak melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Temuan kedua ialah sejumlah qanun yang mengatur tentang retribusi dan pajak tak lagi relevan dengan harga pasar. Rata-rata, qanun retribusi dan pajak tersebut disahkan pada 2011 silam. Padahal, tarif retribusi dan pajak seharusnya ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali untuk disesuaikan. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Baca juga:

Qanun-qanun tersebut tak hanya perlu disesuaikan dengan Perbup tapi juga beberapa di antaranya harus direvisi. Misalnya, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan hanya mengatur tentang besaran tarif retribusi pasar berdasarkan tanah Pemkab Pidie yang disewakan secara tahunan dan dipungut sewa secara tahunan tiap meter. Dengan kata lain, qanun tersebut sama sekali tidak merinci dan mengatur ketentuan sewa-menyewa bangunan berupa fasilitas pasar yang disediakan pemerintah. Selain itu, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar juga tidak mengatur pengenaan retribusi pada subjek retribusi yang menyewa bangunan pasar yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie atau yang menjadi aset Pemkab Pidie, seperti toko, kios, los, dan pasar rakyat. Sebaliknya, qanun tersebut hanya mengatur pedagang yang secara tetap menggunakan ruang atau tempat tertentu di kompleks pasar seperti: berjualan dengan memakai meja/meter dan berjualan dengan gerobak/meter.

Temuan ketiga, target realisasi dan realisasi retribusi dan pajak daerah tidak faktual. Realisasi retribusi pengujian kendaraan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Pidie melebihi target tiap tahun meski realisasi wajib uji kendaraan berdasarkan jenis kendaraan di Pidie tergolong minim. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Pidie pada 2018 menunjukkan, dari 170 mobil penumpang umum, hanya 75 di antaranya yang telah diuji.

Lalu, dari total 207 bus penumpang umum, 169 di antaranya yang telah diuji. Yang terparah adalah mobil barang umum dan mobil barang tidak umum. Dari 853 mobil barang umum, hanya 340 yang diuji. Lalu, dari 1682 mobil barang tidak umum, hanya 443 di antaranya yang diuji kenderaannya. Sebaliknya, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir di Pidie tak pernah terealisasi sesuai target. Pada tahun anggaran 2016, misalnya, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditargetkan sebesar Rp 271.000.000 namun yang terealisasi senilai Rp 240.3.00.000 atau 88,67 persen. Lalu, retribusi tempat khusus parkir ditargetkan Rp 111.600.000 namun yang terealisasi senilai Rp 93.600.000 atau 83,87 persen. Padahal, kutipan parkir yang dilakukan di lapangan, yang kemudian disetor pada Dinas Perhubungan Pidie, itu, di atas tarif yang ditetapkan dalam qanun dan diduga ilegal, karena sampai saat ini, penetapan kawasan parkir tersebut  belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Pidie.

Selanjutnya, Dinas Pertanian dan Pangan Pidie merujuk Peraturan Bupati Pidie nomor 83 tahun 2017 tentang Pendayagunaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan serta Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian, dalam hal pemakaian dan pengelolaan alat mesin pertanian atau alsintan milik Pemkab Pidie meski sewa alat dan mesin pertanian yang masuk ke dalam kelompok retribusi jasa usaha dengan merujuk Qanun Kabupaten Pidie nomor 26  tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang sama sekali tidak mengatur tentang besaran sewa alat-alat dan mesin pertanian milik Pemkab Pidie dengan Dinas Pertanian dan Pangan Pidie sebagai pengguna aset. Alhasil, target retribusi dari sewa alsintan sekitar Rp 700 juta dengan hitungan combine harvester Rp 75 juta per unit, traktor sedang Rp 15 juta per unit, handtraktor singkal dan rotary Rp 1 juta per unit, tidak valid dan reliabel.

Rencana pendapatan 26 puskesmas, sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Pidie, berupa retribusi pelayanan kesehatan yang berasal dari Jaminan Sosial Nasional Kesehatan, sebesar Rp 34 hingga Rp 36 miliar per tahun. Namun, tidak ada penjelasan pendapatan tersebut berasal dari Dana Kapitasi atau Dana Non Kapitasi. Selama bertahun-tahun, seluruh Puskesmas, selaku FKTP di Pidie, tidak melaksanakan pelaporan secara berjenjang untuk mendapatkan pengesahan dan menjadi dasar pencatatan di laporan keuangan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mon Krueng Baro Pidie mengalami kerugian setiap tahun. Laba ditahan karena akumulasi kerugian sejak perusahaan tersebut berdiri pada 1972 kini telah menembus angka di atas Rp 30 miliar.

Perusahaan ini pada 2013 mengalami kerugian sebesar Rp 2.244.258.093, 2014 Rp 3.593.096.695, 2015 Rp 2.609.796.161, 2016 Rp 3.722.928.999, dan pada 2017 Rp 3.653.072.285.

Di samping itu, bagian laba atau pembagian deviden pada Pemkab Pidie atas penyertaan sekitar 0,89 persen dari modal yang disetor kepada PT Bank Aceh Syariah, perlu diperinci, termasuk pendapatan bunga Deposito yang diperoleh Pemkab Pidie.  Data yang kami himpun, bagian laba Pemkab Pidie (pembagian deviden): pada 2013 Rp 1.382.939.013,41, pada 2014  Rp 1.513.655.337,25, pada  2015 Rp 2.594.226.2019, pada 2016 Rp 2.583.118.716,30, dan pada 2017  Rp 3.101.301.120,69.

Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah oleh Baitul Mal Pidie seyogyanya lebih terbuka pada publik. Baitul Mal Pidie, selaku penerima bantuan sosial (Bansos) atas zakat, infaq, dan sedekah sebesar Rp 3.811.311.575, yang kemudian disalurkan untuk pembangunan Masjid Al Falah Sigli pada tahun anggaran 2017, belum menyerahkan laporan pertangungjawaban pengunaan dana tersebut hingga 2019 ini.

Temuan yang keempat ialah pencatatan aset dan kepemilikan surat-surat yang sah atas aset-aset Pemkab Pidie masih belum memadai dan belum optimal. Dari total 912 bidang tanah Pemerintah Kabupaten Pidie senilai Rp 379.8882.838.685 per 31 Desember 2018, hanya 130 di antaranya yang telah didukung dengan sertifikat dan 7 akte, yang disimpan pada Bidang Aset dan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Kabupaten (BPKK) Pidie. Celakanya, tak satupun sertifikat tanah dan akta (baik tanah dan bangunan di atas tanah) yang disewakan pada pihak ketiga dimiliki oleh Disperindagkop dan UKM Pidie dan tersimpan pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Kabupaten (BPKK) Pidie. []

Komentar

Loading...