Editorial

[Editorial] Ledakan Bansos selama Covid-19 dan Jurang Ketimpangan

·
[Editorial] Ledakan Bansos selama Covid-19 dan Jurang Ketimpangan
Rapat dengar pendapat antara TAPK dan tim Badan Anggaran di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRK Pidie, Kamis, 18 Juni 2020. Dok. sinarpidie.co.

Seharusnya seluruh keluarga miskin di Pidie dapat menikmati semua bantuan sosial tersebut mengingat jumlah KK di Pidie di atas kertas, baik penerima BLT DD, BST, PKH, maupun BPNT, telah mencapai 107.081 KK. Sementara, total keluarga miskin di Pidie, yang hidup di bawah garis kemiskinan, tercatat 86.285 KK.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, sedikitnya, telah merealokasi anggaran dan melakukan refocussing kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19 senilai Rp 26,7 miliar. Rinciannya ialah dana yang bersumber DAK Fisik pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), DAK Non Fisik pada Dinas Kesehatan (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas), serta DBH-CHT pada Dinas Kesehatan Rp 16.793.531.575 dan Rp 10.000.000.000 dari SILPA 2019. Itu belum termasuk angka dalam belanja tak terduga (BTT) sebelumnya dalam APBK Pidie, yakni Rp 5,2 miliar.

Peraturan Bupati (Perbup) Pidie tentang perubahan penjabaran APBK Pidie 2020 terkait pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 telah rampung dan telah ditandatangani oleh Bupati Pidie Roni Ahmad. Kendati payung hukum dan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Pidie telah tersedia, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat dapat dikatakan nihil sejauh ini.

Dalam beberapa bulan belakangan, masyarakat hanya merasakan penanganan dampak ekonomi melalui skema Pemerintah Pusat, yakni melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (Kemendesa), Bantuan Sosial Tunai (BST/Kemensos), PKH dan BPNT (Kemensos), dan beberapa waktu ke depan ribuan petani kategori miskin juga akan memperoleh BLT (Kementan). Program-program penanganan dampak ekonomi ini pun dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif karena banyaknya penerima ganda dan tidak tepat sasaran karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi rujukan untuk menjatuhkan pilihan keluarga penerima manfaat, belum pernah diverifikasi dan divalidasi ulang sejak 2015 silam.

Baca juga:

Data yang dihimpun sinarpidie.co, dari 78.863 rumah tangga miskin yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),  KPM PKH tercatat 35.115 KPM, KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program bantuan sembako 10.861 KPM, dan KPM BPNT yang juga penerima PKH ialah 39.270 KPM.

Program Bantuan Sosial Tunai (BST), selama pemberlakukan tanggap darurat bencana non-alam Covid-19, telah menyasar 18.946 keluarga di Pidie. Di samping itu, terdapat pula penambahan kuota penerima bansos PKH dan BPNT selama Covid-19 sebanyak 8.069 keluarga.

Per 30 Juni 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie mencatat, jumlah gampong di Pidie yang telah menyalurkan BLT ialah 665 gampong dari total 730 gampong, dengan jumlah KK penerima BLT-DD 34.072 KK.

Dengan kata lain, seharusnya semua keluarga miskin di Pidie dapat menikmati seluruh bantuan sosial tersebut mengingat jumlah KK di Pidie di atas kertas, baik penerima BLT DD, BST, PKH, maupun BPNT, telah mencapai 107.081 KK. Sementara, total keluarga miskin di Pidie, yang hidup di bawah garis kemiskinan, tercatat 86.285 KK.

Namun, sekali lagi, hal itu hanya di atas kertas sebab banyaknya penerima ganda dan penerima yang tidak tepat sasaran menjadi alasan masih banyak keluarga miskin yang belum terjamah bansos selama pandemi Covid-19.

Realisasi rapid test massal di Pidie pun baru dilakukan pada sekitar 400-an warga, dan itu masih sebatas pada pekerja kantoran dan tenaga kesehatan. []

Loading...