Editorial

[Editorial] Karantina dan Pangan

·
[Editorial] Karantina dan Pangan
Aktivitas bongkar-muat padi di kilang padi di Gampong Pante Kureung, Kecamatan Sakti pada 2018 lalu. Dok. sinarpidie.co.

VIRUS Corona sedang menyerang dunia. Angka kematian akibat pandemi dalam dua hari terakhir paling tinggi terjadi di Italia. Per Kamis, 19 Maret 2020, sedikitnya 3.405 orang meninggal. Angka tersebut lebih besar ketimbang kematian di Tiongkok, yakni 3.249 orang.

Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan angka kematian tertinggi. Data terakhir, 38 orang telah meninggal akibat terpapar virus.

Di Aceh, laporan per Sabtu, 21 Maret 2020, menunjukkan 84 orang masuk ke dalam daftar orang dalam pemantauan (ODP) dan empat pasien dalam pengawasan (PDP). Sebelas di antaranya dinyatakan negatif berdasarkan hasil laboratorium. Belum ada kasus warga Aceh positif Corona.

Dalam menghadapi penyebaran virus ini, sejumlah negara di dunia menerapkan kebijakan lockdown atau karantina kawasan dan pembatasan sosial  atau social distancing. Korea Selatan dan Italia adalah dua Negara yang telah menerapkan karantina kawasan. Dalam beberapa waktu ke depan, seiring penyebaran virus yang begitu cepat dan tak terkendali, bukan tidak mungkin Indonesia menerapkan karantina kawasan, di mana orang tidak diizinkan meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka.

Presiden Jokowi masih memilih pembatasan sosial untuk mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain dan melarang masyarakat berkumpul atau mendatangi kerumunan.

Sebelum masa pandemi, kondisi kesehatan di Aceh sendiri sudah cukup memprihatinkan! Inilah saatnya untuk melihat kembali situasi kesehatan masyarakat kita. Angka kehidupan dan angka kematian. Pada 2018, misalnya, jumlah kematian bayi di Aceh sebanyak 936 kasus, sedangkan yang lahir hidup 101.296 jiwa. Angka kematian bayi tertinggi terjadi di Aceh Singkil, sebesar 20 per 1.000 lahir hidup, disusul Simeulue 19 per 1.000 lahir hidup. Kematian bayi di Aceh rata-rata disebabkan oleh pneumonia, diare, kelainan saluran cerna, dan kelainan saraf. Sementara bayi yang bertahan hidup harus berhadapan dengan masalah baru, 51 persen dari 113 ribu anak di Aceh tak memperoleh imunisasi dasar lengkap (IDL) per 2019. Adapun ibu mereka mati pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, yang pada 2018 tercatat 141 kasus.

Tuberkulosis atau TBC, suatu penyakit menular yang telah diperangi sejak zaman kolonial, masih menjadi pembunuh nomor satu di Aceh. Pada 2018 Dinas Kesehatan Aceh mencatat, terdapat 8.471 kasus TBC. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan 2017, yakni 7.342 kasus.

Pandemi berdampak besar terhadap ekonomi. Oleh sebab itu, pasokan dan ketersedian bahan pangan adalah kunci berhadapan dengan pandemi, selain peran institusi kesehatan dalam menangani mereka yang dinyatakan positif Corona.

Baca juga:

Dari segi ketersedian pangan, Aceh hanya mapan di sektor gabah kering giling –  itu pun apabila dikelola dengan baik pada saat pascapanen. Sisanya, provinsi ini menggantungkan kebutuhan pangannya kepada Sumatera Utara.

Rata-rata, dalam sekali musim tanam hasil produksi gabah di Pidie sebesar 189,546 ton dengan luas areal tanaman padi 27, 078 hektare. Jumlah produksi padi di Pidie pada 2018, tercatat 293.756,78 ton dengan luas panen 47.015 hektare. Rata-rata produksi 6,25 ton per hektare.

Dengan asumsi jumlah penduduk 425.974 jiwa yang mengonsumsi beras per jiwa sekitar 90 kilogram beras per tahun, Pidie harusnya mengalami surplus beras 171 ribu ton per tahun, ditambah surplus beras di Pidie Jaya yang hampir  51 ribu ton per tahun.

Namun demikian,  pada masa pascapanen selalu terjadi mobilisasi gabah ke Sumatera Utara. Polanya, gabah petani dibeli dalam jumlah yang besar dengan sistem cash and carry. Beras yang telah dikemas dijual kembali ke Aceh dengan nilai yang tinggi. Alhasil, Aceh menjadi salah satu provinsi yang rawan pangan karena kemampuan rumah tangga membeli beras terbilang rendah, sebab pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan.

Kalau seandainya pemerintah, cepat atau lambat, menerapkan kebijakan karantina kawasan akibat pendemi yang semakin tidak bisa dikendalikan, masalah berikutnya adalah bagaimana Pemerintah Aceh menjamin pasokan pangan terhadap penduduk yang selama bertahun-tahun didera oleh kualitas kesehatan yang tidak memadai dan ketergantungan terhadap rantai pasokan pangan dari provinsi lain. []

Komentar

Loading...