[Editorial] Pecah-Belah Paket pada KIP Pijay

·
[Editorial] Pecah-Belah Paket pada KIP Pijay
Heri, pegawai pada kantor KIP Pidie Jaya, yang semula hilang dan meninggal dunia di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Meureudu tepatnya di kawasan Lhok Broeh, Gampong Blang Awe. Keluarga korban mengajukan permohonan otopsi kepada pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab meninggalnya Heri pada Kamis, 16 Mei 2019,

UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 mengenai Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan, pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dibebankan kepada APBD dan dapat didukung melalui APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Usulan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Pidie Jaya 2018, yang bersumber dari APBK Pijay tahun anggaran 2017, Rp 34.435.714.350 dan yang disetujui Rp 21.466.709.650, sesuai dengan yang tertera dalam NHPD: 900/5/NPHD/2017 dan PP.01.04/425/KIP-PJ/2017 tanggal 4 September 2017.

Rencana pencairan NHPD 2017: termin 1 Rp 2.000.000.000 dan termin 2 Rp 4.061.509.650. Total rencana penggunaan anggaran pada 2017 untuk Pilkada 2018: Rp 6.061.509.650.

Lalu, rencana pencairan NHPD untuk tahun 2018: termin 1 Rp 6.061.509.650, termin 2 Rp 15.405.200.000. Namun, anggaran yang terealisasi dari Rp 21 miliar tersebut ialah Rp 18 miliar dan sisanya telah dikembalikan sebagai SILPA Pemkab Pidie Jaya tahun anggaran 2018.

Pada tahun anggaran 2017, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya, di antaranya mengelola kegiatan-kegiatan seperti: sewa kenderaan operasional roda 4 (empat) 4 unit dengan spesifikasi minibus, kapasitas 6 seat, merek Toyota Grand New Avanza, isi silinder/type: 1,3 G M/T atau 1,3 G A/T, tahun keluaran 2017, bahan bakar premium/pertamax/pertalite, asuransi, jangka waktu 12 bulan, barang harus diterima paling lambat tanggal 1 Oktober 2017. Nilai sewanya Rp 278.400.000.

Cetak bahan/media/alat peraga sosialisasi Rp 178.334.000 (pengadaan Poster, brosur, stiker, spanduk, baliho, umbul-umbul). Lomba maskot dan jingle dan pengadaan boneka maskot Pilkada Pidie jaya Rp 54.000.000. Cetak bahan/media/alat peraga sosialisasi (pengadaan pulpen, pin/bros,gelas, topi, payung, tas sosialisasi) Rp 118.000.000. Cetak bahan/media/alat peraga sosialisasi Rp 20.000.000. Pengadaan seragam sosialisasi untuk penyelenggara/KIP, PPK, PPS (Orlando, American Drill dan bordir logo, maskot, KPU Melayani).

Penggadaan dan pendistribusian perlangkapan pemungutan dan penghitungan suara (cetak dan pengadaan formulir model B)/ kertas HVS 80 gram Rp 32.394.600. Penggadaan dan pendistribusian perlangkapan pemungutan dan penghitungan suara (cetak dan penggandaan Undang-Undang/Juknis/Peraturan/ kertas HVS 80 gram) Rp 35.100.000.

Penggadaan dan pendistribusian perlangkapan pemungutan dan penghitungan suara (cetak dan penggandaan buku panduan PPK, PPS, KPPS, PPDP/Kertas HVS 80 gram) Rp 9.975.000.

Belanja modal peralatan dan mesin (pengadaan laptop, PC, printer, dan mobiler) Rp 85.000.000. Pemeliharaan halaman gedung kantor dan pemeliharaan gedung kantor (2 lantai) Rp 76.100.000. Belanja modal keperluan perkantoran Rp 70.812.000. Belanja modal peralatan dan mesin Rp 121.900.000.

Pengadaan Langsung (PL) dan Swakelola

11 paket kegiatan tersebut dilakukan pengadaannya melalui mekanisme pengadaan langsung, 1 melalui sayembara, dan 1 melalui E-Purching. Pagu anggara 11 paket tersebut senilai Rp 1,2 miliar.

Kemudian, setidaknya terdapat 69 paket pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan melalui swakelola dengan pagu anggaran Rp 5,4 miliar.

Beberapa kegiatan swakelola yang anggarannya mencolok di antaranya perjalanan dinas ke luar provinsi: Banda Aceh (Kota), Denpasar (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Medan (Kota), Semarang (Kota), Surabaya (Kota), dan Yogyakarta (Kota) Rp 609.187.200. Verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan (verifikasi KTP calon perseorangan tingkat kabupaten, kecamatan dan gampong) Rp 216.103.550. Perjalanan dinas dalam rangka raker/rakor/sosialisasi/bimtek/konsultasi ke provinsi Rp 187.248.000. Dan selanjutnya, kegiatan Jalan sehat "Menuju Pilkada Jujur dan Adil” Rp 119.620.000.

Pemecahan paket

Bila dicermati, kegiatan-kegiatan tersebut banyak yang tumpang tindih. Contohnya: cetak bahan/media/alat peraga sosialisasi Rp 178.334.000 (pengadaan poster, brosur, stiker, spanduk, baliho, umbul-umbul), cetak bahan/media/alat peraga sosialisasi (pengadaan kelender sosialisasi) Rp 20.000.000, dan pengadaan pulpen, pin/bros,gelas, topi, payung, tas sosialisasi Rp 118.000.000. Ketiganya masuk ke dalam: cetak bahan/media/alat peraga sosialisasi.

Kemudian, belanja modal peralatan dan mesin terpecah dalam tiga paket. Penggadaan dan pendistribusian perlangkapan pemungutan dan penghitungan suara juga terpecah dalam tiga paket.

Pada kegiatan swakelola KIP Pidie Jaya tahun anggaran 2017, belanja barang persediaan barang konsumsi dipecah dalam 11 paket, 3 paket untuk konsumsi dan 8 paket untuk ATK (dipecah-pecah). Ironisnya, ATK dan konsumsi juga dianggarkan dalam kegiatan 6 belanja bahan.

Untuk tahun anggaran 2018, pemecahan paket pada KIP Pidie Jaya tampak kentara pada pengadaan bahan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2018 senilai Rp 206.700.000 dan pengadaan alat peraga kampanye pasangan calon senilai Rp 330.497.500.

Baca juga:

Pemecahan paket juga terjadi pada pengadaan bahan sosialisasi: Pengadaan baliho sosialisasi pemilihan 2018 Rp 35.200.000, pengadaan spanduk dan umbul-umbul sosialisasi pemilihan 2018 Rp 111.030.000, pengadaan brosur, poster dan stiker sosialisasi Pemilihan 2018 Rp 32.104.000, pengadaan bahan sosialisasi pemilihan Rp 118.000.000, cetak kalender dan imsakiah ramadhan sosialisasi pemilihan Rp 24.000.000.

Diusut Kejari Pijay

Tak heran jika Kejaksaan Negeri Pidie Jaya mencium aroma korupsi pada KIP Pidie Jaya. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana hibah APBK Pidie Jaya tahun anggaran 2017 pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya.

Sprinlid dikeluarkan tertanggal 14 Juni 2019 nomor: 01/L.1.31/Fd.1/06/2019 dan Sprindik dikeluarkan pada 22 Juli 2019.

"Setelah mempelajari, kami menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBK pada KIP Pidie Jaya senilai Rp 21.466.709.650," kata Kajari Pidie Jaya, Mukhzan SH MH, dalam konferensi pers di kantor Kejari Pidie Jaya, Senin, 22 Juli 2019 lalu, usai upacara Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59.

Tentu saja publik menunggu perkembangan kasus tersebut. []

Loading...