Editorial

[Editorial] Pasar Ikan Disperindag dan Fenenomena Gunung Es

·
[Editorial] Pasar Ikan Disperindag dan Fenenomena Gunung Es
Pasar ikan yang terletak di Gampong Lada, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, yang dibangun pada 2019 belum ditempati para pedagang. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Pasar ikan di Kota Mini, Kecamatan Mutiara Timur, yang dibangun senilai Rp 2 miliar pada tahun anggaran 2019 dan belum beroperasi hingga memasuki akhir Juni 2020, merupakan wujud nyata dari praktik lancung birokrat yang hanya mengedepankan fee proyek semata tapi mengabaikan azas manfaaat bangunan ini bagi publik. Ini merupakan fenomena gunung es yang dilihat dari permukaan: daftar panjang aset gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Pidie yang menjadi besi tua.

Jika ditilik lebih dalam, belanja modal (aset) peralatan dan mesin tampaknya juga bernasib serupa. Namun karena benda-benda ini kecil bentuknya, mereka sulit ditemukan, sebagaimana kita bisa menemukan sebuah pasar yang teronggok di antara ruko-ruko kumuh itu.

Pada tahun anggaran 2017 lalu, misalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie mengalokasikan anggaran untuk belanja peralatan dan mesin senilai Rp 46.465.837.282 dan terealisasi Rp 36.341.900.309 atau 78,21 persen. Pengadaan komputer, dalam peralatan dan mesin, terealisasi hingga Rp 6.196.283.927. Pengadaan alat-alat studio, misalnya, pada 2017 ialah Rp 731.860.000. Ini semua adalah belanja modal atau menjadi aset Pemkab Pidie. Misalnya, pengadaan dua laptop (Notebook Core 17) dan pengadaan satu unit komputer pada Bagian Humas dan Protokol Setdakab Pidie. Pada tahun yang sama, terdapat pula pengadaan kamera video dan pengadaan kamera digital. Memang angka pengadaan ini tidak seberapa dibandingkan anggaran perayaan hari-hari besar nasional pada Bagian Humas dan Protokol Setdakab Pidie yang mencapai Rp 1 miliar tiap tahun (tapi bukan berarti alat-alat ini bisa sekenanya dimark-up, lenyap, lalu dilakukan pengadaan yang baru lagi setiap tahun anggaran). Tahun ini, tahun anggaran 2020, anggaran untuk perayaan hari-hari besar nasional digeser ke Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga.

Baca juga:

Kembali pada pengadaan peralatan dan mesin. Peralatan ini juga butuh biaya pemeliharaan yang tak sedikit. Untuk itu, belanja modal yang menjadi aset Pemkab Pidie semestinya benar-benar dimanfaatkan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Seperti Dinas Lingkungan Hidup Pidie tahun ini, misalnya, meski hanya bermodal dengkul buruh yang digaji di bawah UMP, sapu lidi, dan tong-tong sampah yang pemandangannya agak menyayat hati, berani mematok target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Rp 771.074.000. Yang tak eloknya adalah, dengan modal dengkul manusia target retribusinya Rp 771.074.000, tapi target retribusi dari sewa alat berat beckhoe, excavator ZX, bulldozer dan water tank truck hanya dipatok target: Rp 294.500.000.

Aparat penegak hukum sudah sepatutnya menelusuri seluruh proses pembangunan Pasar ikan Kota Mini. Apakah pembangunan pasar ini sesuai dengan RTRW, RPJMD, RDTR, hingga dokumen PHO. Sebab, tak menutup kemungkinan, proyek ini adalah proyek siluman. []

Loading...