Cabul anggaran

[Editorial] Mencabuli Hak Nakes atas Nama Keseimbangan Neraca Keuangan

·
[Editorial] Mencabuli Hak Nakes atas Nama Keseimbangan Neraca Keuangan
Wakil Direktur SDM RSUD TCD, dr Ikhsan Sp OT (kiri) dan Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir SP An (kanan). Dok. sinarpidie.co.

Dari sesat pikir ke cacat formil dan cacat materil.


Aparat penegak hukum sudah sepatutnya mendalami dugaan penyelewengan pendapatan jasa pelayanan di RSUD Teungku Chik Ditiro Sigli. Bukan sekali-dua kali, para tenaga medis dan pegawai di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie ini menyuarakan keganjilan dan ketidakterbukaan mekanisme penilaian kinerja yang dijadikan dasar pendistribusian remunerasi.

Terlepas dari pelbagai sanggahan yang sumir atas nama efesiensi anggaran dan penerapan e-kinerja, penegak hukum sudah sepatutnya mengesampingkan gesekan-gesekan di dalam tubuh rumah sakit ini dan fokus pada fakta-fakta yang relevan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di rumah sakit yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 2012 silam. Konflik di dalam rumah sakit ini tentu tak lepas dari pucuk pimpinan yang diisi oleh seseorang yang masih amatiran, yang tampaknya gagal memahami dan memaknai bagaimana tata kelola sebuah BLUD yang sebenarnya.

Sebagai perbandingan, whistle blower memegang peranan penting dalam pengungkapan sebuah kasus dalam jurnalisme yang menerapkan metode investigasi. Namun, informasi dari whistle blower ini sendiri pun tak bisa ditelan mentah-mentah. Tahapan yang paling penting dalam praktik jurnalisme investigasi itu sendiri adalah: penelusuran orang, penelusuran dokumen, dan penelusuran uang.

Kembali ke RSUD Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli. RSUD TCD ditetapkan sebagai BLUD melalui Keputusan Bupati Pidie Nomor 546 Tahun 2012 tertanggal 17 Oktober 2012.  BLUD dikelola oleh pejabat pengelola yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Dalam menjalankan BLUD, pejabat pengelola diawasi oleh dewan pengawas selaku wakil pemerintah daerah.

Pendapatan pada RSUD TCD dikelompokkan dalam beberapa kelompok, di antaranya pendapatan jasa layanan, pendapatan APBK Pidie, dan pendapatan APBN. Realisasi pendapatan RSUD TCD 2019 adalah Rp 125.540.683.930, dan pendapatan RSUD TCD 2020: Rp 108.414.945.639.

Pendapatan dari jasa layanan berupa klaim BPJS Kesehatan merupakan penyumbang pendapatan terbesar di rumah sakit ini. Peraturan Bupati Pidie Nomor 18 tahun 2020 tentang Remunerasi di RSUD Kabupaten Pidie mengatur bahwa 40 hingga 50 persen dari pendapatan BLUD dialokasikan untuk belanja pegawai.

Meski persentase pendapatan RSUD TCD untuk remunerasi tidak diatur dan tidak disebutkan di dalam Peraturan Direktur atau Perdir RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli, Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir Sp An, mengatakan 48 persen dari pendapatan di rumah sakit yang ia pimpin digunakan untuk remunerasi.

Perdir ini sendiri mengandung cacat formil dan cacat materil. Ianya mendahului terbitnya peraturan bupati tentang remunerasi di RSUD Kabupaten Pidie. Lalu, beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan konsiderans Perdir ini juga terkesan mengada-ngada. Permenkes yang mengatur BLU rumah sakit vertikal milik Kemenkes dijadikan dasar hukum di dalam Perdir BLUD milik pemerintah daerah.

Penyusunan Perdir ini juga diduga mengandung cacat prosedur, karena menurut keterangan para dokter spesialis di rumah sakit ini, mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan yang diduga digarap secara one man show oleh dr Yassir dkk.

Lantas, apa itu remunerasi?

Remunerasi adalah gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan dana pensiun.

Gaji yang dimaksud terdiri dari gaji pokok yang bersumber dari APBN (bagi PNS) dan gaji dari pendapatan BLUD yang dibayarkan untuk jabatan, dihitung sesuai dengan job value yang dihasilkan oleh suatu jabatan tersebut. Dalam kata lain, yang disebut “remunesasi” bagi pegawai BLUD, yang juga berstatus sebagai PNS, adalah Gaji APBN/APBD ditambah gaji BLU berdasarkan perhitungan nilai dan kelas jabatan. Bagi pegawai BLUD non-PNS, gaji mereka hanya bersumber dari pendapatan BLUD. Lalu, insentif kinerja didasari perhitungan realisasi kinerja pegawai.

Baca juga:

Rp 8 miliar pendapatan dari klaim yang telah dibayarkan BPJS Kesehatan untuk bulan Oktober dan November 2020, yang tidak disalurkan pada tenaga medis dan pegawai RSUD TCD, dengan dalih untuk efesiensi anggaran dan keseimbangan neraca keuangan rumah sakit, adalah sesat pikir.

40-50 persen dari klaim BPJS Kesehatan tersebut harus disalurkan pada tenaga medis, sesuai persentase yang diatur di dalam regulasi, hingga pada tenaga cleaning service dan petugas keamanan.

Mengutip dr Yassir, jika 48 persen pendapatan rumah sakit digunakan untuk remunerasi, maka 52 persen sisanyalah yang seharusnya digunakan untuk belanja operasional rumah sakit dan belanja BHP medis, obat-obatan, dan belanja peralatan medis sebagaimana diamanahkan di dalam regulasi. Efesiensi dan keseimbangan neraca keuangan seharusnya diterapkan pada 52 persen untuk belanja operasional, bukan mencabuli hak pegawai.

Mencabuli hak pegawai dengan mengatasnamakan efesiensi anggaran sama sekali tidak patut jika dibandingkan dengan nilai hutang jangka pendek atau kasbon RSUD TCD untuk aset peralatan mesin, pengadaan inventaris rumah sakit, beban persediaan, beban pemeliharaan gedung, peralatan mesin, alat elektronik, dan mobiler. Untuk satu lemari stainless yang ditempah di Grong-Grong dan Seupeng, misalnya, nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah per lemari. []

Loading...