Editorial

[Editorial] Kesurupan di Momen-momen Deal-deal Anggaran  

·
[Editorial] Kesurupan di Momen-momen Deal-deal Anggaran  
Warga Kemukiman Kunyet, Padang Tiji, mengambil inisiatif untuk menggalang donasi dan bergotong-royong guna memperbaiki Jalan Padang Tiji-Kunyet yang rusak parah selama bertahun-tahun pada April 2021 lalu. Dok. sinarpidie.co.

Pengawasan yang dijalankan DPRK Pidie terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie seperti tingkah seseorang yang mengalami kesurupan di tengah karnaval 17 Agustus. Karena berada di tengah-tengah momen perayaan, orang yang kesurupan di tengah kerumunan tentu akan menarik perhatian khalayak.

DPRK Pidie mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie di momen-momen perencanaan dan pembahasan anggaran APBK dan APBK Perubahan bukan tanpa alasan.

Suara-suara lantang, atas nama kepentingan masyarakat, akan bercucuran, seperti air yang tumpah dari talang air saat hujan deras sedang mengguyur sebuah rumah, pada momentum tersebut. Selain memenuhi apa yang mereka sebut sebagai kepentingan masyarakat, itu semua juga mereka lakukan demi terpenuhinya alokasi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) hasil reses yang terkesan manipulatif dan sebagai formalitas belaka.

Dan apa yang terjadi setelah pembahasan anggaran selesai? Jika dalam pembahasan anggaran APBK murni, misalnya, Pokir anggota DPRK Pidie hanya bersumber dari Dana Alokasi Umum atau DAU, tapi di tengah jalan satu-dua pimpinan DPRK Pidie akan merongrong Pemkab Pidie agar mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) untuk Pokir pimpinan DPRK dalam APBK Perubahan.

Pada April 2021 lalu, Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, mengkritik Pemkab Pidie karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pidie belum mengusulkan kegiatan-kegiatan yang akan direalisasikan dengan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA untuk Pidie di 2022 mendatang pada Gubernur Aceh melalui Bappeda Aceh meski usulan tersebut telah melewati batas waktu yang jatuh tempo pada 29 Maret 2021.

Tapi di balik itu semua, keterlambatan tersebut juga dipicu penginputan usulan kegiatan Pokir anggota DPRK ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai DOKA pada 2022 pun tidak lagi murni usulan dari masyarakat yang telah dijaring di dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie tahun anggaran 2022, tapi diduga ada intervensi pimpinan DPRK Pidie atas nama Pokir di dalamnya.

Semoga peristiwa-peristiwa selanjutnya tidak membuktikan bahwa keputusan tersebut tidak tepat, karena angka 2 Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran ABPBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan 2021, berbunyi: usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui Musrenbang, dari perangkat daerah dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran (Pokir) hasil reses, disampaikan sebelum RKPD ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

 Baca juga:

Di luar politik anggaran, setelah kepentingan anggaran terokomodir, apapun kepentingan warga yang mencuat ke permukaan akan ditanggapi DPRK Pidie sedingin ikan tongkol yang dikepung es balok. Setidaknya begitulah yang terjadi dalam tiga tahun terakhir.

Lihatlah bagaimana sikap DPRK Pidie saat Pemkab Pidie menelantarkan pembangunan Jalan Kunyet-Padang Tiji.

Mereka tidak mendorong Pemkab Pidie untuk menganggarkan anggaran pembangunan jalan tersebut dalam APBK Pidie 2021 murni.

Total panjang ruas Jalan Padang Tiji-Kunyet adalah 7,5 kilometer, yang terbentang dari Gampong Geulidieng hingga Gampong Seunadeue, Kemukiman Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Pidie. Dari total panjang jalan 7,5 kilometer, kondisi 2,9 kilometer jalan di antaranya rusak parah selama puluhan tahun.

Jalan yang dibangun Pemkab Pidie pada 2021, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie, justru Jalan Blang Rimeh - Puloe Kawa, Kecamatan Tangse, senilai Rp 7,6 miliar, yang nama jalan ini tidak tertera di dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034.

Publik tentu akan mendukung pelatihan-pelatihan yang diikuti anggota DPRK Pidie untuk meningkatkan kapasitas mereka asalkan anggaran untuk kegiatan dan perjalanan dinas kegiatan peningkatan kapasitas mereka berbanding lurus dengan kinerja pengawasan DPRK terhadap Pemkab Pidie agar, misalnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBK Pidie 2020 pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp 55.468.752.920 dan SiLPA DOKA pada 2020 yang mencapai Rp 12.514.399.617 tak lagi terulang ke depan—yang terpenting adalah bagaimana DPRK Pidie dapat memastikan peruntukkan APBK Pidie tepat sasaran dan memihak pada kepentingan publik alih-alih menyetujui penggunaan DOKA untuk pengadaan sapi, pengadaan ambulans, pembangunan kandang sapi, pembangunan pagar sekolah, dan pengadaan kapal nelayan.

Tahun ini, Pemkab Pidie mengusulkan 12 rancangan qanun (raqan) dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sementara di lain pihak, DPRK tidak mengusulkan satu pun rancangan qanun dalam Prolegda 2021.

Adalah sebuah kemustahilan pengawasan terhadap program-program yang dijalankan pejabat setingkat eselon II dapat dilakukan oleh orang-orang yang berada di DPRK Pidie karena sebuah pertimbangan politik semata dan sekadar memiliki sikap tak jijik pada omong kosong.

Kepemimpinan kepala daerah yang buruk, kinerja kepala SKPK yang tidak lebih baik, dan keterampilan anggota DPRK serta fungsi pengawasan DPRK yang lebih buruk, adalah bencana bagi publik. []

Loading...